Jakarta, Kakinews.id – Rencana DPR membahas usulan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk memproses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendadak kandas. Rapat paripurna yang dijadwalkan berlangsung Kamis (12/11/2026) pukul 14.00 WIB resmi dibatalkan setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Pembatalan tersebut menghentikan agenda politik yang sebelumnya telah memasuki tahap pengajuan resmi di DPR. Sedikitnya 120 anggota DPR diketahui telah membubuhkan tanda tangan untuk mengusulkan penggunaan HMP terhadap Gibran.

Kepastian pembatalan tercantum dalam surat pemberitahuan pelaksanaan rapat paripurna DPR. Dalam surat tersebut, agenda yang semula dijadwalkan pada Kamis siang dinyatakan tidak dilaksanakan.

Lihat Juga:
Rumor Kuat, Gibran Mundur Dari Jabatan Wakil Presiden

“Pelaksanaan rapat paripurna yang semula akan dilaksanakan pada 12 November 2026 pukul 14.00 WIB dibatalkan,” demikian bunyi surat pemberitahuan tersebut, Kamis (12/11/2026).

Sebelumnya, pimpinan DPR telah menerima usulan HMP pada Rabu (11/11/2026). Para pengusul menilai Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden sehingga meminta DPR menindaklanjuti persoalan tersebut melalui mekanisme hak menyatakan pendapat.

Namun, perkembangan berubah sebelum agenda tersebut dibahas dalam rapat paripurna.

Lihat Juga:
120 Anggota DPR Dari Delapan Fraksi Usul Hak Menyatakan Pendapat Perkara Ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka

Pada Kamis siang, Gibran mendatangi Gedung MPR dan menyerahkan surat pengunduran dirinya secara langsung. Penyerahan surat tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan rapat pimpinan MPR.

Langkah Gibran itu menjadi perkembangan baru di tengah bergulirnya usulan pemakzulan yang telah memperoleh dukungan tanda tangan sedikitnya 120 anggota DPR.

Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin, yang turut mengusulkan HMP, membenarkan pembatalan rapat paripurna tersebut.

Khozin menyatakan menghormati keputusan Gibran untuk mengundurkan diri. Menurutnya, setelah surat pengunduran diri diserahkan kepada MPR, usulan HMP yang sebelumnya diajukan anggota DPR dinilai tidak lagi relevan untuk diteruskan.

Dengan pembatalan tersebut, agenda paripurna yang sedianya menjadi pintu pembahasan usulan pemakzulan Gibran tidak jadi dilaksanakan.