JAKARTA, KAKINEWS.ID – Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan aset disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Kamis 19 November 2026.

Rapat pengesahan dengan agenda tunggal itu dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani, didampingi empat wakilnya, Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal.

Rapat pengesahan tersebut dihadiri atau ditandatangani oleh 361 dari 573 anggota DPR dari seluruh fraksi.

“Apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?” kata Puan bertanya kepada rapat. Paserta rapat menjawab setuju.

Tujuh poin pengaturan perampasan aset:

1. Ruang lingkup tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset yang meliputi tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika dan psikotropika, tindak pidana pendanaan terorisme, tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan-bahan berbahaya, tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas;

2. Jenis aset tindak pidana yang dapat dirampas;

3. Hukum acara perampasan aset baik berdasarkan putusan pidana (conviction-based forfeiture) maupun tanpa berdasarkan putusan pidana (non-conviction-based forfeiture);

4. Pengelolaan aset dan pengawasan perampasan aset oleh badan khusus yang dibentuk oleh Presiden;

5. Pengawasan pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset secara berkala dan akuntabel;

6. Sistem pengelolaan aset berbasis teknologi informasi yang terintegrasi;

7. Pendanaan penyelenggaraan perampasan aset.***