KAKINEWS.ID, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief mendorong agar keterlibatan industri kecil menengah (IKM) dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi kewajiban bagi seluruh perusahaan di kawasan industri.

Menurut Hendry, keberadaan kawasan industri tidak boleh hanya berorientasi pada investasi dan kegiatan produksi. Kawasan industri juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan daerah, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai industri.

Ia berharap ketentuan tersebut dapat diatur secara tegas dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri melalui Panitia Kerja (Panja).

“Kami inginkan nanti ini bisa menjadi satu regulasi di Panja RUU Kawasan Industri ini betul-betul bersifat mandatory, jadi sudah bersifat wajib bagi seluruh perusahaan untuk memperhatikan industri kecil menengah atau IKM dan juga UMKM,” ujar Hendry dalam keterangan tertulisnya,  Minggu (22/11/2026).

Sebelumnya, pada 13 November 2026, Komisi VII DPR RI melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Batam dan Karawang untuk menyerap aspirasi terkait pembahasan RUU Kawasan Industri. Kedua daerah tersebut menjadi perhatian karena memiliki konsentrasi kawasan industri yang besar.

Dalam kunjungan tersebut, sejumlah persoalan menjadi sorotan, mulai dari tumpang tindih kewenangan pemerintah pusat dan daerah, keterlibatan IKM dan UMKM, kontribusi pajak bagi daerah, hingga persoalan status lahan.

Berbagai persoalan tersebut menjadi masukan bagi Komisi VII DPR RI dalam menyusun regulasi kawasan industri. Pembahasan RUU diharapkan dapat mengakomodasi kepentingan pemerintah, pelaku industri, serta masyarakat di sekitar kawasan industri.

Dengan pengaturan yang lebih komprehensif, kawasan industri diharapkan tidak hanya menjadi pusat investasi dan produksi, tetapi juga mampu memperkuat perekonomian daerah melalui kemitraan dengan IKM dan UMKM.