KAKINEWS.ID, Jakarta – Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengingatkan agar pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak menghilangkan tanggung jawab konstitusional negara. Menurutnya, mundurnya seorang pejabat negara tidak serta-merta menghapus persoalan hukum maupun pertanggungjawaban yang berkaitan dengan jabatan tersebut.
Pernyataan Rieke tersebut muncul di tengah perkembangan pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden RI. Gibran secara resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Sebelumnya, pengunduran diri Gibran berlangsung di tengah polemik persyaratan pendidikan yang menjadi bagian dari proses pencalonannya sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024.
Persoalan tersebut mencuat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya pada 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai kepemilikan ijazah pendidikan luar negeri Gibran yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA.
Selanjutnya, pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran dan menyatakan dokumen tersebut tidak sah serta memerintahkan penarikannya.
Perkembangan tersebut kemudian diikuti langkah sejumlah anggota DPR yang mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik persyaratan Gibran sebagai wakil presiden. Sedikitnya 120 anggota DPR dari delapan fraksi menandatangani usulan tersebut.
Namun, rapat paripurna DPR yang dijadwalkan membahas usulan HMP pada Kamis (12/11/2026) akhirnya dibatalkan setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada MPR.
Menanggapi perkembangan tersebut, Rieke melalui pernyataannya bertajuk “Wakil Presiden Mundur, Konstitusi Tidak Boleh Mundur!” menegaskan bahwa pengunduran diri pejabat negara tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan tanggung jawab konstitusional.
“Wakil Presiden dapat melepaskan jabatannya, tetapi negara tidak boleh lepaskan tanggung jawab konstitusionalnya,” kata Rieke dalam pernyataannya.
Ia menekankan, surat pengunduran diri memang dapat mengakhiri mandat seseorang, tetapi tidak boleh digunakan untuk menghapus fakta hukum, menutup pertanggungjawaban, ataupun menunda proses suksesi kepemimpinan.
“Surat boleh mengakhiri mandat, tapi surat tidak boleh hapus fakta hukum, menutup pertanggungjawaban, atau menunda suksesi,” ujarnya.
Rieke juga mengingatkan agar konstitusi tidak dikorbankan demi menyelesaikan persoalan seorang pejabat ataupun memuluskan jalan bagi seseorang untuk menduduki jabatan kekuasaan.
“Jangan pernah korbankan konstitusi untuk menyelesaikan persoalan seorang pejabat atau memuluskan jalan seseorang untuk menjabat,” tegasnya.
Menurut Rieke, kepentingan negara dan konstitusi harus ditempatkan di atas kepentingan individu maupun kelompok yang sedang memegang atau menginginkan kekuasaan.
“Republik Indonesia lebih besar daripada siapa pun yang sedang memegang atau menginginkan kekuasaan,” pungkasnya.
