Jakarta, Kakinews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperluas pemeriksaan dalam perkara dugaan suap dan penerimaan uang di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Kali ini, penyidik memanggil Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Bandung Barat, Dindin Saripudin, dan mantan Kakantah Bandung Barat, Gunung Jayalaksana, untuk diperiksa sebagai saksi, Selasa (17/11/2026).

Pemanggilan dua pejabat pertanahan tersebut menambah panjang daftar pihak yang dimintai keterangan dalam pusaran dugaan praktik suap pengurusan sertifikat hak guna bangunan (HGB) dan layanan pertanahan. KPK kini menelusuri lebih jauh dugaan aliran uang yang menyeret sejumlah pejabat dan pihak swasta.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan pemanggilan tersebut. Ia menyebut keduanya diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

“Saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN,” kata Budi kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).

Tak hanya dua pejabat tersebut, KPK juga memanggil sejumlah pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat dan pihak PT Bela Parahiyangan Investindo yang berkaitan dengan Perumahan Kota Baru Parahyangan.

Mereka adalah Evelin Lili selaku Manager Accounting PT Bela Parahiyangan Investindo, Nana Ristana selaku karyawan perusahaan tersebut, Zamilul Muttaqien selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat, serta Cilvia A. Ptnh selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran.

Pemeriksaan para saksi dijadwalkan berlangsung di Kantor Polresta Bandung, Jawa Barat.

Di hari yang sama, penyidik KPK juga memanggil Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Jambi, Humaidi, dan Kepala Kanwil ATR/BPN Provinsi Sulawesi Selatan, Wartomo. Keduanya didalami terkait dugaan pemberian uang kepada pejabat ATR/BPN yang berkaitan dengan mutasi dan rotasi jabatan.

Selain itu, KPK memanggil notaris Junita Sari Ujung dan Direktur Utama PT Alia Digital Printex, Linda Anggraeningsih. Pemeriksaan terhadap para saksi tersebut berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, sebelumnya menyatakan penyidikan perkara ini masih terus berjalan. Penyidik sedang menelusuri sumber dana yang diduga berkaitan dengan pengurusan mutasi, rotasi, promosi jabatan hingga layanan pertanahan, termasuk hak guna usaha (HGU) dan HGB.

KPK juga menemukan indikasi pengurusan layanan pertanahan yang melibatkan pihak swasta di luar PT Summarecon Agung Tbk. Temuan tersebut membuka kemungkinan penyidikan berkembang ke perusahaan maupun pihak lain yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan delapan tersangka dalam kasus dugaan suap pembukaan blokir lahan Summarecon di Kabupaten Bogor. Mereka terdiri atas pejabat ATR/BPN, petinggi perusahaan, serta sejumlah pihak swasta.

Delapan tersangka tersebut adalah Lampri selaku Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN, Sontang Coin Manurung selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Adrianto Pitojo Adi selaku Direktur Utama Summarecon, Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Rizal Pahlevi, Erwin, dan Muhammad Fakhry.

Rangkaian pemeriksaan terbaru ini menunjukkan penyidikan KPK tidak berhenti pada perkara pembukaan blokir lahan Summarecon. Dugaan penerimaan uang terkait layanan pertanahan dan pengaturan jabatan di lingkungan ATR/BPN juga menjadi bagian yang terus didalami penyidik.

Kini, penelusuran KPK menjangkau pejabat pertanahan di daerah, jajaran kantor wilayah, hingga pihak perusahaan swasta. Siapa lagi yang diduga terlibat dalam jaringan penerimaan uang di lingkungan ATR/BPN masih menunggu hasil pengembangan penyidikan.