Jakarta, Kakinews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menelusuri dugaan aliran uang kepada pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam perkara yang menjerat Bupati Pemalang nonaktif, Anom Widiyantoro. Penyidik menduga terdapat upaya pengondisian hasil pemeriksaan audit BPK yang tidak hanya melibatkan pihak di tingkat daerah, tetapi berpotensi menjangkau jajaran pusat.

Dugaan tersebut muncul setelah penyidik menemukan komunikasi antara Anom Widiyantoro dengan sejumlah pihak di lingkungan BPK Perwakilan Jawa Tengah. Temuan itu kemudian menjadi salah satu pintu masuk bagi KPK untuk mendalami kemungkinan adanya transaksi uang yang berkaitan dengan pengaturan hasil audit.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa penyidik masih menelusuri dugaan aliran uang tersebut. KPK juga mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pihak BPK RI dalam praktik pengondisian temuan pemeriksaan.

“Ada dugaan ke sana (aliran uang ke BPK RI). Jadi ini masih ditelusuri ya soal ada dugaan pengondisian yang dilakukan oleh para pihak,” kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).

Sebagai bagian dari pengembangan penyidikan, KPK telah memeriksa mantan Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah. Pemeriksaan tersebut diarahkan untuk mengungkap dugaan pengaturan hasil audit sekaligus menelusuri pihak-pihak yang diduga memiliki peran dalam proses tersebut.

Budi juga mengungkapkan adanya dugaan keterkaitan dengan pihak BPK RI yang sebelumnya muncul dalam penyidikan perkara suap pengondisian hasil audit di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

Menurutnya, penyidik tidak hanya memeriksa kemungkinan keterlibatan pejabat BPK di daerah, tetapi juga menelusuri apakah pengaturan temuan audit memiliki hubungan dengan kewenangan di tingkat pusat.

“Dugaannya demikian (pihak BPK RI sama dengan kasus Kabupaten Muara Enim). Jadi soal audit keuangan, soal dropping temuan, tentunya ini ditelaah, dianalisis, ini menjadi kewenangan siapa? Apakah kewenangan di tingkat daerah atau kemudian juga ada kewenangan di tingkat pusat?” ujar Budi.

Ia menjelaskan, pola penyidikan dalam perkara Muara Enim menjadi salah satu gambaran bagi KPK untuk mengembangkan penelusuran kasus Pemalang. Dalam perkara tersebut, pemeriksaan tidak berhenti pada jajaran BPK Perwakilan Sumatera Selatan, tetapi turut diperluas hingga ke tingkat pusat.

Sebelumnya, Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah, Ahmad Luthfi HR, juga telah diperiksa sebagai saksi pada Rabu (11/11/2026). Penyidik mendalami dugaan pengaturan audit BPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

KPK menduga terdapat pola serupa dengan perkara korupsi yang berkaitan dengan pengondisian hasil pemeriksaan BPK di Kabupaten Klaten. Dalam perkara tersebut, penyidik menemukan dugaan praktik dropping temuan atau pengaturan hasil pemeriksaan terhadap sejumlah objek audit pemerintah daerah.

Dugaan pola tersebut kini turut didalami dalam perkara Pemalang. KPK ingin mengungkap bagaimana mekanisme pengondisian audit dilakukan, siapa saja pihak yang terlibat, serta sejauh mana dugaan praktik tersebut menjangkau struktur BPK.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni Anom Widiyantoro selaku Bupati Pemalang, Mohamad Haris alias Gus Haris sebagai pihak swasta sekaligus orang kepercayaan bupati, Lilik Budi Suprianto selaku pihak swasta, serta Iptu Setya Budi Dias Oktavianto yang merupakan staf administrasi KPK.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, sebelumnya mengungkapkan dugaan pemerasan yang dilakukan Anom melalui orang kepercayaannya, Mohamad Haris. Dari praktik tersebut, uang yang berhasil dikumpulkan diduga mencapai Rp1,98 miliar.

Sebagian uang tersebut disebut diserahkan kepada Lilik Budi Suprianto. Lilik diduga menawarkan kemampuan mengurus perkara di KPK dengan memanfaatkan posisinya sebagai ayah dari Setya Budi Dias Oktavianto, yang bekerja sebagai staf administrasi di lembaga antirasuah tersebut.

Kini, penyidikan perkara Pemalang berkembang pada dugaan pengaturan audit dan kemungkinan aliran uang kepada pihak BPK. KPK masih menelusuri keterlibatan setiap pihak, termasuk kemungkinan adanya peran pejabat di tingkat pusat dalam dugaan praktik tersebut.