Eks Gubernur Malut AGK Dituntut 9 Tahun Penjara

Eks Gubernur Malut AGK Dituntut 9 Tahun Penjara

Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba dihukum sembilan tahun penjara dalam kasus suap dan gratifikasi jual beli jabatan dan proyek infrastruktur. Tuntutan itu dibacakan dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Ternate, hari ini. “Menjatuhkan

Masyarakat Sipil Desak Penghentian Pengesahan RUU Pilkada, Bukan Ditunda !

Masyarakat Sipil Desak Penghentian Pengesahan RUU Pilkada, Bukan Ditunda !

Koalisi Masyarakat Sipil mendesak DPR dan pemerintah segera menghentikan pelbagai pembangkangan yang dilakukan terhadap demokrasi dan negara. Salah satuya adalah rencana pengesahan revisi Undang-Undang atau UU Pilkada di rapat paripurna DPR. Anggota Constitutional and Administrative Law Society (Cals), Herdiansyah Hamzah, mengatakan penundaan rapat

Ikut Putusan MK, PDIP Umumkan 169 Calon Kepala Daerah Hari Ini

Ikut Putusan MK, PDIP Umumkan 169 Calon Kepala Daerah Hari Ini

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP bakal mengumumkan 169 calon kepala daerah dan wakilnya yang diusung di Pilkada serentak 2024. Pengumuman pengusungan bakal calon kepala daerah gelombang kedua ini akan disampaikan oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri pada Kamis, 22 Agustus 2024. Sekretaris Jenderal

Guru Besar, Ilmuwan Politik, Ahli Hukum, dan Aktivis 98 Demonstrasi Protes Pembangkangan DPR

Guru Besar, Ilmuwan Politik, Ahli Hukum, dan Aktivis 98 Demonstrasi Protes Pembangkangan DPR

Sejumlah guru besar, akademisi, ilmuwan politik, ahli hukum tata negara yang didukung oleh aktivis 98 akan melangsungkan aksi unjuk rasa di depan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis, 22 Agustus 2024 pukul 10 WIB. Aksi ini merupakan bentuk protes atas pembangkangan Dewan Perwakilan Rakyat

KPK Periksa Camat dan Pejabat Usut Dugaan Korupsi Pemkot Semarang

KPK Periksa Camat dan Pejabat Usut Dugaan Korupsi Pemkot Semarang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (21/8), memeriksa pejabat dan camat Kota Semarang sebagai penyidikan perkara dugaan korupsi pada proyek pengadaan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. “Untuk camat yang dipanggil didalami terkait dengan pekerjaan-pekerjaan dari penunjukan langsung dan untuk PNS didalami terkait dengan

Ketua MKMK Sebut Pembahasan RUU Pilkada Bentuk Pembangkangan

Ketua MKMK Sebut Pembahasan RUU Pilkada Bentuk Pembangkangan

Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Gede Dewa Palguna mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang Pilkada yang dibahas di Badan Legislatif DPR RI merupakan bentuk pembangkangan secara telanjang. Palguna mengatakan MKMK tidak perlu bersikap apa-apa terkait dinamika yang terjadi di antara pembentuk undang-undang, yakni

Bahlil Lahadalia: Raja Jawa Kalau Kita Main-main, Celaka Kita

Bahlil Lahadalia: Raja Jawa Kalau Kita Main-main, Celaka Kita

Bahlil Lahadalia menyinggung soal ‘Raja Jawa’ di dalam pidato perdananya setelah resmi ditunjuk sebagai ketua umum Partai Golkar baru pengganti Airlangga Hartarto. Kepada para kadernya, Bahlil mengingatkan agar tidak bermain-main dengan ‘Raja Jawa’ apabila tidak mau celaka. Pernyataan itu Bahlil sampaikan saat membacakan

KPK Periksa 12 Saksi Dugaan TPPU Eks Gubernur Malut AGK

KPK Periksa 12 Saksi Dugaan TPPU Eks Gubernur Malut AGK

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa 12 saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi/tindak pidana pencucian uang dengan tersangka eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba alias AGK. Juru bicara KPK Tessa Mahardhika mengatakan pemeriksaan dilakukan di Kantor Imigrasi Maluku Utara,

Masyarakat Sipil Boikot Pilkada 2024 Jika DPR dan Pemerintah Mengabaikan Putusan MK

Masyarakat Sipil Boikot Pilkada 2024 Jika DPR dan Pemerintah Mengabaikan Putusan MK

Para akademisi pakar hukum tata negara dan konstitusi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society (CALS) menyerukan boikot Pilkada 2024 jika DPR dan Pemerintah mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi. MK mengeluarkan Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024 pada 20 Agustus 2024. Putusan MK

Sidang Korupsi PT Timah, Helena Lim Didakwa Rugikan Negara Rp300 Triliun

Sidang Korupsi PT Timah, Helena Lim Didakwa Rugikan Negara Rp300 Triliun

Crazy rich Pantai Indah Kapuk (PIK), Helena Lim didakwa telah merugikan negara hingga Rp300 triliun dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk 2015-2022. Hal itu disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU)