KAKINEWS.ID, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya merupakan hasil proses legislasi yang berjalan sesuai prosedur dan mekanisme konstitusional.

Puan mengatakan, pengesahan regulasi tersebut bukan karena desakan maupun paksaan dari pihak mana pun. Setelah 18 tahun bergulir di parlemen, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akhirnya disetujui menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis, 19 November 2026.

“Hari ini kita mengesahkan undang-undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, namun karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Puan menjelaskan, proses pembahasan RUU Perampasan Aset telah melalui berbagai tahapan, termasuk penyerapan aspirasi masyarakat dan pelibatan sejumlah pemangku kepentingan.

Menurut dia, DPR juga telah melakukan penelitian, penelaahan, dan evaluasi terhadap substansi rancangan undang-undang tersebut. Langkah itu dilakukan untuk memastikan aturan yang disusun tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam proses pembahasannya, DPR turut membuka ruang partisipasi publik melalui rapat dengar pendapat dengan akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum, mahasiswa, serta berbagai kelompok masyarakat.

Puan menegaskan, proses tersebut menjadi bagian dari upaya DPR menjalankan fungsi legislasi secara bertanggung jawab dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia berharap pengesahan UU Perampasan Aset dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara, khususnya dalam mendukung upaya penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

JDIH DPR+1