JAKARTA, KAKINEWS.ID – Proses perizinan pembangunan Pakuwon Mall Gombel Lama, Kota Semarang, mulai menghadapi sorotan serius. Forum Advokasi Rakyat (FAR) membawa persoalan tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan meminta penelusuran terhadap dugaan penyimpangan dalam penerbitan izin proyek.
FAR mengadukan perkara tersebut kepada KPK pada Rabu (7/10/2026). Dalam pengaduannya, lembaga tersebut meminta lembaga antirasuah mengusut dugaan penyalahgunaan kewenangan, dugaan penerobosan prosedur perizinan, hingga dugaan suap dan gratifikasi yang disebut berkaitan dengan pembangunan Pakuwon Mall Gombel Lama.
Nama dan posisi sejumlah pejabat atau pegawai di lingkungan Dinas Penataan Ruang (Distaru) serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang turut diminta menjadi bagian dari pemeriksaan apabila memiliki keterkaitan dengan proses penerbitan maupun pengawasan perizinan proyek.
FAR juga meminta KPK tidak hanya memeriksa pihak pemerintah. Pengembang, perusahaan, kontraktor, serta pihak lain yang diduga mengetahui atau terlibat dalam proses perizinan juga diminta ditelusuri.
Koordinator FAR, Eko Haryanto, mengatakan laporan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan keberadaan pusat perbelanjaan, tetapi menyangkut bagaimana seluruh proses administratif dan persyaratan pembangunan dijalankan.
“Kawasan Gombel Lama secara geografis dikenal luas sebagai zona rawan pergeseran tanah dan berada di atas jalur sesar aktif. Pembangunan skala besar di wilayah ini wajib melalui kajian mendalam dan syarat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang ketat,” kata Eko, Rabu (7/10/2026).
Atas dasar itu, FAR meminta KPK memeriksa dokumen dan tahapan perizinan proyek dari awal. Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh persyaratan administratif, teknis, tata ruang, serta lingkungan telah dipenuhi sebelum izin diterbitkan.
FAR juga mempersoalkan dugaan adanya tahapan yang dilewati atau prosedur yang disebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Karena itu, lembaga tersebut meminta setiap pejabat yang memiliki kewenangan dalam proses perizinan maupun pengawasan dimintai keterangan.
Sorotan semakin melebar setelah FAR mengungkap adanya laporan kerusakan rumah warga di sekitar kawasan proyek. Sedikitnya 19 rumah disebut mengalami kerusakan, mulai dari retakan hingga kerusakan pada bagian tertentu bangunan.
Namun, FAR tidak serta-merta menyimpulkan kerusakan tersebut berasal dari pembangunan Pakuwon Mall. Sebab, pekerjaan Jalan Gombel Lama juga berlangsung pada periode yang sama dan sebelumnya turut dikaitkan dengan kondisi sejumlah rumah warga.
Karena itu, FAR meminta pemeriksaan teknis dilakukan untuk mengetahui sumber kerusakan secara objektif sekaligus memastikan pihak yang harus bertanggung jawab apabila ditemukan adanya pelanggaran atau kelalaian.
Di sisi lain, dugaan terkait suap dan gratifikasi menjadi salah satu poin yang secara khusus diminta FAR untuk ditelusuri KPK.
FAR meminta lembaga antirasuah memeriksa kemungkinan adanya aliran uang, pemberian, atau fasilitas tertentu yang berkaitan dengan proses penerbitan perizinan Pakuwon Mall Gombel Lama.
“Karena itu kami meminta aparat penegak hukum menelusuri proses penerbitan seluruh perizinannya,” ujar Eko.
FAR juga meminta KPK memeriksa pejabat dan pegawai Distaru serta DLH Kota Semarang yang memiliki kewenangan dalam penerbitan, verifikasi, rekomendasi, maupun pengawasan terhadap proyek tersebut.
Tidak hanya itu, pihak pengembang dan perusahaan yang berkepentingan terhadap proyek diminta ikut diperiksa apabila ditemukan hubungan dengan dugaan penyimpangan dalam proses perizinan.
FAR bahkan meminta adanya opsi penghentian sementara aktivitas pembangunan apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya persoalan yang berpotensi menimbulkan dampak lebih besar terhadap lingkungan maupun masyarakat.
