JAKARTA, KAKINEWS.ID – Polri menegaskan tidak akan memperlakuan istimewa kepada siapa pun yang menjalani proses pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik, termasuk kepada mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Penegasan tersebut disampaikan Kadiv Humas Irjen Johnny Eddizon Isir kepada awak media di Jakarta, Selasa 10 November 2026 malam.
Menurutnya, Polri memiliki sistem dan prosedur yang berlaku bagi setiap personel yang diduga melanggar. Status jabatan maupun tidak menjadi alasan memperoleh perlakuan khusus.
“Siapa pun dia, terduga pelaku pelanggar, tidak ada perbedaan istimewa,” katanya tegas.
Berkait perangkat atau susunan Komisi Sidang Kode Etik, ia menjelaskan, penentuannya akan dilakukan oleh Kapolri.
Komposisi pimpinan sidang, katanya, akan disesuaikan ketentuan dan mekanisme yang berlaku di lingkungan Polri.
Ia menjelaskan bahwa dalam mekanisme persidangan etik, ada ketentuan mengenai jenjang kepangkatan pimpinan komisi sidang.
Ia menggambarkan, untuk terduga pelanggar berpangkat perwira tinggi bintang dua yang masih aktif, pimpinan komisi sidang dijabat perwira tinggi bintang tiga.
Namun, mengenai komposisi khusus apabila menyangkut pejabat berpangkat jenderal bintang empat, Polri masih akan menyampaikan penjelasan lebih lanjut.
Ia kembali menekankan bahwa prinsip utama penanganan perkara etik di lingkungan Polri adalah kesetaraan di hadapan aturan serta tidak ada perlindungan khusus.
Sidang kode etik dalam perkara tersebut dijadwalkan berlangsung pekan depan.***
