
JAKARTA, KAKINEWS.ID – Ketua DPD Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) Kalimantan Barat Alfian mengecam dugaan pemukulan terhadap wartawan di Kabupaten Melawi yang sedang meliput aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Kecamatan Ella Hilir.
Menurut Alfian dalam siaran persnya, Jumat 20 November 2026 di Pontianak, dugaan pemukulan oleh sekelompok orang terhadap korban AM, wartawan dari media MMNews.com berlangsung Kamis malam.
Ia menjelaskan, berdasarkan informasi awal yang dia terima, korban AM diduga dipukuli oleh sekelompok orang setelah ia memberitakan tentang aktivitas PETI di ruas Jalan PT SBK Ela, Kabupaten Melawi yang menjadi perhatian masyarakat.
Setelah kejadian itu, katanya, AM dibawa ke Rumah Sakit Ella untuk memperoleh perawatan luka-lukanya.
“Saya mengecam keras segala bentuk kekerasan, intimidasi, pengeroyokan, dan main hakim sendiri terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik,” kata Alfian tegas.

Menurutnya, wartawan dilindungi undang-undang. Mereka yang tidak setuju dengan berita sebaiknya memakai hak jawab, hak koreksi, dan melapor ke Dewan Pers, bukan memukul, mengeroyok, dan mengintimidasi.
“Saya meminta Kapolres Melawi dan Kapolda Kalimantan Barat bertindak cepat, tangkap dan proses hukum pelaku sesuai aturan yang berlaku, tanpa tebang pilih.”
Menurutnya, kekerasan terhadap wartawan bukan hanya serangan terhadap satu orang, tetapi serangan terhadap kebebasan pers dan hak masyarakat untuk mengetahui informasi.
Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ditegaskan:
Pasal 4 ayat (2): Setiap wartawan berhak memperoleh dan menyebarluaskan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat.
Pasal 8: Dalam menjalankan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum.
Pasal 18 ayat (1): Setiap orang yang secara melawan hukum menghambat atau menghalangi kerja jurnalistik dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.
Selain itu, tambahnya, tindakan penganiayaan juga dapat dijerat melalui KUHP, Pasal 351 tentang Penganiayaan.
Kepolisian setempat belum memberikan keterangan resmi tentang perkembangan penanganan perkara ini.
Ia menjelaskan bahwa pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan ini memiliki hak jawab, hak koreksi, dan ruang klarifikasi yang seluas-luasnya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.***








