BANJARMASIN, KAKI NEWS.ID — Penanganan perbaikan jalan di kawasan Jalan HKSN dan Jalan Perdagangan, Banjarmasin Utara, yang rusak akibat bekas galian pemasangan pipa PAM Bandarmasih menuai kritik dari Lembaga Bantuan Hukum Borneo Nusantara (LBH BN). Kritik tersebut mencuat setelah perbaikan dinilai berjalan lambat dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan.

LBH BN menilai keselamatan pengguna jalan di lokasi tersebut tidak boleh hanya sebatas janji. Mereka juga mengingatkan adanya potensi pelanggaran terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) serta Peraturan Daerah (Perda).

Upaya konfirmasi langsung kepada Direktur Utama PAM Bandarmasih belum membuahkan pertemuan tatap muka. Melalui bagian humas, pihak PAM Bandarmasih mengirimkan video rekaman yang menunjukkan adanya aktivitas perbaikan di Jalan HKSN.

Dalam video tersebut disebutkan bahwa perbaikan jalan dimulai pada Senin malam, tanpa mencantumkan rincian tanggal maupun waktu pelaksanaan.

Narasi dalam video menyatakan bahwa PAM Bandarmasih berkomitmen memperbaiki Jalan HKSN pasca pemasangan pipa baru di Banjarmasin Utara dan menyebut pekerjaan telah memasuki tahap pengaspalan.

Meski demikian, masyarakat masih mempertanyakan kondisi kerusakan jalan yang belum tuntas dan mengganggu kenyamanan berkendara, sementara batas waktu penyelesaian perbaikan belum dijelaskan secara pasti.

Minimnya Akses Informasi dan Transparansi oleh PAM Bandarmasih.

Dimana, selain sulit ditemui, pihak PAM Bandarmasih juga belum memberikan kejelasan terkait sejumlah informasi proyek pemasangan pipa, di antaranya,

Tidak terlihatnya papan plang proyek dilokasi. Ini penting agar masyarakat mengetahui dimana berapa besaran anggaran proyek pemasangan pipa, Tahun kontrak pelaksanaan dan Pihak pelaksana pekerjaan, dan juga Jadwal mulai dan target selesai pekerjaan.

Kondisi serupa terjadi pada upaya konfirmasi langsung kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin, Candra.

Saat dihubungi melalui pesan WhatsApp terkait kerusakan Jalan HKSN akibat galian pipa PAM Bandarmasih, Kadis PUPR Candra menyatakan bahwa seluruh kerusakan jalan akibat galian pemasangan pipa tersebut merupakan tanggung jawab PAM Bandarmasih.

Mengenai kewajiban pelaporan dan perizinan pemanfaatan bagian jalan untuk jaringan utilitas yang mengacu pada UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan beserta perubahannya dalam UU No. 2 Tahun 2022, PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, serta Permen PU No. 20/PRT/M/2010

Candra menyebut pihak PAM Bandarmasih telah melapor dan meminta izin. Namun, ketika dimintai keterangan mengenai tanggal surat permohonan izin serta ditanyakan kesediaan menunjukkan bukti dokumen izin tersebut, pihak PUPR belum memperlihatkannya. ( Ack )