Jakarta, Kakinews.id – Nama Brigjen Pol Muhammad Tedjo Kusumo kembali menjadi perhatian di tengah mencuatnya perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara. Sorotan tersebut tidak terlepas dari rekam peristiwa Mei 2024, ketika seorang anggota Densus 88 diduga membuntuti mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, di kawasan Cipete, Jakarta Selatan.
Kemunculan kembali nama Tedjo menghadirkan pertanyaan serius mengenai pola operasi pengawasan aparat, dasar penerbitan surat tugas, hingga siapa yang sesungguhnya mengendalikan perintah di balik kegiatan surveillance tersebut.
Dua peristiwa itu memang memiliki konstruksi perkara berbeda. Namun, terdapat satu persoalan yang patut ditelusuri secara terbuka, yakni pertanggungjawaban pejabat yang memberikan instruksi, pelaksana operasi, serta pihak yang menerima hasil pengawasan.
Dalam insiden penguntitan Febrie pada 19 Mei 2024, Bripda Iqbal Mustofa, anggota Densus 88 Jawa Tengah, diamankan setelah diduga mengikuti pergerakan Febrie di sebuah restoran Prancis di kawasan Cipete.
Peristiwa tersebut menjadi perhatian karena Febrie ketika itu merupakan pejabat strategis Kejaksaan Agung yang menangani sejumlah perkara besar. Penguntitan terhadap pejabat penegak hukum yang sedang menangani perkara sensitif tentu memerlukan penjelasan menyeluruh, terutama menyangkut tujuan dan legalitas kegiatan tersebut.
Kejaksaan Agung saat itu mengungkapkan adanya dua orang yang diduga mengikuti Febrie. Salah satunya adalah Iqbal, sedangkan seorang lainnya disebut berhasil melarikan diri.
Kapuspenkum Kejaksaan Agung ketika itu, Ketut Sumedana, menyampaikan bahwa telepon genggam Iqbal memuat aktivitas profiling terhadap Febrie beserta sejumlah kartu identitas.
Hal lain yang menjadi sorotan adalah ditemukannya surat tugas yang disebut-sebut ditandatangani Tedjo. Keberadaan dokumen tersebut memunculkan pertanyaan mengenai siapa yang menginisiasi kegiatan pengawasan, apa kepentingannya, dan sejauh mana pejabat yang menandatangani surat tersebut mengetahui pelaksanaan operasi di lapangan.
Polri ketika itu menyatakan Iqbal telah menjalani pemeriksaan Propam dan hasil pemeriksaan tidak menemukan pelanggaran. Namun, penjelasan mengenai hasil pemeriksaan anggota di lapangan tidak serta-merta menjawab seluruh pertanyaan mengenai asal-usul penugasan dan rantai komando.
Kini, persoalan pengawasan aparat kembali mencuat setelah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memaparkan perkembangan perkara dugaan penyadapan ilegal dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR.
Dalam pemaparan tersebut, Kapolri menyebut empat tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Berdasarkan konstruksi perkara yang disampaikan Kapolri, Listyo diduga memberikan instruksi sekaligus menentukan sasaran pengawasan melalui komunikasi lisan maupun pesan WhatsApp kepada Ahrie. Hasil operasi kemudian diduga dilaporkan kembali kepada Listyo.
Ahrie selanjutnya diduga meneruskan perintah kepada sosok berinisial TK untuk menjalankan surveillance. Posisi TK menjadi salah satu bagian penting yang perlu diungkap, mengingat pelaksanaan operasi tidak dapat dilepaskan dari siapa yang memberi perintah dan bagaimana hasilnya dipertanggungjawabkan.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyatakan perwira tinggi berinisial TK sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Pengamanan Profesi (Wabprof) Divisi Propam Polri.
“Yang bersangkutan saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri. Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara ini,” ujar Isir, Kamis (12/11/2026).
Polri belum mengonfirmasi secara resmi bahwa TK merupakan Muhammad Tedjo Kusumo. Kendati demikian, informasi mengenai sosok TK yang disebut sebagai perwira tinggi aktif berpangkat Brigadir Jenderal membuat nama Tedjo kembali menjadi perhatian.
Kapolri juga mengungkap dugaan penggunaan sistem LIMS untuk memasukkan nomor sasaran tanpa proses verifikasi. Selain itu, terdapat dugaan penghapusan data melalui grup WhatsApp dan sistem elektronik pada Oktober 2026.
Cakupan sasaran pengawasan yang dipaparkan tidak terbatas pada satu atau dua pejabat. Presiden, lingkungan Istana, kementerian dan lembaga, anggota DPR, partai politik, gubernur, kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, organisasi masyarakat, aktivis hingga mahasiswa disebut masuk dalam daftar sasaran.
