KAKINEWS.ID, Jakarta – Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri menjadwalkan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap perwira tinggi (pati) Polri berinisial EHS pada Selasa, 17 November 2026. Sidang tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang dan akses ilegal yang menyeret sejumlah pejabat kepolisian dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divhumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, mengatakan sidang akan berlangsung di Gedung Mabes Polri, Jakarta.

“Sidang KKEP dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026. Pelaksanaan sidang ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri,” ujar Trunoyudo dalam keterangannya di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Trunoyudo menjelaskan, dugaan pelanggaran yang dipersangkakan terhadap EHS meliputi penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan, tindakan tidak sesuai prosedur, serta dugaan permufakatan untuk melakukan akses ilegal (illegal access).

Dugaan tersebut berkaitan dengan penggunaan akses di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri. Perbuatan itu diduga terjadi ketika EHS menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring maupun saat menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.

Latar Belakang Kasus Penyadapan Ilegal

Kasus ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal yang ditangani Bareskrim Polri.

Dalam perkembangan penyidikan, polisi telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, masing-masing berinisial LSP, AS, EH, dan SU. Perkara tersebut turut menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.

Sebelumnya, Divpropam Polri telah menggelar sidang KKEP terhadap salah satu perwira tinggi berinisial AS pada 10 November 2026. Dalam persidangan tersebut, majelis menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Namun, yang bersangkutan menyatakan mengajukan banding atas putusan tersebut.

Sementara itu, sidang KKEP terhadap EHS akan dipimpin Komjen Pol Hendro Pandowo sebagai Ketua Komisi, didampingi Irjen Pol Agus Dwi Hermawan sebagai Wakil Ketua Komisi.

Adapun anggota komisi terdiri atas Irjen Pol Untung Widiatmoko, Irjen Pol Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Pol Toni Ariadi Efendi.

Atas dugaan pelanggaran tersebut, EHS dipersangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Trunoyudo menegaskan, seluruh proses persidangan akan mengedepankan prinsip profesionalitas, objektivitas, dan akuntabilitas.

“Seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri, dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas,” katanya.