Jakarta, Kakinews.id – Munculnya inisial TK dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto membuka babak baru dalam pengungkapan perkara yang menyeret sejumlah nama di lingkungan kepolisian. Sosok tersebut diduga mendapat instruksi dari Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution untuk menjalankan operasi pengawasan atau surveillance.
Nama TK diungkap Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto ketika membeberkan konstruksi dugaan penyadapan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).
Penyebutan TK menjadi bagian dari pemaparan mengenai dugaan aliran perintah yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pejabat kepolisian.
Dalam keterangannya, Suyudi mengungkap Ahrie diduga menerima instruksi dari Listyo, kemudian meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa didahului permohonan resmi dari penyidik. Hasil aktivitas tersebut selanjutnya diduga disampaikan kembali kepada Listyo.
Tak hanya itu, Ahrie juga disebut memberikan perintah kepada seseorang berinisial TK untuk melakukan surveillance. Namun, Kapolri belum mengungkap identitas lengkap sosok tersebut maupun pihak yang menjadi sasaran pengawasan.
“Keempat, AS, yang menjabat sebagai Plt Kabagmon pada (7/10/25) sampai dengan (1/10/26) diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance,” kata Suyudi.
Keterangan tersebut belum menjawab sejumlah hal penting terkait posisi TK dalam perkara ini. Kepolisian belum membeberkan apakah TK merupakan anggota Polri, apa kedudukannya, serta bagaimana bentuk pengawasan yang diperintahkan Ahrie.
Belum ada pula penjelasan apakah tugas surveillance tersebut berkaitan langsung dengan dugaan penyadapan nomor telepon Presiden Prabowo atau ditujukan kepada pihak lain.
Dalam rapat yang sama, Kapolri turut memaparkan dugaan penggunaan jalur internal kepolisian untuk menjalankan aktivitas penyadapan tanpa melalui prosedur resmi.
Rantai instruksi tersebut diduga berawal dari Listyo melalui Slamet Uliandi, kemudian diteruskan kepada Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta Nasution.
“Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS,” ujar Suyudi.
Instruksi itu diduga disampaikan melalui komunikasi lisan maupun aplikasi WhatsApp. Nomor-nomor telepon yang menjadi sasaran kemudian dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS), meskipun diduga tidak melalui verifikasi mengenai keterkaitannya dengan perkara pidana.
Selain dugaan penyadapan di luar prosedur, penyidik juga mengungkap indikasi penghilangan rekam jejak aktivitas tersebut.
Ahrie diduga memerintahkan penghapusan rekaman suara dan catatan aktivitas penyadapan. Langkah serupa disebut menyasar saluran komunikasi yang diduga digunakan untuk mengoordinasikan instruksi tersebut.
“Selanjutnya, pada Oktober 2026, AS diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan, serta penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PenlinkX/PLX,” ungkap Suyudi.
Dugaan praktik penyadapan itu kemudian dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026. Identitas pelapor tidak dipublikasikan, sedangkan penanganan perkara dilakukan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.
Dalam perkembangan penyidikan, Ahrie telah ditetapkan sebagai tersangka pada 1 November 2026 dan ditahan sehari setelahnya.
Sementara itu, TK belum diumumkan sebagai tersangka. Kepolisian juga belum menyampaikan secara terperinci identitas, kedudukan, serta dugaan peran sosok tersebut dalam rangkaian aktivitas pengawasan.
Dengan demikian, penyebutan TK oleh Kapolri menambah satu nama yang perlu dijelaskan dalam konstruksi perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut. Hingga kini, siapa TK, siapa yang menjadi target surveillance, dan bagaimana hasil pengawasan itu digunakan masih belum terungkap dalam keterangan resmi kepolisian.
