KAKINEWS.ID, Jakarta – Sebanyak 64 pekerja PT Krakatau Perbengkelan dan Perawatan (KPdP), anak usaha PT Krakatau Steel (Persero), akhirnya memperoleh kepastian status kerja setelah bertahun-tahun bekerja tanpa kejelasan hubungan kerja.

Melalui fasilitasi dan pengawalan Pimpinan DPR RI bersama Komisi VI DPR RI, para pekerja yang sebelumnya terancam pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak kini kembali bekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Selain mendapatkan kepastian status kerja, mereka juga memperoleh upah sesuai Upah Minimum Regional (UMR) serta perlindungan jaminan sosial melalui BPJS.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Komisi VI DPR RI memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut melalui komunikasi dengan perwakilan pekerja, Konfederasi KASBI, dan manajemen perusahaan.

Penyelesaian itu merupakan hasil pengawalan yang berlangsung sekitar satu bulan hingga tercapai kesepakatan pada 13 November 2026.

Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini mengatakan, persoalan tersebut bermula dari tidak adanya kepastian hubungan kerja bagi para buruh. Mayoritas pekerja telah mengabdi selama delapan tahun, tetapi belum memperoleh kontrak kerja yang jelas, upah sesuai ketentuan, maupun jaminan sosial.

Anggia menyebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad turut memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut dan meminta agar permasalahan segera diselesaikan.

“Pak Dasco memang minta untuk ini harus diurai dan diselesaikan. Kalau haknya para pekerja itu harus dipenuhi, nggak boleh melanggar undang-undang,” kata Anggia sebagaimana diberitakan sejumlah media.

Ia menegaskan, DPR tidak akan berhenti pada penyelesaian status PKWT. Komisi VI bersama pimpinan DPR akan terus mengawal agar para pekerja tersebut nantinya dapat diangkat menjadi karyawan tetap atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

“Sementara ini kita PKWT dulu, nanti harapannya dan kita terus kawal, nanti kita akan jadikan PKWTT. Pekerjaan tetap, karyawan tetap,” ujar Anggia.

Sementara itu, Ketua Umum Konfederasi KASBI Sunarno menyampaikan apresiasi kepada pimpinan DPR dan Komisi VI atas fasilitasi penyelesaian persoalan tersebut.

Ia mengatakan, sebelumnya terdapat 64 pekerja yang diberhentikan secara sepihak. Selain itu, serikat pekerja juga sempat menghadapi pembatasan aktivitas.

“Ada 64 orang yang diberhentikan secara sepihak, dan serikat buruhnya juga diberangus. Namun, sekarang sudah dipekerjakan kembali dan serikat pekerjanya diperbolehkan,” kata Sunarno.

Sunarno berharap penyelesaian tersebut menjadi bukti bahwa perusahaan milik negara harus memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak normatif pekerja sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dengan tercapainya kesepakatan tersebut, DPR RI berkomitmen terus mengawal kesejahteraan pekerja, termasuk memastikan adanya kepastian hubungan kerja dan perlindungan jaminan sosial.