Jakarta, Kakinews.id – Penanganan dugaan korupsi proyek penyewaan kapal pembangkit listrik terapung atau Marine Vessel Power Plant (MVPP) PT PLN (Persero) bersama perusahaan asal Turki, Karpowership (Karadeniz Powership), kembali dipertanyakan. Perkara yang berkaitan dengan proyek periode 2015–2017 itu hingga November 2026 belum pernah dibawa ke meja persidangan.
Padahal, sejak penyidikan mencuat pada 2019, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memeriksa puluhan saksi, menyita sejumlah dokumen, bahkan sempat memberikan sinyal bahwa penetapan tersangka terhadap sejumlah pihak tinggal menunggu perkembangan penyidikan.
Namun, perjalanan perkara tersebut justru berakhir dengan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Akibatnya, dugaan penyimpangan dan penggelembungan harga dalam proyek sewa kapal pembangkit listrik tersebut tidak pernah diuji melalui proses persidangan.
Koordinator Koalisi Sipil Masyarakat Antikorupsi (KOSMAK), Ronald Loblobly, menilai mandeknya perkara ini memunculkan persoalan serius terkait transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum, terutama dalam pengawasan proyek strategis di lingkungan badan usaha milik negara (BUMN).
Ronald mengingatkan, perkara yang tidak berlanjut ke pengadilan berpotensi memperpanjang ruang impunitas dalam tata kelola perusahaan negara.
“Tanpa ada upaya hukum luar biasa atau keberanian politik untuk membuka kembali perkara ini, impunitas akan terus menjadi bayangan dalam tata kelola BUMN di Indonesia,” kata Ronald, Sabtu (14/11/2026).
Ia juga menyoroti penerbitan SP3 yang disebut terjadi setelah pergantian pejabat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Menurutnya, kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi dan independensi penanganan perkara.
“Dari kasus tersebut kita bisa melihat bahwa adanya kegagalan akuntabilitas melalui penerbitan SP3 secara tiba-tiba setelah pergantian pejabat Jampidsus, menciptakan kesan bahwa penegakan hukum bisa diintervensi. Jelas mengikis kepercayaan publik terhadap komitmen pemberantasan korupsi di sektor energi strategis,” ujarnya.
Ronald menambahkan, tidak adanya proses pembuktian di pengadilan membuat dugaan kerugian negara yang disebut mencapai ratusan miliar rupiah tidak memperoleh pengujian secara terbuka.
Ia pun menilai pengawasan terhadap proyek-proyek strategis BUMN perlu diperkuat, termasuk melalui mekanisme pengawasan eksternal yang independen.
“Dengan begitu kebutuhan pengawasan eksternal mutlak diperlukan. Kejanggalan dalam proses tender dan skema rente BBM menunjukkan bahwa pengawasan internal PT PLN sangat lemah. Diperlukan mekanisme checks and balances yang lebih kuat, bukan hanya mengandalkan penyelidikan internal Kejaksaan yang rentan terhadap kepentingan politik,” tandasnya.
Penyidikan Pernah Mengarah ke Penetapan Tersangka
Sorotan terhadap perkara ini tidak terlepas dari rekam jejak penyidikan Kejagung pada 2019. Saat itu, penyidik telah memeriksa sejumlah pejabat PT PLN untuk mendalami dugaan penyimpangan dalam kerja sama penyewaan kapal pembangkit listrik dengan Karpowership.
Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) saat itu, Adi Toegarisman, mengungkapkan tiga pejabat PLN telah dimintai keterangan sebagai saksi.
Mereka adalah Dodi Darmadi, Manager Operasi PT PLN Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Utara; Manager UPK Belawan PT PLN Unit Pembangkitan Belawan; serta Wan Mahdanil, Asisten Manager PT PLN Unit Pembangkitan Belawan.
Pada 18 Juni 2019, Adi menegaskan bahwa penyidikan masih berlangsung dan pemeriksaan saksi merupakan bagian dari upaya mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dalam kerja sama PLN dan Karpowership periode 2016–2017.
“Memang benar, 3 saksi itu diperiksa untuk kasus itu ya. Kami jamin kasus ini tidak pernah berhenti. Masih berjalan terus,” kata Adi kala itu.
Pernyataan tersebut sempat memberikan sinyal bahwa penyidikan akan terus berkembang. Terlebih, penyidik juga telah memeriksa Sofyan Basir, Direktur Utama nonaktif PT PLN, sebanyak dua kali sebagai saksi, yakni pada 24 dan 27 Mei 2019.
Setelah pemeriksaan tersebut, Adi Toegarisman menyampaikan bahwa tim penyidik telah melakukan ekspose atau gelar perkara. Ia bahkan menyebut penetapan Sofyan Basir sebagai tersangka tinggal selangkah lagi.
Selain Sofyan Basir, sebanyak 32 saksi lainnya juga telah diperiksa. Penyidik turut menyita puluhan dokumen yang dipersiapkan untuk memperkuat alat bukti dalam perkara tersebut.
“Barang bukti dokumen semuanya sudah kami sita. Kami akan bekerja sesuai dengan SOP yang ada,” ujarnya.
Akan tetapi, perkembangan penyidikan yang sempat mengarah pada penetapan tersangka itu tidak berujung pada persidangan atas dugaan korupsi proyek MVPP.
Tujuh tahun berlalu sejak perkara tersebut mencuat, sementara dugaan penyimpangan proyek dan pihak-pihak yang sebelumnya masuk dalam radar penyidikan belum memperoleh pengujian melalui persidangan dalam perkara ini.
KOSMAK kini kembali mendorong agar penghentian penyidikan tersebut mendapat perhatian serius. Transparansi mengenai alasan penerbitan SP3, perkembangan alat bukti, serta dasar penghentian perkara menjadi sejumlah persoalan yang disoroti dalam desakan tersebut.
