
Jakarta, Kakinews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperluas penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Kali ini, penyidik memanggil petinggi perusahaan yang terafiliasi dengan emiten properti PT Intiland Development Tbk (DILD).
Saksi berinisial ANP, yang menjabat Direktur PT Inti Gria Pramudya, dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Pemanggilan ini menjadi perhatian karena PT Inti Gria Pramudya merupakan anak usaha tidak langsung Intiland melalui PT Intiland Esperto. Berdasarkan laporan tahunan 2025, kepemilikan grup Intiland atas perusahaan tersebut mencapai 100 persen.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan agenda pemeriksaan tersebut.
“KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi ANP selaku Direktur PT Inti Gria Pramudya,” kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Namun, KPK belum mengungkap secara terperinci materi pemeriksaan maupun dugaan keterlibatan perusahaan tersebut dalam perkara korupsi Bea Cukai.
Penyidik juga belum menjelaskan apakah pemanggilan ANP berkaitan dengan dugaan aliran uang kepada tersangka berinisial GHH atau menyangkut pengembangan penyidikan lainnya.
Sehari sebelumnya, Selasa (17/11/2026), KPK memeriksa pihak swasta berinisial SP. Penyidik mendalami keterangan SP mengenai dugaan pemberian uang kepada GHH.
Sementara pada Senin (16/11/2026), penyidik turut memeriksa UK, mantan Kepala Seksi Penindakan Cukai I di lingkungan Ditjen Bea dan Cukai pada 2025.
Rentetan pemeriksaan tersebut memperlihatkan penyidikan KPK tidak hanya menyasar pejabat Bea Cukai, tetapi juga menelusuri keterangan pihak swasta yang dinilai mengetahui konstruksi perkara.
Penyidikan Merembet ke Perusahaan Swasta
Kasus korupsi Bea Cukai bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Februari 2026. Operasi tersebut menyeret sejumlah pejabat Bea Cukai dan pihak swasta ke dalam pusaran perkara.
Pada 21 Juli 2026, KPK menerbitkan dua surat perintah penyidikan (sprindik) untuk mengembangkan kasus tersebut.
Sejumlah pejabat yang telah ditetapkan sebagai tersangka antara lain Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat Rizal, Kepala Subdirektorat Intelijen Bea Cukai Sisprian Subiaksono, serta Kepala Seksi Penindakan II Bea Cukai Orlando Hamonangan.
Dari kalangan swasta, KPK menetapkan pemilik Blueray Cargo John Field, Manajer Operasional Blueray Cargo Dedy Kurniawan, dan Ketua Tim Dokumentasi Importasi Blueray Cargo Andri sebagai tersangka.
Tersangka lainnya yakni Kepala Seksi Intelijen Cukai Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo, Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH, serta pejabat fungsional Bea Cukai Madya berinisial AD.
Pengembangan perkara kembali bergulir pada 28 Oktober 2026 setelah KPK menerbitkan satu sprindik umum.
Dalam rangkaian penyidikan tersebut, KPK menggeledah Kantor Bea Cukai Kudus dan kantor PT Djarum di Kudus, Jawa Tengah. Sehari kemudian, penyidik bergerak menggeledah enam perusahaan yang terafiliasi dengan PT Djarum.
Pada 30 Oktober 2026, penggeledahan berlanjut ke Kantor Bea Cukai Semarang serta Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Penggeledahan itu dilakukan untuk mencari bukti terkait dugaan kerugian negara di sektor cukai yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah.
KPK juga mendalami dugaan pemberian uang dari pihak PT Djarum kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea Cukai.
Meski demikian, hingga kini belum ada keterangan resmi yang menghubungkan pemanggilan ANP dengan dugaan aliran uang tersebut.
Pemeriksaan Direktur PT Inti Gria Pramudya menjadi bagian dari pengembangan perkara yang masih terus dilakukan KPK. Publik kini menunggu sejauh mana penyidik menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak swasta dan korporasi dalam perkara yang menyeret sejumlah pejabat Bea Cukai tersebut.