Menurut FAR, langkah tersebut diperlukan agar proses pemeriksaan tidak terganggu dan untuk mencegah munculnya dampak baru selama dugaan persoalan perizinan masih ditelusuri.
“Kasus ini akan kami kawal sampai tuntas demi kepentingan warga Semarang dan terwujudnya pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme,” kata Eko.
Pengaduan tersebut menempatkan proses perizinan Pakuwon Mall Gombel Lama sebagai titik utama yang diminta diperiksa. FAR ingin KPK menelusuri siapa yang memproses, siapa yang memberikan persetujuan, dasar penerbitan setiap izin, serta apakah seluruh prosedur telah dijalankan sesuai ketentuan.
Termasuk di dalamnya adalah penelusuran terhadap kemungkinan adanya komunikasi, hubungan kepentingan, atau transaksi yang berkaitan dengan penerbitan izin apabila nantinya ditemukan indikasi yang mengarah pada tindak pidana korupsi.
Persoalan pembangunan di kawasan Gombel Lama sebelumnya juga telah menjadi perhatian publik, terutama menyangkut kondisi rumah warga serta pemenuhan aspek lingkungan. Pemerintah Kota Semarang melalui pihak terkait sebelumnya menyebut proses di kawasan tersebut masih berada dalam pengawasan dan kajian.
Kini, melalui pengaduan FAR, KPK diminta membuka dan menelusuri proses tersebut secara menyeluruh. Bukan hanya izin yang telah diterbitkan, tetapi juga seluruh rangkaian proses yang mendahuluinya serta pihak-pihak yang memiliki kewenangan di dalamnya.
FAR berharap pemeriksaan dapat menjawab apakah seluruh prosedur telah ditempuh, apakah persyaratan pembangunan telah dipenuhi, serta apakah terdapat dugaan penyalahgunaan kewenangan, suap, atau gratifikasi dalam proses penerbitan perizinan.
Seluruh dugaan yang disampaikan FAR tersebut masih berstatus sebagai materi pengaduan dan belum merupakan kesimpulan hukum. Pembuktian mengenai ada atau tidaknya tindak pidana menjadi kewenangan aparat penegak hukum melalui proses pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
![**Rp40 Miliar Tan Kian ke Febrie Jadi Sorotan: Disebut Hakim, Dikaitkan Kejagung dengan Tindak Pidana Asal Asabri** JAKARTA — Dugaan aliran uang Rp40 miliar dari taipan properti Tan Kian kembali menjadi sorotan dalam perkara yang menjerat mantan Jampidsus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah. Nilai Rp40 miliar tersebut bukan sekadar informasi yang beredar. Nama dan nominal itu tercantum dalam pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) ketika memutus perkara praperadilan Febrie dalam perkara Nomor 134. Hakim tunggal PN Jaksel Richard Edwin mengungkap adanya keterangan Tan Kian mengenai dugaan penyerahan uang Rp40 miliar kepada Febrie. Keterangan tersebut disebut telah menjadi bagian dari konstruksi bukti yang digunakan dalam penetapan Febrie sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi Asabri dan Jiwasraya. Namun, hakim menegaskan bahwa forum praperadilan tidak berwenang menguji kebenaran materi keterangan tersebut karena substansinya telah masuk ke pokok perkara penyidikan. “Menimbang bahwa dalam praperadilan hakim tidak dibenarkan melanjutkan pemeriksaan sampai menentukan apakah keterangan Tan Kian tersebut benar,” ujar Richard dalam persidangan di PN Jaksel, Kamis (27/8/2026). Perkara tersebut kembali mencuat setelah penyidik Kejaksaan Agung memeriksa Febrie. Kuasa hukumnya, Febri Diansyah, mengatakan kliennya dicecar 22 pertanyaan terkait dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Salah satu materi pemeriksaan menyangkut hubungan Febrie dengan Tan Kian serta dugaan penerimaan uang dari pengusaha tersebut. “Ada 22 pertanyaan ya seingat saya. Kalau pertanyaan-pertanyaan terkait dengan nama-nama lain tidak ada. Tadi lebih ke terkait dengan Tan Kian, misalnya apakah mengenal Tan Kian atau terkait dengan apakah ada pernah ada penerimaan dari Tan Kian,” kata Febri di Kejaksaan Agung, Selasa (8/9/2026). Febri menegaskan kliennya membantah pernah menerima Rp40 miliar dari Tan Kian untuk penanganan perkara Asabri. Di sisi lain, Kejaksaan Agung justru menyebut dugaan uang Rp40 miliar tersebut berkaitan dengan tindak pidana asal dalam perkara TPPU yang menjerat Febrie. Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna menjelaskan terdapat dua dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan perkara Febrie, yakni TPPU dan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal. Menurut Anang, salah satu tindak pidana asal tersebut berkaitan dengan penanganan perkara korupsi Asabri. Dalam konstruksi perkara itu, Febrie diduga menerima uang Rp40 miliar dari Tan Kian. “Tindak TPPU dan tindak pidana korupsi asalnya. Nah, itu yang saudara sebutkan [uang Rp40 miliar dari Tan Kian] itu berarti ke tindak pidana asalnya, salah satunya,” ujar Anang di Kejagung, Kamis (3/9/2026). Keterangan tersebut membuat dugaan aliran uang Rp40 miliar menjadi salah satu bagian penting yang perlu diuji dalam proses penyidikan. Sebab, di satu sisi, nama Febrie dan nominal Rp40 miliar muncul dalam pertimbangan hakim berdasarkan keterangan Tan Kian. Di sisi lain, kubu Febrie membantah adanya penerimaan uang tersebut. Versi kubu Febrie menyebut keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tan Kian tidak secara tegas menyatakan uang Rp40 miliar diberikan kepada Febrie Adriansyah. Menurut Febri Diansyah, berdasarkan BAP Tan Kian, pengusaha tersebut awalnya dihubungi seseorang bernama Lucy. Tan Kian disebut mendapat informasi mengenai perkara yang sedang berjalan dan adanya potensi dirinya menjadi tersangka apabila perkara tersebut tidak “diurus”. Komunikasi kemudian disebut berlanjut dengan seseorang bernama Fery Hongkiriwang alias Fery Boboho. Febri mengatakan, berdasarkan BAP tersebut, uang diserahkan Tan Kian kepada Fery, bukan kepada Febrie Adriansyah. “Fery tidak pernah menyampaikan sama sekali di BAP Tan Kian tersebut bahwa uang tersebut nanti akan diberikan kepada Pak FA. Itu tegas sekali di BAP tersebut,” kata Febri. Febri juga menyebut Tan Kian dalam BAP hanya menyampaikan kemungkinan uang tersebut ditujukan kepada empat pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Namun, identitas keempat pejabat tersebut tidak diungkap secara rinci oleh kubu Febrie. “Tan Kian justru mengatakan di BAP itu, menggunakan kata ‘menurut saya, bisa saja’. Tan Kian mengatakan, bisa saja uang tersebut adalah untuk ada empat nama pejabat di Kejaksaan Agung,” ujarnya. Kubu Febrie juga menegaskan bahwa Tan Kian tidak menyatakan secara pasti kepada siapa uang tersebut ditujukan, digunakan, maupun disimpan setelah diserahkan kepada Fery. Dengan demikian, terdapat dua versi yang kini berhadapan dalam perkara tersebut. Pertimbangan hakim mencatat keterangan Tan Kian mengenai dugaan penyerahan Rp40 miliar kepada Febrie, sementara kubu Febrie menyatakan BAP Tan Kian tidak secara tegas menyebut uang itu diberikan kepada Febrie. Sementara Kejaksaan Agung menempatkan dugaan Rp40 miliar tersebut dalam konteks tindak pidana asal yang berkaitan dengan perkara TPPU Febrie. Tan Kian sendiri sebelumnya telah diperiksa dalam rangka penyidikan perkara dugaan korupsi Asabri. Setelah penanganan perkara berada di Kejaksaan Agung, Tan Kian diperiksa oleh penyidik Tim 9 pada Kamis (30/7/2026) dan Selasa (1/9/2026). Penyidik masih memiliki kewenangan untuk menguji seluruh keterangan, aliran dana, pihak yang menyerahkan maupun menerima uang, serta keterkaitannya dengan perkara Asabri dan Jiwasraya. Hingga proses penyidikan berjalan, dugaan penerimaan Rp40 miliar tersebut masih menjadi bagian dari perkara yang harus dibuktikan melalui alat bukti di tahap penanganan perkara.](https://kakinews.id/wp-content/uploads/2026/09/Febrie-Pakai-Rompi-Tahanan-Kejagung-270x152.jpeg)
