MK Mulai Sidang Pemeriksaan Uji Materi Pasal Karet UU Pemilukada
Pemkab Balangan Tingkatkan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui SPI
Geledah Dinas PMD Batola, Jaksa Usut Dugaan Korupsi Anggaran TP PKK
Satu Jamaah Haji Asal Kotabaru Meninggal Dunia di Makkah
KAKI Soroti Dugaan Uang Pungli Rp600 Ribu Per Anggota DPRD Banjar
MK Mulai Sidang Pemeriksaan Uji Materi Pasal Karet UU Pemilukada
Pemkab Balangan Tingkatkan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui SPI
Geledah Dinas PMD Batola, Jaksa Usut Dugaan Korupsi Anggaran TP PKK
Satu Jamaah Haji Asal Kotabaru Meninggal Dunia di Makkah
KAKI Soroti Dugaan Uang Pungli Rp600 Ribu Per Anggota DPRD Banjar
KPK telah memeriksa mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kemenkumham, Ronny Franky Sompie, terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Ronny diperiksa soal perlintasan Harun Masiku. Pantauan di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Ronny
KPK memanggil mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Ronny Franky Sompie. Ronny dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi terkait perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku, dengan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto . Pantauan di lokasi, Jumat (3/1/2025), Ronny tiba sekitar pukul 09.57 WIB. Dia
Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), menggelar sidang perdana terhadap dua kontraktor yakni Andi Susanto dan Sugeng Wahyudi dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu. Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan tersebut diketuai olehCahyono Riza Adrianto, beranggotakan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara soal nominasi tokoh korup untuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dari Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Lembaga Antirasuah berharap data terkait kabar itu dilaporkan. “KPK mempersilakan bila ada pihak-pihak yang memiliki informasi dan bukti pendukung,
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak ingin sektor politik menjadi ladang tindak pidana rasuah. KPK menegaskan urgensi terkait pencegahan korupsi di sektor itu. “KPK menegaskan urgensi penguatan pendekatan pendidikan maupun pencegahan korupsi di sektor politik, sebagai salah satu sektor yang rawan terhadap praktik-praktik korupsi,”
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita properti senilai Rp1,2 triliun terkait penyidikan dugaan korupsi dalam proses kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) pada tahun 2019-2022. “Pada bulan Oktober 2024-Desember 2024, penyidik KPK telah melakukan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepada masyarakat untuk mewaspadai pihak-pihak tak bertanggungjawab yang mencatut nama pegawai KPK dan program Astacita untuk tujuan tertentu. “KPK memperoleh informasi dari masyarakat terkait adanya pihak yang tidak bertanggung jawab mengirimkan pesan singkat melalui WhatsApp mengatasnamakan pegawai Pusat
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan bahwa spesifikasi pembangunan TES shelter Tsunami di NTB mengalami penurunan material. Penurunan spesifikasi berupa diduga dilakukan PPK Kementrian PUPR, Aprialely Nirmala (AN) yang merupakan tersangka. “Bahwa selain melakukan perubahan design, ternyata AN menurunkan spesifikasi tanpa kajian yang dapat
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menyiapkan timeline atau batas waktu untuk memeriksa hingga melakukan penahanan kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. Hasto sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap serta perintangan penyidikan terkait buronan Harun Masiku. “Mengenai kapan pemanggilan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membuat laporan soal kabar adanya dugaan rasuah pejabat negara. Politikus itu mengaku punya puluhan video yang siap dibongkar. “KPK berharap. Siapapun yang memiliki informasi, tentang adanya tindakan korupsi, yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara
