
KAKINEWS.ID, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka meminta pemerintah segera menindaklanjuti pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dengan menuntaskan aturan pelaksana serta penataan kelembagaan.
Rieke menegaskan, pengesahan undang-undang tersebut tidak boleh berhenti pada persetujuan di tingkat parlemen. Pemerintah perlu memastikan proses pengundangan hingga implementasi berjalan sesuai tenggat agar tidak menghambat pelaksanaan perampasan aset dan pemulihan hak korban.
“UU Perampasan Aset disahkan. Hentikan buying time, tutup celah ‘kopling’ regulasi!” tegas Rieke dalam keterangannya, Kamis, 19 November 2026.
Menurut Rieke, pengesahan RUU Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI pada 19 November 2026 merupakan hasil proses panjang yang telah dirintis sejak 2008.
RUU tersebut sebelumnya dibahas melalui Panitia Kerja (Panja) dengan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), sebelum akhirnya disetujui Komisi III DPR RI bersama pemerintah dalam pembahasan tingkat pertama pada 18 November 2026.

Namun, Rieke mengingatkan masih terdapat sejumlah pekerjaan yang harus dituntaskan pemerintah, terutama terkait aturan pelaksana dan kepastian kelembagaan.
Ia menyoroti potensi tertundanya eksekusi dan pemulihan hak korban, penyusutan nilai aset, hingga munculnya impunitas apabila proses implementasi tidak segera dilakukan.
Rieke juga mempertanyakan sejumlah mandat pemerintah yang hingga 19 November 2026 belum terkonfirmasi pelaksanaannya. Di antaranya aturan pengawasan dan jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga (PRT), Dana Abadi Korban dan penguatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dibahas pada 21 April, serta pengoperasian Badan Reforma Agraria Nasional pada 22 September.
Selain itu, ia menyinggung penataan lembaga SDI dan penyesuaian peraturan pemerintah di bidang ketenagakerjaan yang dibahas pada 6 Oktober 2026.
“Pemerintah, mandat mana berjalan atau tertahan? Siapa penanggung jawabnya, kapan selesai?” ujarnya.
Untuk memastikan implementasi UU Perampasan Aset berjalan efektif, Rieke menyampaikan tiga rekomendasi kepada pemerintah dan DPR.
Pertama, memastikan proses pengundangan sesuai ketentuan. Setelah persetujuan bersama, pimpinan DPR memiliki waktu tujuh hari untuk menyampaikan naskah kepada Presiden, sedangkan Presiden memiliki waktu 30 hari untuk menandatangani. Apabila tidak ditandatangani dalam tenggat tersebut, undang-undang tetap sah dan wajib diundangkan.
Kedua, pemerintah diminta mengumumkan tenggat penyusunan peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (Perpres), sekaligus menuntaskan penataan kelembagaan.
Aturan pelaksana tersebut antara lain harus mengatur penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pelelangan, hingga pemanfaatan aset untuk kepentingan publik. Termasuk pula kerja sama dan pembagian hasil lintas negara.
Rieke juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak korban dan pihak ketiga yang beriktikad baik. Sementara itu, Perpres diharapkan mengatur mandat Badan Pengelola Aset, pengawasan independen, serta mekanisme seleksi yang transparan dan bebas intervensi.
Ketiga, pemerintah diminta membuka draf aturan pelaksana sejak awal penyusunan dengan melibatkan korban, masyarakat sipil, akademisi, dan praktisi hukum.
Menurut Rieke, setiap masukan dari para pemangku kepentingan juga perlu ditanggapi secara terbuka, termasuk alasan apabila terdapat usulan yang tidak diakomodasi.
Dengan demikian, pengesahan UU Perampasan Aset diharapkan tidak sekadar menjadi capaian legislasi, tetapi juga diikuti kepastian regulasi dan kelembagaan agar upaya pemberantasan korupsi serta pemulihan aset dapat berjalan efektif.









