Jakarta, Kakinews.id – Tuntutan jaksa terhadap korporasi Duta Palma Group senilai Rp81,8 triliun memicu perlawanan keras dari tim kuasa hukum. Mereka menggugat dasar penghitungan kerugian negara, mempertanyakan kewenangan lembaga penghitung, hingga menuding adanya potensi penghitungan dan pemulihan kerugian negara secara berulang.

Kuasa hukum Duta Palma Group, Rinto Maha, secara terbuka mempertanyakan langkah Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang kembali membebankan kerugian perekonomian negara sebesar Rp73,92 triliun kepada korporasi tersebut. Padahal, menurutnya, objek perkara yang sama sebelumnya telah diperiksa dan diputus Mahkamah Agung (MA) dalam perkara pidana Surya Darmadi.

Dalam hak jawab yang disampaikan kepada Redaksi, Jumat (20/11/2026), Rinto menegaskan bahwa perbedaan subjek hukum antara perseorangan dan korporasi tidak otomatis menjadi alasan untuk menghitung dan membebankan kembali kerugian negara atas objek yang sama.

Persoalan ini menjadi sorotan karena menyangkut konsistensi putusan pengadilan. Kuasa hukum menilai JPU harus menjelaskan secara terang apakah tuntutan terhadap korporasi benar-benar didasarkan pada kerugian yang berbeda atau justru mengulang komponen kerugian yang telah diperhitungkan dalam perkara sebelumnya.

Rinto mengungkit Putusan MA Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023 tertanggal 14 September 2023. Dalam putusan kasasi tersebut, MA menetapkan uang pengganti sebesar Rp2,238 triliun sekaligus menghapus pembebanan pembayaran kerugian perekonomian negara sebesar Rp39,751 triliun yang sebelumnya dijatuhkan pengadilan tingkat pertama.

Namun, dalam perkara korporasi Duta Palma Group, JPU kembali menuntut pembayaran kerugian perekonomian negara sebesar Rp73,920 triliun. Jika digabungkan dengan denda dan uang pengganti, total tuntutan terhadap korporasi tersebut mencapai Rp81,8 triliun.

“Perbedaan subjek hukum antara Surya Darmadi sebagai perseorangan dan korporasi tidak serta-merta membenarkan penghitungan dan pemulihan berulang terhadap kerugian yang sama,” demikian argumentasi Rinto dalam dokumen hak jawabnya.

Ia meminta JPU membuktikan bahwa tuntutan terhadap korporasi tidak menduplikasi objek kerugian, keuntungan hasil tindak pidana, maupun aset yang telah diperhitungkan dalam perkara sebelumnya.

Menurutnya, apabila pengulangan pembebanan tersebut terbukti, konstruksi tuntutan berpotensi berbenturan dengan prinsip kepastian hukum, finalitas putusan pengadilan atau res judicata, serta larangan pemulihan ganda (double recovery).

Tak berhenti di situ, kuasa hukum juga menggugat dasar penghitungan kerugian perekonomian negara Rp73,92 triliun. Rinto merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menghapus kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut argumentasi pihaknya, kerugian negara harus dibuktikan secara aktual, bukan sekadar berdasarkan kemungkinan, proyeksi kehilangan manfaat, maupun kalkulasi keuntungan hipotetis.

Rinto juga mengingatkan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor yang mengatur pembayaran uang pengganti paling banyak sebesar harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Atas dasar itu, ia mempersoalkan pembebanan tuntutan puluhan triliun rupiah tanpa pembuktian mengenai harta atau keuntungan hasil tindak pidana yang benar-benar diperoleh masing-masing perusahaan.

Persoalan lain yang ikut diserang adalah kewenangan lembaga penghitung kerugian negara. Rinto mempertanyakan penggunaan hasil penghitungan BPKP maupun kajian ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam perkara tersebut.

Ia merujuk Pasal 23E UUD 1945, Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026, serta Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurutnya, hasil penghitungan lembaga selain BPK tidak dapat secara otomatis dipersamakan dengan penetapan kerugian negara oleh BPK. Dasar kewenangan, metodologi, legalitas penugasan, dan kekuatan pembuktiannya harus diuji berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Kuasa hukum bahkan menilai penggunaan hasil penghitungan kerugian negara dari lembaga selain BPK dalam penuntutan berdasarkan Pasal 603 KUHP bertentangan dengan penjelasan pasal tersebut.

Di sisi lain, Rinto juga mempersoalkan konstruksi pidana atas dugaan pelanggaran perizinan perkebunan di kawasan hutan. Ia merujuk Pasal 110A dan Pasal 110B UU Cipta Kerja yang mengatur mekanisme penyelesaian administratif terhadap kategori tertentu kegiatan usaha di kawasan hutan.

Ia turut mengutip Pasal 613 ayat (3) KUHP sebagaimana diubah melalui UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Menurut argumentasi kuasa hukum, ketentuan tersebut menekankan pentingnya pembinaan dan sanksi administratif dalam penerapan ketentuan pidana pada undang-undang yang bersifat administratif.

Dalam pembelaannya, Rinto menyatakan perusahaan-perusahaan Duta Palma Group telah memiliki legalitas usaha, termasuk izin IUP dan HGU sejak 1980-an, serta menjalankan kewajiban pembayaran pajak kepada pemerintah.

Ia juga mengaitkan persoalan tersebut dengan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 mengenai perlindungan hak milik pribadi dan larangan pengambilalihan secara sewenang-wenang.

Melalui hak jawab tersebut, kuasa hukum meminta agar seluruh dasar tuntutan Rp81,8 triliun diuji secara terbuka di persidangan. Mulai dari dugaan penghitungan ganda, validitas kerugian perekonomian negara, kewenangan lembaga penghitung, hingga konstruksi pidana terhadap aktivitas perkebunan perusahaan.

Meski demikian, seluruh argumentasi tersebut merupakan keberatan hukum pihak terdakwa yang masih harus diuji dalam persidangan. Penilaian mengenai terbukti atau tidaknya dugaan tindak pidana serta keabsahan tuntutan tetap menjadi kewenangan majelis hakim berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

“Negara hukum tidak dibangun di atas besarnya angka tuntutan, melainkan di atas legitimasi kewenangan, konsistensi putusan, objektivitas pembuktian, dan penghormatan terhadap keadilan substantif,” demikian pernyataan penutup Rinto Maha dalam dokumen hak jawab tertanggal 20 November 2026.