KAKINEWS.ID, Jakarta – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyoroti penyaluran pendanaan iklim yang dinilai belum memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya komunitas penjaga hutan. Organisasi lingkungan tersebut menilai pemerintah belum mengakui secara memadai peran masyarakat dalam upaya adaptasi dan mitigasi krisis iklim.
Koordinator Pengampanye Eksekutif Nasional WALHI, Uli Arta Siagian, mengatakan pendanaan iklim selama ini justru lebih banyak mengalir kepada pihak-pihak yang dianggap berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan.
“Ketika orang membicarakan soal pendanaan iklim, uang itu tidak pernah sampai kepada mereka yang menjaga. Uang justru mengalir kepada mereka yang merusak,” ujar Uli Arta Siagian dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026).
Menurut WALHI, tidak adanya pengakuan terhadap aksi masyarakat dalam menjaga lingkungan menjadi salah satu persoalan dalam pelaksanaan kebijakan pendanaan iklim. Padahal, komunitas lokal memiliki peran penting dalam melindungi hutan sekaligus menghadapi dampak perubahan iklim.
Di sisi lain, Pemimpin Delegasi Republik Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31), Hashim Djojohadikusumo, menegaskan komitmen Indonesia untuk menerjemahkan ambisi iklim menjadi tindakan nyata.
“Indonesia bertekad mengubah ambisi iklim menjadi tindakan nyata yang bermakna. Aksi iklim harus berjalan beriringan dengan pembangunan ekonomi, ketahanan pangan dan energi serta kesejahteraan masyarakat,” kata Hashim.
Ia menambahkan, pemerintah akan memastikan ketahanan dan manfaat iklim dapat menjangkau komunitas yang paling membutuhkan.
Perbedaan penekanan tersebut menunjukkan pentingnya memastikan kebijakan iklim tidak hanya berorientasi pada target dan komitmen nasional, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang berada di garis depan perlindungan lingkungan.
Dengan demikian, pemerataan akses pendanaan dan pengakuan terhadap peran masyarakat menjadi bagian penting dalam mewujudkan aksi iklim yang berkeadilan.
