Jakarta, Kakinews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperluas penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Kali ini, Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Emas berinisial KH diperiksa penyidik bersama dua saksi lainnya.

Pemeriksaan tersebut memperlihatkan bahwa penyidikan perkara yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) Bea Cukai pada Februari 2026 masih terus berkembang. KPK kini menelusuri keterlibatan sejumlah pihak, termasuk aparatur Bea Cukai dan kalangan swasta.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan terhadap KH, S, dan LPP berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

“Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, atas nama KH, S, dan LPP,” kata Budi.

Budi menjelaskan, S merupakan aparatur sipil negara (ASN) Bea Cukai, sedangkan LPP berasal dari pihak swasta. Ketiganya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan perkara yang menjerat tersangka berinisial GHH.

Sebelumnya, penyidik KPK juga telah memeriksa sejumlah saksi untuk membongkar konstruksi perkara tersebut. Pada Senin (16/11/2026), KPK memeriksa UK, mantan Kepala Seksi Penindakan Cukai I Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada 2025.

Sehari kemudian, penyidik memeriksa saksi dari kalangan swasta berinisial SP. Dalam pemeriksaan itu, KPK mendalami dugaan pemberian uang kepada tersangka GHH.

Penyidikan berlanjut pada Rabu (18/11/2026) dengan memanggil ANP, Direktur PT Inti Gria Pramudya, untuk dimintai keterangan sebagai saksi.

Rangkaian pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya KPK menelusuri dugaan aliran uang, hubungan antarpihak, serta peran para pejabat dan pelaku usaha dalam perkara korupsi di tubuh Bea Cukai.

Kasus ini berawal dari OTT KPK di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada Februari 2026. Perkara kemudian berkembang melalui penerbitan dua surat perintah penyidikan (sprindik) pada 21 Juli 2026.

Hingga September 2026, KPK telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka, yakni Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat Rizal, Kepala Subdirektorat Intelijen Bea Cukai Sisprian Subiaksono, Kepala Seksi Penindakan II Bea Cukai Orlando Hamonangan, serta sejumlah pihak dari Blueray Cargo, yakni pemilik John Field, Manajer Operasional Dedy Kurniawan, dan Ketua Tim Dokumentasi Importasi Andri.

Selain itu, KPK menetapkan Kepala Seksi Intelijen Cukai Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo, Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH, serta pejabat fungsional Bea Cukai Madya berinisial AD sebagai tersangka.

Pengembangan perkara kembali dilakukan pada 28 Oktober 2026 melalui penerbitan satu sprindik umum. Setelah itu, penyidik menggeledah Kantor Bea Cukai Kudus dan Kantor PT Djarum di Kudus, Jawa Tengah.

Penggeledahan berlanjut sehari kemudian dengan menyasar enam perusahaan yang terafiliasi dengan PT Djarum. Pada 30 Oktober 2026, KPK juga menggeledah Kantor Bea Cukai Semarang serta Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam rangkaian penggeledahan tersebut, KPK berupaya mengumpulkan bukti terkait dugaan penyimpangan sektor cukai yang diperkirakan berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga triliunan rupiah.

Tak hanya menelusuri dugaan kerugian negara, penyidik juga mendalami dugaan pemberian uang dari pihak PT Djarum kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea Cukai.

Dengan pemeriksaan pejabat Bea Cukai Tanjung Emas dan saksi dari kalangan swasta, penyidikan kini terus bergerak untuk mengungkap lebih jauh dugaan jaringan pemberian uang dan penyimpangan dalam tata kelola kepabeanan serta cukai.