Palangkaraya, Kakinews.id – Laporan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Tengah (Kalteng) terhadap delapan perusahaan terkait dugaan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) membuka persoalan yang lebih luas. Bukan sekadar dugaan kebakaran di wilayah konsesi, laporan tersebut juga menyoroti keterkaitan sejumlah perusahaan dengan kelompok usaha besar di sektor perkebunan kelapa sawit dan kehutanan.
Penelusuran dokumen korporasi, laporan tahunan, serta publikasi organisasi lingkungan menunjukkan sejumlah perusahaan yang dilaporkan memiliki hubungan dengan kelompok usaha besar, di antaranya Genting Plantations, Golden Agri-Resources (GAR) yang berkaitan dengan Sinar Mas Agribusiness and Food, serta Musim Mas Group.
Selain itu, terdapat perusahaan yang dikaitkan dengan First Borneo Plantations dan Nusantara Fiber Group. Sementara dugaan hubungan Nusantara Fiber dengan Royal Golden Eagle (RGE) dan afiliasi PT Baratama Putra Perkasa dengan Asia Pulp & Paper (APP) masih menyisakan perbedaan keterangan.
Delapan perusahaan tersebut dilaporkan WALHI Kalteng ke Polda Kalteng pada Senin (9/11/2026), setelah organisasi lingkungan itu mengidentifikasi indikasi kebakaran di sejumlah wilayah konsesi perusahaan.
Genting Plantations Terkait Dua Perusahaan
Dua perusahaan yang masuk dalam laporan WALHI, yakni PT Globalindo Agung Lestari dan PT United Agro Indonesia, tercatat memiliki hubungan kepemilikan dengan Genting Plantations Berhad, perusahaan perkebunan berbasis di Malaysia.
Hubungan tersebut tercantum dalam laporan tahunan terintegrasi Genting Plantations tahun buku 2025. Kedua perusahaan disebut sebagai anak usaha tidak langsung yang menjalankan kegiatan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.
Dokumen yang sama menyebut Genting Berhad sebagai perusahaan induk utama Genting Plantations. Dengan demikian, hubungan korporasi kedua perusahaan tersebut memiliki dasar dokumentasi resmi.
PT Tapian Nadenggan Masuk Jaringan GAR-Sinar Mas
Nama PT Tapian Nadenggan juga menjadi perhatian. Perusahaan perkebunan ini tercatat sebagai bagian dari Golden Agri-Resources (GAR), kelompok usaha yang berhubungan dengan Sinar Mas Agribusiness and Food.
Keterkaitan tersebut tercantum dalam dokumen sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yang dipublikasikan melalui situs resmi GAR.
Dokumen itu mencatat PT Tapian Nadenggan sebagai unit operasional dalam kelompok GAR, termasuk kegiatan perkebunan dan pengolahan kelapa sawit di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah.
Masuknya nama perusahaan tersebut dalam laporan WALHI menambah pentingnya pemeriksaan terhadap kondisi konsesi, sumber kebakaran, serta pelaksanaan kewajiban pencegahan dan pengendalian karhutla.
Dua Perusahaan Terhubung dengan Musim Mas Group
Dua perusahaan lainnya, PT Maju Aneka Sawit dan PT Globalindo Alam Perkasa, tercatat dalam jaringan operasional Musim Mas Group.
Keterangan tersebut ditemukan dalam publikasi resmi Musim Mas mengenai kegiatan operasional dan pencapaian Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER).
Musim Mas mencantumkan kedua perusahaan sebagai bagian dari kegiatan perkebunan dan pabrik kelapa sawit di Kalimantan Tengah.
Hubungan tersebut perlu menjadi salah satu aspek yang ditelusuri penyidik, terutama untuk memastikan kondisi wilayah konsesi dan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pengendalian kebakaran.
PT Arjuna Utama Sawit Dikaitkan dengan First Borneo
PT Arjuna Utama Sawit juga masuk dalam daftar perusahaan yang dilaporkan WALHI. Perusahaan tersebut tercatat memiliki keterkaitan dengan First Borneo Plantations.