Besarnya cakupan tersebut membuat persoalan ini semakin serius. Apabila dugaan tersebut terbukti, penyidik harus menjelaskan bagaimana penetapan target dilakukan, siapa yang memberikan persetujuan, serta apakah kegiatan pengawasan memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sorotan terhadap Tedjo juga tidak dapat dilepaskan dari perkembangan lain pada Juli 2026. Pada 8 Juli, Kortas Tipidkor Polri menggeledah bekas restoran Prancis di kawasan Cipete yang disebut pernah dimiliki Febrie.
Penggeledahan tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam pengadaan serta pemenuhan pasokan batu bara untuk sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) periode 2018–2026.
Kortas Tipidkor menduga perkara tersebut menimbulkan kerugian negara sekitar Rp5 triliun dan berdampak terhadap terganggunya pasokan listrik hingga memicu pemadaman di sejumlah wilayah.
Lokasi penggeledahan kembali menarik perhatian karena pernah menjadi tempat dugaan penguntitan Febrie pada 2024. Namun, belum terdapat bukti yang memastikan bahwa penggeledahan tersebut memiliki hubungan langsung dengan peristiwa penguntitan maupun perkara penyadapan yang kini diselidiki.
Di sisi lain, Febrie sendiri disebut dalam bahan perkara yang memuat dakwaan dugaan pemerasan terhadap pengusaha Tan Kian sebesar SGD5 juta atau sekitar Rp55 miliar melalui Ferry Yanto Hongkiriwang. Uang tersebut diduga diminta agar Tan Kian tidak ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya.
Febrie juga disebut menghadapi dakwaan TPPU dengan nilai mencapai Rp346,7 miliar dan USD440.990. Dalam pengusutan perkara tersebut, terdapat informasi penyitaan emas seberat 74 kilogram serta aset lainnya.
Sejumlah perkara yang disebut berkaitan dengan konstruksi dakwaan tersebut mencakup PT Asabri, PT Krakatau Steel, dan pengadaan batu bara untuk PLTU.
Perkembangan hukum yang menjerat Febrie harus tetap ditempatkan dalam proses pembuktian tersendiri. Dakwaan terhadap Febrie tidak otomatis menjawab atau membenarkan dugaan penguntitan pada 2024. Begitu pula, peristiwa penguntitan tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya hubungan dengan perkara korupsi yang kini ditangani penyidik.
Di tengah berbagai perkembangan tersebut, rekam jabatan Tedjo juga menjadi perhatian. Ia pernah menduduki posisi Direktur Penindakan dan Direktur Intelijen Densus 88. Pada 10 Oktober 2026, Tedjo dimutasi menjadi perwira tinggi Baharkam Polri dengan penugasan di Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.
Riwayatnya juga mencatat bahwa pada 2016, ketika masih berpangkat AKBP, Tedjo menjalani sidang kode etik bersama Ipda Handres Hariyo Pambudi terkait kematian Siyono, terduga teroris asal Klaten. Keduanya dijatuhi sanksi demosi tidak percaya dan mengajukan banding. Keluarga Siyono juga pernah melaporkan keduanya atas dugaan pembunuhan. Namun, laporan tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai putusan pengadilan yang menyatakan Tedjo bersalah.
Rangkaian informasi tersebut memperlihatkan sejumlah persoalan yang membutuhkan penjelasan lebih mendalam. Mulai dari surat tugas dalam peristiwa penguntitan Febrie, dugaan keterlibatan TK dalam operasi surveillance, hingga dugaan pengawasan terhadap Presiden dan berbagai institusi negara.
Publik membutuhkan kejelasan, bukan sekadar informasi bahwa seorang perwira sedang diperiksa Propam. Penyelidikan harus mampu menjawab apakah TK benar merupakan Tedjo, apa peran konkretnya, siapa yang memberikan instruksi, serta siapa yang bertanggung jawab atas penentuan sasaran dan pelaksanaan operasi.
Jika ditemukan tindakan pengawasan atau penyadapan tanpa dasar kewenangan yang sah, penanganannya tidak boleh berhenti pada pemeriksaan etik. Setiap pihak yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.
Hingga berita ini disusun, Tedjo belum diumumkan sebagai tersangka dan belum memberikan tanggapan atas informasi yang mengaitkan namanya dengan perkara tersebut. Polri juga belum mengonfirmasi bahwa TK adalah Tedjo Kusumo.
Pertanyaan yang kini mengemuka bukan semata-mata siapa yang menjalankan operasi di lapangan, melainkan siapa yang berada di balik perintah, siapa yang mengendalikan jalannya pengawasan, dan ke mana seluruh informasi yang diperoleh disalurkan.
Sebab, ketika pengawasan aparat diduga menjangkau pejabat penegak hukum hingga Presiden, persoalannya menyentuh prinsip paling mendasar dalam negara hukum: tidak boleh ada kewenangan yang berjalan tanpa batas, tanpa pengawasan, dan tanpa pertanggungjawaban.
