Jakarta, Kakinews.id – Nama Brigadir Jenderal Polisi Muhammad Tedjo Kusumo kini berada dalam pusaran sorotan setelah mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Perwira tinggi Polri yang memiliki rekam jejak panjang di lingkungan intelijen dan Densus 88 Antiteror itu dikaitkan dengan sosok berinisial TK yang disebut Kapolri diduga mendapat perintah melakukan pengawasan atau surveillance.
Keterkaitan tersebut bukan persoalan ringan. Sebab, kasus ini tidak hanya menyangkut dugaan penyadapan tanpa prosedur hukum, tetapi juga membuka pertanyaan mengenai rantai komando, mekanisme pemberian perintah, hingga siapa saja yang mengetahui dan terlibat dalam pelaksanaan operasi tersebut.
Nama Tedjo muncul setelah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap dugaan keterlibatan sejumlah personel dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).
Dalam pemaparannya, Kapolri menyebut Irjen Ahrie Sonta diduga meneruskan perintah penyadapan kepada operator sekaligus memerintahkan seseorang berinisial TK untuk melakukan surveillance.
“Keempat, AS, yang menjabat sebagai PLT Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance,” kata Suyudi.
Pernyataan tersebut menjadi titik penting dalam pengembangan perkara. Sebab, penyidikan tidak lagi sekadar menelusuri siapa operator penyadapan, melainkan juga mengurai pihak yang diduga memberikan instruksi, meneruskan perintah, serta menjalankan pengawasan di lapangan.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir membenarkan bahwa sosok TK merupakan perwira tinggi Polri berpangkat brigadir jenderal yang tengah menjalani pemeriksaan di Divisi Propam Polri.
“Yang bersangkutan saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri. Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara ini,” ujar Johnny, Jumat (13/11/2026).
Sejumlah pemberitaan menghubungkan inisial TK dengan Muhammad Tedjo Kusumo. Namun, hingga kini Polri belum secara resmi mengumumkan identitas lengkap TK. Karena itu, hubungan tersebut masih harus ditempatkan sebagai informasi yang perlu dikonfirmasi melalui keterangan resmi penyidik.
Tedjo sendiri bukan perwira yang minim pengalaman di bidang intelijen. Kariernya mencakup sejumlah penugasan strategis, mulai dari Korps Brimob, Satgassus Merah Putih hingga Densus 88 Antiteror.
Namanya tercatat dalam struktur Satgassus Merah Putih pada 2019 ketika masih berpangkat AKBP. Berdasarkan Surat Perintah Kapolri Nomor Sprin/246/V/HUK.6.6./2020, Tedjo juga pernah menduduki posisi Kepala Tim Penyelidikan III Sub-Satuan Tugas Penyelidikan Satgassus Merah Putih.
Satuan khusus nonstruktural Polri tersebut dibentuk pada 2019 dan dibubarkan pada Agustus 2022 oleh Kapolri saat itu, Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Setelah itu, perjalanan karier Tedjo berlanjut di Densus 88. Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2585/XII/KEP.2021, ia dipercaya memimpin Satuan Tugas Wilayah Jawa Tengah Densus 88 Antiteror.
Pada Desember 2024, Tedjo mendapat promosi menjadi Direktur Penindakan Densus 88 melalui Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2775/XII/KEP/2024. Selanjutnya, pada Mei 2026, ia menduduki jabatan Direktur Intelijen Densus 88.
Tedjo juga pernah masuk dalam Tim Transformasi Reformasi Polri berdasarkan Surat Perintah Kapolri tertanggal 17 September 2025.
Namun, penugasan terbarunya datang pada Oktober 2026. Melalui Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2251/X/KEP./2026 tertanggal 10 Oktober 2026, ia dimutasi dari jabatan Direktur Intelijen Densus 88 menjadi perwira tinggi Baharkam Polri untuk penugasan di Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.
Sorotan terhadap rekam jejak Tedjo juga tidak berhenti pada kasus penyadapan. Namanya pernah muncul dalam pemberitaan terkait dugaan penguntitan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, pada Mei 2024.
Kala itu, seorang anggota Densus 88 bernama Bripda Iqbal Mustofa diamankan setelah diduga membuntuti Febrie. Iqbal diketahui bertugas di Satgaswil Jawa Tengah Densus 88 yang ketika itu dipimpin Tedjo.
Kadiv Humas Polri saat itu, Irjen Sandi Nugroho, membenarkan adanya anggota Densus 88 yang diamankan dalam peristiwa tersebut.
“Memang benar ada anggota yang diamankan ke sana (Kejagung) dan identitasnya benar,” kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (30/5/2024).
Meski Tedjo berada dalam struktur komando yang sama dengan Iqbal, fakta tersebut tidak otomatis membuktikan bahwa dirinya memerintahkan penguntitan terhadap Febrie. Namun, catatan peristiwa itu kembali menjadi perhatian ketika namanya dikaitkan dengan dugaan surveillance dalam perkara penyadapan Presiden.
Rekam jejak lainnya juga pernah menyeret nama Tedjo dalam pemberitaan mengenai penanganan kasus kematian terduga teroris Siyono pada 2016. Saat itu, dua personel Densus 88 berinisial AKBP T dan Ipda H dijatuhi sanksi etik berupa demosi tidak percaya setelah dinilai melanggar prosedur pengawalan Siyono. Sejumlah pemberitaan mengidentifikasi AKBP T sebagai Muhammad Tedjo.
Kini, rangkaian informasi tersebut membuat pemeriksaan terhadap sosok TK menjadi bagian penting yang tidak boleh berhenti pada klarifikasi administratif semata.
Publik membutuhkan penjelasan terang mengenai siapa yang memberikan perintah, bagaimana instruksi surveillance dijalankan, apa objek pengawasannya, serta apakah seluruh tindakan tersebut memiliki dasar kewenangan dan prosedur hukum.
Terlebih, perkara ini menyangkut dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Jika benar dilakukan tanpa permohonan penyidik dan tanpa landasan hukum yang sah, persoalannya bukan sekadar pelanggaran disiplin internal, melainkan menyangkut akuntabilitas penggunaan kewenangan intelijen di tubuh Polri.
Hingga saat ini, belum ada pengumuman resmi mengenai penetapan Tedjo sebagai tersangka. Pemeriksaan Propam dan pendalaman penyidikan masih harus menjadi dasar untuk memastikan sejauh mana keterlibatan setiap pihak.
Yang jelas, pengungkapan kasus ini menuntut lebih dari sekadar membuka identitas TK. Rantai komando dan seluruh pihak yang diduga terlibat harus diurai secara transparan agar dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden tidak berakhir dengan hanya mengungkap pelaksana di lapangan, sementara pihak yang memberi perintah justru luput dari pertanggungjawaban.
