KAKINEWS.ID, Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menekankan pentingnya penguatan tata kelola relawan penanggulangan bencana melalui pendataan terintegrasi, peningkatan kompetensi, perlindungan, serta koordinasi berkelanjutan untuk memastikan keselamatan dan efektivitas relawan saat bertugas di lapangan.

Dalam keterangan tertulisnya, Minggu (22/11/2026), Ketua Tim Pemberdayaan Sumber Daya Pentaheliks sekaligus Analis Kebencanaan Ahli Madya Direktorat Kesiapsiagaan BNPB, Iis Yulianti, mengatakan setiap relawan harus memiliki keterampilan sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

Selain kompetensi, pemahaman terhadap prosedur keselamatan dan mekanisme operasi penanggulangan bencana menjadi hal mendasar sebelum relawan diterjunkan ke lokasi kejadian.

Menurut Iis, penguatan kapasitas tersebut penting agar kehadiran relawan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa menimbulkan risiko tambahan, baik bagi diri sendiri maupun pihak yang ditolong.

Ia juga mendorong pengelolaan relawan yang inklusif dengan memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk berkontribusi dalam penanggulangan bencana sesuai kemampuan dan kompetensinya.

Dalam pengerahan relawan, Iis mengingatkan pentingnya koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan unsur pos komando penanganan bencana di wilayah setempat.

Relawan juga harus menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan, netralitas, ketidakberpihakan, dan kemandirian agar bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak.

Penguatan kapasitas dan tata kelola relawan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Kapasitas Relawan Penanggulangan Bencana yang diselenggarakan BNPB bersama Komisi VIII DPR RI di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan tersebut diikuti 100 peserta dari berbagai unsur, mulai dari BPBD, akademisi, dunia usaha, media, hingga organisasi dan komunitas relawan penanggulangan bencana.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Guntur Sasono, mengatakan relawan merupakan salah satu kekuatan bangsa yang memiliki peran strategis dalam setiap tahapan penanggulangan bencana.

Menurutnya, semangat solidaritas dan kepedulian sosial para relawan perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas dan profesionalitas.

Hal tersebut mencakup penguatan kompetensi, ketersediaan peralatan pendukung, dukungan anggaran, serta sistem koordinasi yang memadai agar kontribusi relawan dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Nganjuk, Sutomo, menyampaikan wilayahnya memiliki sejumlah potensi ancaman bencana, antara lain banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, dan kekeringan.

Kondisi tersebut membutuhkan kesiapsiagaan dan keterlibatan seluruh unsur masyarakat, termasuk organisasi serta komunitas relawan di Kabupaten Nganjuk.

Sutomo mengungkapkan, pengelolaan relawan di daerahnya masih menghadapi sejumlah tantangan, khususnya terkait integrasi data, koordinasi, administrasi penugasan, serta dokumentasi kompetensi dan riwayat kegiatan relawan.

Oleh karena itu, pemetaan sumber daya relawan dan pengembangan sistem informasi terintegrasi menjadi kebutuhan penting untuk mendukung efektivitas pengerahan dan pengelolaan relawan di lapangan.

Melalui kegiatan tersebut, BNPB berharap terbangun jejaring relawan penanggulangan bencana yang semakin solid, profesional, inklusif, dan terintegrasi dalam sistem penanggulangan bencana daerah.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, Ph.D., menegaskan penguatan kapasitas relawan tidak hanya berorientasi pada peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga pembentukan tata kelola yang menjamin keselamatan, perlindungan, dan efektivitas kontribusi relawan.

Kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, serta seluruh unsur pentaheliks menjadi faktor penting dalam memperkuat kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat menghadapi ancaman bencana.

Dengan dukungan sumber daya manusia yang kompeten dan koordinasi terpadu, relawan diharapkan terus menjadi bagian penting dalam upaya melindungi masyarakat dan mengurangi risiko bencana di Indonesia.