
Jakarta, Kakinews.id – Penunjukan Samsuddin sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Kementerian Perhubungan memunculkan pertanyaan serius. Bagaimana seorang pejabat yang sebelumnya menjabat Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) di daerah bisa melenggang menduduki kursi strategis yang mengendalikan sektor transportasi laut nasional?
Pertanyaan ini bukan sekadar menyangkut perjalanan karier seorang birokrat. Publik berhak mengetahui apa pertimbangan Kementerian Perhubungan menunjuk Samsuddin, bagaimana proses seleksi dan evaluasi rekam jejaknya, serta apa dasar penilaian kompetensi yang membuatnya dipercaya mengisi posisi penting tersebut.
Sorotan terhadap Samsuddin semakin menguat karena KSOP Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pernah menjadi lokasi penggeledahan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam penyidikan dugaan korupsi pengelolaan tambang ilegal PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) yang menyeret pengusaha Samin Tan.
Kini, mantan pejabat KSOP Banjarmasin itu justru menduduki kursi Plt. Dirjen Hubla. Situasi tersebut memunculkan pertanyaan yang tidak bisa dianggap sepele: apakah rekam jejak kepemimpinan Samsuddin di daerah telah dievaluasi secara menyeluruh sebelum penunjukan dilakukan?
Terlebih, perkara PT AKT bukan kasus bernilai kecil. Dalam dakwaannya, jaksa menguraikan dugaan kerugian keuangan negara mencapai Rp17.745.627.652.570,30 atau sekitar Rp17,7 triliun. Kasus tersebut turut mengungkap dugaan persoalan dalam rantai administrasi pertambangan, dokumen pengangkutan batu bara, hingga pengawasan pelayaran.

Kejagung sebelumnya menggeledah kantor KSOP Banjarmasin dan Palangka Raya pada 31 Maret 2026. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen pelayaran yang berkaitan dengan perusahaan terafiliasi tersangka serta barang bukti elektronik.
Penggeledahan itu merupakan bagian dari rangkaian tindakan penyidik di 14 lokasi, termasuk kantor PT AKT, perusahaan terafiliasi, tempat tinggal Samin Tan, serta sejumlah lokasi lainnya.
Namun, hingga kini, pertanyaan mengenai tindak lanjut penggeledahan KSOP Banjarmasin masih membutuhkan penjelasan terbuka. Dokumen apa saja yang ditemukan penyidik? Siapa pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerbitan dokumen pelayaran pada periode terkait? Apakah seluruh pihak yang memiliki kewenangan telah dimintai keterangan?
Persoalan tersebut penting dijawab agar publik mengetahui sejauh mana penyidik membongkar kemungkinan keterlibatan unsur administrasi dan pengawasan pelayaran dalam perkara tambang ilegal tersebut.
Lebih jauh, posisi Samsuddin sebagai mantan Kepala KSOP Banjarmasin membuat rekam jejak kepemimpinannya layak mendapat perhatian. Apakah selama masa jabatannya terdapat kebijakan, persetujuan, atau penerbitan dokumen pelayaran yang berkaitan dengan aktivitas pengangkutan batu bara PT AKT?
Pertanyaan itu harus dijawab berdasarkan dokumen dan hasil pemeriksaan, bukan asumsi. Hingga informasi yang tersedia saat ini, belum terdapat bukti yang menunjukkan Samsuddin terlibat dalam tindak pidana korupsi PT AKT.
Meski demikian, Kementerian Perhubungan tidak bisa mengabaikan pertanyaan mengenai proses pengangkatan pejabat yang kini dipercaya mengendalikan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
Dirjen Hubla bukan jabatan biasa. Institusi ini memiliki kewenangan strategis dalam keselamatan pelayaran, kepelabuhanan, pengawasan angkutan laut, serta administrasi transportasi laut nasional. Karena itu, posisi tersebut semestinya diisi melalui proses evaluasi yang transparan dan mempertimbangkan rekam jejak secara menyeluruh.
Publik perlu mengetahui, apa keunggulan dan capaian Samsuddin hingga dipercaya menduduki jabatan tersebut? Apakah ada evaluasi khusus terhadap kepemimpinannya ketika masih menjabat Kepala KSOP Banjarmasin? Bagaimana Kementerian Perhubungan memastikan tidak ada persoalan integritas yang terlewat dalam proses penunjukan?
Dalam perkara PT AKT, Kejagung telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. Salah satunya Handry Sulfian, mantan Kepala KSOP Rangga Ilung periode 2022–2025.
Handry diduga menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tanpa terlebih dahulu memeriksa Laporan Hasil Verifikasi (LHV) dari Kementerian ESDM. Dokumen tersebut berkaitan dengan pengangkutan batu bara yang diduga berasal dari aktivitas ilegal PT AKT.
