Kendari, Kakinews.id – Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) akan menghadapi tekanan publik. Aliansi Studi Hukum Sulawesi Tenggara (ASH Sultra) memastikan bakal menggelar aksi unjuk rasa pada Rabu, 25 November 2026, pukul 09.00 WITA, dengan estimasi kekuatan massa mencapai 100 orang.

Aksi tersebut bukan sekadar penyampaian aspirasi. ASH Sultra membawa sejumlah tuntutan yang menyasar penegakan disiplin aparatur sipil negara (ASN), kehormatan profesi kedokteran, hingga tanggung jawab manajemen perusahaan. Aliansi mendesak lembaga dan institusi terkait tidak berhenti pada klarifikasi, tetapi mengambil langkah konkret apabila dugaan pelanggaran terbukti.

Sorotan utama diarahkan kepada Inspektorat Sultra. Lembaga pengawas internal pemerintah itu didesak segera memeriksa seorang ASN yang kini menduduki jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). ASH Sultra meminta Inspektorat merekomendasikan pencopotan dari jabatan apabila ditemukan pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan.

Tidak hanya itu, Inspektorat juga diminta berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra agar dugaan pelanggaran tersebut ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan dan penegakan disiplin ASN sesuai peraturan perundang-undangan.

ASH Sultra menilai jabatan strategis di lingkungan pemerintahan harus diikuti tanggung jawab dan kepatuhan terhadap aturan. Karena itu, dugaan pelanggaran yang melibatkan pejabat publik tidak boleh dibiarkan menggantung tanpa kepastian penanganan.

Desakan berikutnya diarahkan kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Organisasi profesi tersebut diminta mengevaluasi dokter berinisial UF dan menelusuri dugaan pelanggaran kode etik kedokteran. ASH Sultra bahkan meminta IDI mempertimbangkan sanksi organisasi, termasuk pencabutan keanggotaan apabila pelanggaran terbukti melalui pemeriksaan etik.

Sementara itu, pimpinan PT Erlangga juga menjadi sasaran tuntutan. Manajemen perusahaan didesak mengevaluasi karyawan berinisial RA, termasuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran dan menentukan konsekuensi hubungan kerja berdasarkan ketentuan perusahaan serta hukum yang berlaku.

Tiga tuntutan tersebut memperlihatkan bahwa ASH Sultra menginginkan adanya pertanggungjawaban dari masing-masing pihak sesuai kewenangannya. Inspektorat diminta menjalankan fungsi pengawasan, IDI menjaga integritas profesi kedokteran, sedangkan PT Erlangga dituntut tidak mengabaikan persoalan internal yang menjadi sorotan.

“Jangan sampai aturan hanya menjadi tulisan di atas kertas. Setiap dugaan pelanggaran harus ditindaklanjuti secara profesional, transparan, dan berkeadilan. Tidak boleh ada pihak yang kebal terhadap aturan,” demikian seruan ASH Sultra.

Aliansi menegaskan aksi akan berlangsung damai dan tertib. Namun, mereka meminta seluruh institusi yang menjadi sasaran tuntutan tidak menganggap persoalan tersebut sebagai angin lalu. Respons terbuka dan langkah pemeriksaan yang jelas dinilai penting untuk menjawab aspirasi masyarakat.

Di sisi lain, dokter berinisial UF menyatakan bahwa “Untuk terkait RA, saya sudah bertemu dengan yang bersangkutan, dan RA sendiri yang mengakui kekeliruannya.”

Pernyataan UF tersebut menjadi bagian dari keterangan yang perlu didalami lebih lanjut. Namun, pengakuan yang disampaikan UF belum menjelaskan secara terperinci bentuk kekeliruan yang dimaksud maupun konteks persoalan yang dipersoalkan.

Kini, perhatian tertuju pada respons Inspektorat Sultra, BKD, IDI, dan manajemen PT Erlangga. Publik menunggu apakah desakan tersebut akan dijawab dengan pemeriksaan yang transparan atau justru kembali berhenti pada sebatas pernyataan tanpa tindak lanjut.