Polisi Ungkap 1 Ton Beras Oplosan Dalam Kemasan Bulog SPHP
Rayakan Harjad ke-75, Dinkes Kalsel Laksanakan Sunatan Massal Gratis
DPMPTSP Kalsel Luncurkan Pertek Online, Permudah Layanan Perizinan
DKISP Banjar Gelar Pelatihan Digital untuk Tingkatkan Kompetensi ASN
Bupati Batola Hadiri Peringatan HUT ke-80 Mahkamah Agung di PN Marabahan
Polisi Ungkap 1 Ton Beras Oplosan Dalam Kemasan Bulog SPHP
Rayakan Harjad ke-75, Dinkes Kalsel Laksanakan Sunatan Massal Gratis
DPMPTSP Kalsel Luncurkan Pertek Online, Permudah Layanan Perizinan
DKISP Banjar Gelar Pelatihan Digital untuk Tingkatkan Kompetensi ASN
Bupati Batola Hadiri Peringatan HUT ke-80 Mahkamah Agung di PN Marabahan
BANJARMASIN, KAKINEWS.ID – Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin kembali menggelar sidang kasus narkotika dengan terdakwa M. Noor, warga Jalan Semangat Dalam, Trans Handil Bakti, Kabupaten Barito Kuala, pada Kamis (31/10/2024). Sidang dengan nomor perkara 641/Pid.Sus/2024/PN Bjm tersebut memasuki tahap pembacaan tuntutan oleh Jaksa
MASYARAKAT Kota Banjarbaru dibuat resah menyusul terusiknya penyelenggaraan pesta demokrasi Pilkada Tahun 2024. KPU Banjarbaru membatalkan kepesertaan Aditya – Said Abdullah di panggung Pilkada Banjarbaru. Alhasil, keputusan ini membuat publik serentak menggelorakan petisi penolakan. Dalam petisi yang berjudul “Petisi Dukungan Ke KPU Menolak
MARTAPURA – Warga RT 01 Desa Sungai Landas, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, keluhkan adanya lumpur merah yang meluber ke jalan hingga masuk permukiman dan diketahui berasal dari pembukaan lahan untuk kavlingan tanah yang berada di dataran tinggi, Jumat (1/11/2024). Hal tersebut disampaikan
Kementerian Dalam Negeri menunjuk tiga Direktur Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menjadi penjabat kepala daerah. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengonfirmasi ini kepada Tempo pada Jumat, 1 November 2024. Tiga petinggi KPK yang ditugaskan Kemendagri adalah, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan maraton terhadap puluhan saksi atas dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor. Informasi yang dihimpun Kakinews.id, KPK memeriksa 17 saksi pada Kamis (31/10/2024), bertempat di kantor BPKP Kalimantan Selatan. “Hari ini Kamis (31/10), KPK menjadwalkan
Kelompok Tani Usaha Maju Desa Tumbit Melayu, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan pemasangan baliho pada Kamis (31/10/2024), di area pinggir jalur jauling PT Berau Coal, terkait pemberitahuan penutupan lahan yang akan digelar tanggal 3 November 2024. Tulisan terpampang
MARTAPURA – Untuk kedua kalinya, Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) digembok oleh pegawai kantor, Kamis (31/10/2024). Aksi ini sebelumnya pernah menjadi perhatian publik, yang mana beberapa waktu yang lalu sempat ada aksi penolakan oleh
Ketua Komite Anti Korupsi Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan (KAKI KALSEL), H Akhmad Husaini, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi hadir pada sidang kedua praperadilan atas penetapan tersangka Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, pekan depan. Menurut dia, KAKI Kalsel ikut mengawal sidang praperadilan tersebut. “Pada sidang praperadilan
Menghadapi sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Senin (4/11), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berupaya mengumpulkan bukti keterlibatan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor dalam kasus dugaan pemungutan fee di sejumlah proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Selasa (29/10),
Tidak hanya sekedar omongan, M. Rafik selaku Kuasa Lapangan Kelompok Tani Usaha Bersama Desa Tumbit Melayu, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur berencana menutup lahan tambang PT Berau Coal pada 3 November 2024. Aksi penutupan lahan tambang ini bersama pengurus Kelompok
