Jakarta, Kakinews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri dugaan gratifikasi senilai Rp20,7 miliar yang menjerat mantan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus, Muhamad Haniv. Kali ini, penyidik memanggil lima pegawai Ditjen Pajak untuk diperiksa sebagai saksi, Selasa (17/11/2026).

Pemanggilan tersebut menjadi bagian dari pendalaman KPK terhadap perkara yang menyeret mantan pejabat pajak tersebut. Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan pemeriksaan terhadap lima pegawai DJP tersebut. Mereka adalah Imanul Hakim, Budi Prasetya, I Ketut Bagiarta, Wahono Saputro, dan Nadia Riasari Wisatayanti.

Namun, KPK belum mengungkap secara terperinci materi pemeriksaan maupun keterangan yang hendak digali dari masing-masing saksi.

Kasus ini berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi sebesar Rp20,7 miliar oleh Muhamad Haniv untuk kepentingan pribadi selama menjabat sebagai pejabat di lingkungan Ditjen Pajak.

KPK sebelumnya menahan Haniv pada 19 Agustus 2026 setelah menetapkannya sebagai tersangka sejak 25 Februari 2025. Penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan selama 20 hari pertama, terhitung hingga 7 September 2026.

Dalam konstruksi perkara, penyidik mengungkap dugaan penyalahgunaan jabatan dan pengaruh yang dimiliki Haniv untuk kepentingan pribadi maupun bisnis anaknya.

Perkara tersebut ditelusuri sejak 2016. Saat itu, Haniv diduga mengirimkan surat elektronik kepada sejumlah bawahannya yang menjabat kepala kantor untuk meminta bantuan mencarikan sponsor kegiatan fashion show atas nama anaknya berinisial FP.

Permintaan sponsorship tersebut diduga ditujukan kepada sejumlah perusahaan yang berstatus wajib pajak, baik di Jakarta maupun di luar Jakarta.

Sejumlah perusahaan kemudian merespons permintaan tersebut dengan mengirimkan uang sponsorship langsung ke rekening anak Haniv. Dari perusahaan wajib pajak di Jakarta, uang yang terkumpul diperkirakan mencapai Rp400 juta. Sementara dari perusahaan di luar Jakarta, jumlahnya sekitar Rp300 juta.

Tak berhenti di situ, KPK juga menduga Haniv menerima penerimaan lain dalam bentuk valuta asing selama periode 2014–2022. Penerimaan tersebut diduga berasal dari sejumlah pihak dan disalurkan melalui perantara berinisial BSA.

Akumulasi penerimaan yang diduga dinikmati Haniv dalam perkara ini mencapai Rp20,7 miliar.

Atas perbuatannya, Haniv disangkakan melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pemeriksaan lima pegawai DJP kali ini menjadi bagian dari upaya KPK mengurai lebih jauh rangkaian penerimaan gratifikasi yang diduga melibatkan mantan pejabat pajak tersebut.