Hubungan itu turut disebut dalam pemberitaan mengenai temuan kebakaran dan sumber asap pada wilayah perkebunan sawit di Kalimantan sepanjang 2026.
Namun, penelusuran struktur kepemilikan hingga pemilik manfaat akhir atau beneficial owner masih diperlukan untuk memastikan rantai pengendalian korporasinya.
Perlu ditegaskan, First Borneo Plantations bukan First Resources Limited. Keduanya merupakan entitas berbeda meskipun sama-sama bergerak dalam industri perkebunan kelapa sawit.
PT Industrial Forest Plantation dan Jejak Nusantara Fiber
Di sektor kehutanan, PT Industrial Forest Plantation (IFP), pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), turut dilaporkan WALHI.
Laporan AidEnvironment mengidentifikasi perusahaan tersebut sebagai bagian dari kelompok usaha Nusantara Fiber. Organisasi itu juga menemukan sejumlah hubungan historis dan bisnis antara Nusantara Fiber dengan Royal Golden Eagle (RGE).
Namun, RGE sebelumnya membantah memiliki hubungan dengan perusahaan-perusahaan Nusantara Fiber yang disebut dalam laporan AidEnvironment.
Karena adanya bantahan tersebut, hubungan Nusantara Fiber dengan RGE tidak dapat langsung dianggap sebagai bukti kepemilikan ataupun pengendalian korporasi.
Afiliasi PT Baratama Putra Perkasa dengan APP Dibantah
PT Baratama Putra Perkasa, salah satu pemegang PBPH yang masuk dalam laporan WALHI, juga pernah dikaitkan dengan Asia Pulp & Paper (APP), kelompok usaha industri pulp dan kertas yang dikenal sebagai bagian dari Sinar Mas.
Namun, APP secara resmi membantah keterkaitan tersebut melalui pernyataan tertanggal 21 Desember 2023.
APP menyatakan PT Baratama Putra Perkasa tidak terafiliasi dengan kelompok usahanya dan tidak pernah menjadi pemasok APP, baik pada masa lalu maupun ketika pernyataan tersebut diterbitkan.
Karena itu, dugaan afiliasi tersebut belum dapat diperlakukan sebagai fakta kepemilikan tanpa dokumen pendukung yang lebih kuat.
Polisi Harus Telusuri Pengendali Korporasi
Laporan WALHI terhadap delapan perusahaan ini tidak boleh berhenti sebatas pencatatan laporan pengaduan. Polda Kalteng perlu mengungkap penyebab kebakaran, lokasi titik api, kondisi pengelolaan konsesi, hingga pihak yang secara hukum bertanggung jawab.
Penelusuran juga perlu mencakup struktur kepemilikan, hubungan antarentitas, pengendalian operasional, serta pihak yang mengambil keputusan dalam pengelolaan wilayah konsesi.
Keterkaitan dengan grup usaha besar memang tidak otomatis membuktikan keterlibatan induk perusahaan dalam tindak pidana. Namun, hubungan tersebut relevan ditelusuri untuk mengetahui siapa yang mengendalikan kegiatan operasional dan bagaimana tanggung jawab korporasi dijalankan.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh klarifikasi khusus dari seluruh perusahaan terkait laporan WALHI pada 9 November 2026.
Seluruh perusahaan yang dilaporkan tetap memiliki hak jawab dan harus diperlakukan berdasarkan asas praduga tak bersalah.
Kini, publik menunggu langkah konkret kepolisian. Penyidikan harus mampu menjawab apakah kebakaran terjadi akibat faktor alam, kelalaian pengelolaan, atau pelanggaran hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
Yang harus diungkap bukan hanya siapa pemegang konsesi, melainkan siapa yang mengendalikan perusahaan dan siapa yang bertanggung jawab apabila pelanggaran terbukti.
