
JAKARTA, KAKINEWS.ID – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta, Kamis 19 November 2026 memastikan empat pengaduan mengenai dugaan pelanggaran kode etik dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden memasuki tahap persidangan pekan depan.
Ketua DKPP Heddy Lugito di Jakarta, Kamis mengungkapkan, lembaganya telah menerima lima pengaduan berkaitan persyaratan pendidikan Gibran. Namun, setelah diperiksa administrasi dan kelengkapan dokumennya, empat laporan yang bisa diteruskan ke persidangan.
Satu pengaduan, katanya, tidak dapat diproses karena pengadu tidak memenuhi permintaan pelengkapan dokumen sesuai batas waktu yang telah ditentukan.
Ia menjelaskan, setiap pengaduan harus mengikuti ketentuan administrasi yang berlaku agar dapat diperiksa secara resmi.
“DKPP tidak boleh menolak aduan. Poinnya di situ, tidak boleh,” katanya tegas.

Dia menyampaikan, pemeriksaan empat perkara tersebut direncanakan Senin, 23 November 2026.
Komisi Prmilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) selaku teradu, katanya, akan memperoleh kesempatan untuk memberikan tanggapan serta menjawab berbagai tuduhan yang disampaikan pengadu.
Ia mengatakan, inti persoalan yang dilaporkan berkaitan dugaan tidak optimalnya pemeriksaan persyaratan calon wakil presiden, terutama menyangkut keabsahan dokumen pendidikan.
Persoalan tersebut juga memiliki keterkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang menjadi perhatian publik dalam polemik dokumen pendidikan Gibran.
Menurutnya, pengaduan ke DKPP mulai bermunculan setelah ada putusan MK yang berkaitan persoalan tersebut.
Meski demikian, menurutnya, DKPP tidak berwenang menguji kembali substansi putusan MK dan MA.
Fokus pemeriksaan DKPP, katanya, adalah menilai tentang ada tidaknya tindakan lalai penyelenggara Pemilu yang bertentangan dengan kode etik dan pedoman perilaku.***









