
Jakarta, Kakinews.id – Pengusutan dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2013–2025 menghadapi tantangan serius. Pengusaha tambang Arif Kurniawan terdeteksi berada di luar negeri ketika Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah membongkar dugaan penyimpangan perizinan dan aktivitas pertambangan yang menyeret sejumlah perusahaan terafiliasi dengannya.
Keberadaan Arif di luar negeri memunculkan desakan agar Kejagung tidak membiarkan penyidikan kehilangan momentum. Aparat penegak hukum diminta menelusuri keberadaannya, mengungkap jaringan bisnis yang dikendalikannya, sekaligus membongkar siapa pemilik manfaat sebenarnya atau ultimate beneficial owner (UBO) di balik operasi pertambangan tersebut.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep), Bisman Bakhtiar, menegaskan penyidikan harus dilakukan secara menyeluruh. Menurutnya, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada perusahaan atau pelaku operasional di lapangan, tetapi harus menjangkau pemilik modal dan pihak yang diduga menikmati keuntungan dari praktik ilegal.
“Iya, betul. Mestinya aparat penegak hukum harus mengusut tuntas perkara ini. Jadi, tidak boleh berhenti hanya pada perusahaan atau pelaku di lapangan, tetapi harus menelusuri hingga ke beneficial owner atau pemilik manfaat sebenarnya,” kata Bisman, Jumat (20/11/2026).
Bisman juga menyoroti keberadaan Arif yang terdeteksi berada di luar negeri. Jika informasi tersebut benar, Kejagung harus segera mengambil langkah hukum agar keberadaannya tidak menghambat proses penyidikan maupun pengungkapan pihak-pihak yang diduga terlibat.

“Termasuk jika benar yang bersangkutan berada di luar negeri, aparat penegak hukum harus mengambil langkah hukum untuk memastikan kehadirannya dalam proses hukum,” ujarnya.
Ia mendorong Kejagung memanfaatkan kerja sama penegakan hukum lintas negara untuk menelusuri dan menghadirkan pihak-pihak yang dibutuhkan penyidik. Bisman mengingatkan agar penanganan perkara tidak hanya menyasar perusahaan kecil dan pekerja tambang, sementara pemilik modal serta aktor utama justru luput dari jerat hukum.
“Ini bisa dilakukan dengan kerja sama penegakan hukum lintas negara. Jangan sampai hanya menyasar perusahaan kecil dan pekerja tambang, tetapi terhadap pemilik modal dan aktor utama korupsi tambang malah lepas,” tegasnya.
Dalam penyidikan perkara ini, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Saiful Bahri Siregar, sebelumnya mengungkapkan Arif diduga mengendalikan enam perusahaan melalui holding PT DDA bersama seorang berinisial LEI.
Enam perusahaan tersebut adalah PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ), PT Karya Alam Abadi (KAA), PT Adhita Nikel Indonesia (ANI), PT Alam Mitra Indah (AMI), PT Alam Mitra Indah Nugraha (AMID), dan PT HJ.
Penyidik menduga terdapat penyimpangan dalam pengelolaan perizinan sejumlah perusahaan tersebut. PT BSJ dan PT KAA, misalnya, diduga tetap menjalankan aktivitas pertambangan meskipun izin usaha pertambangan (IUP) keduanya telah berakhir sejak 2015.
Kejagung juga mendalami dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proses perizinan serta indikasi pemberian uang kepada penyelenggara negara untuk mempermudah pengurusan administrasi pertambangan. Proses yang didalami mencakup persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), produksi, hingga penjualan hasil tambang.
Berdasarkan penelusuran data perlintasan keimigrasian pada awal November 2026, Arif terdeteksi berada di luar negeri. Namun, berdasarkan keterangan terakhir Kejagung pada 6 November 2026, Arif belum ditetapkan sebagai tersangka maupun masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Penyidik masih mendalami peran dan keterlibatannya.
Sementara itu, Kejagung telah menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya sebagai tersangka korporasi pada 10 November 2026.
Dalam penggeledahan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan terafiliasi Arif pada 5–9 November 2026, penyidik menyita uang tunai sebesar Rp11,795 miliar, dokumen perizinan, dokumen RKAB, perangkat elektronik, serta rekaman CCTV.
Besarnya nilai barang bukti dan luasnya jaringan perusahaan yang diduga terkait membuat pengusutan perkara ini menjadi ujian bagi Kejagung. Publik kini menanti apakah penyidikan akan benar-benar menembus lingkaran pemilik modal dan pengendali bisnis, atau justru berhenti pada korporasi tanpa mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab.