Selain Handry, Bagus Jaya Wardhana selaku Direktur PT AKT diduga menjalankan aktivitas penambangan dan penjualan batu bara menggunakan dokumen perusahaan lain, meskipun izin pertambangan PT AKT telah dicabut pada 2017.
Helmi Zaidan Mauludin, General Manager PT OOWL Indonesia, diduga berperan dalam pembuatan dan pemeriksaan dokumen LHV serta Certificate of Analysis (COA). Nama Muhammad Juni Eka Wardana, Komisaris Utama PT Cordelia Bara Utama, juga masuk dalam perkara tersebut.
Rangkaian perkara ini memperlihatkan betapa pentingnya membongkar seluruh mata rantai administrasi yang memungkinkan batu bara dari aktivitas pertambangan yang dipersoalkan penyidik tetap diangkut dan diperdagangkan.
Dalam sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada 5 November 2026, jaksa mendakwa Samin Tan menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp17.745.627.652.570,30.
Jaksa menguraikan aktivitas penambangan dan penjualan batu bara diduga tetap berlangsung selama 2017–2025, meskipun PKP2B PT AKT telah diakhiri melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 3714 K/30/MEM/2017 tertanggal 19 Oktober 2017.
Jaksa juga menguraikan dugaan keuntungan yang dinikmati sejumlah pihak. Samin Tan disebut diperkaya melalui sejumlah perusahaan sebesar Rp17,7 triliun, sementara 13 pihak di lingkungan KUPP/KSOP Rangga Ilung diduga menerima keuntungan Rp3,98 miliar. Muhammad Juni Eka Wardana disebut memperoleh Rp170 miliar.
Seluruh angka tersebut merupakan uraian dakwaan jaksa yang masih harus dibuktikan dalam proses persidangan.
Pengamat hukum pidana Universitas Bung Karno (UB), Kurnia Zakaria, menegaskan penyidikan perkara PT AKT tidak boleh berhenti pada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
“Kasus dugaan korupsi tambang ilegal PT AKT tidak boleh berhenti pada pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kejaksaan Agung perlu menelusuri seluruh rantai aktivitas pertambangan, mulai dari penerbitan dokumen verifikasi, pengangkutan batu bara, hingga pengawasan pelayaran,” kata Kurnia, Jumat (23/10/2026).
Ia juga menekankan pentingnya menindaklanjuti penggeledahan kantor KSOP di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
“Penggeledahan kantor KSOP di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen serta pihak-pihak yang memiliki keterkaitan berdasarkan alat bukti,” ujarnya.
Menurut Kurnia, apabila ditemukan indikasi keterlibatan pejabat lain, penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu.
“Jika ditemukan indikasi keterlibatan pejabat lain, penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Namun, penetapan tanggung jawab pidana tetap harus didasarkan pada bukti, bukan asumsi atau jabatan semata,” katanya.
Kini, pertanyaan besar mengarah kepada Kementerian Perhubungan. Bagaimana proses Samsuddin bisa berujung pada penunjukan sebagai Plt. Dirjen Hubla? Apa indikator kompetensi dan integritas yang menjadi dasar keputusan tersebut?
Jangan sampai jabatan strategis di tingkat pusat hanya dipandang sebagai kelanjutan promosi birokrasi tanpa penjelasan mengenai rekam jejak dan proses evaluasinya.
Kementerian Perhubungan harus membuka dasar pertimbangan penunjukan Samsuddin kepada publik. Sementara Kejagung perlu menjelaskan perkembangan hasil penggeledahan KSOP Banjarmasin, termasuk dokumen yang diamankan dan tindak lanjut pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait.
Sebab, perkara dengan dugaan kerugian negara Rp17,7 triliun tidak boleh menyisakan pertanyaan besar mengenai rantai pengawasan pelayaran.
Pada akhirnya, publik berhak mempertanyakan: kok bisa seorang mantan Kepala KSOP daerah langsung dipercaya menduduki kursi Plt. Dirjen Hubla, sementara kantor KSOP yang pernah dipimpinnya menjadi salah satu lokasi penggeledahan dalam perkara tambang ilegal bernilai triliunan rupiah?
Pertanyaan ini bukan tuduhan terhadap Samsuddin. Namun, semakin tinggi jabatan yang diemban, semakin besar pula tuntutan transparansi dan akuntabilitas. Kementerian Perhubungan tidak cukup hanya mengumumkan penunjukan. Publik membutuhkan penjelasan mengenai alasan dan proses di balik keputusan tersebut.









