Polisi Buru Pembacok Pemuda di Barito Hilir
Jelang Rotasi Pejabat, DPRD Banjar Dukung Bupati Geser Pejabat Tak Kompeten
Wali Kota Lisa Halaby Dorong Aerocity Jadi Pusat Ekonomi Baru Banjarbakula
Jadi Bahan Usulan Rancangan UU Pemilu, Bawaslu Kalsel Gelar Diskusi Pembinaan Kelembagaan
Pengendara Wanita Gen-Z Diedukasi Polresta Banjarmasin
Polisi Buru Pembacok Pemuda di Barito Hilir
Jelang Rotasi Pejabat, DPRD Banjar Dukung Bupati Geser Pejabat Tak Kompeten
Wali Kota Lisa Halaby Dorong Aerocity Jadi Pusat Ekonomi Baru Banjarbakula
Jadi Bahan Usulan Rancangan UU Pemilu, Bawaslu Kalsel Gelar Diskusi Pembinaan Kelembagaan
Pengendara Wanita Gen-Z Diedukasi Polresta Banjarmasin
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami keterlibatan sejumlah pihak dalam proyek digitalisasi SPBU PT Pertamina oleh PT Telkom 2018-2023. Pendalaman dilakukan saat memeriksa sejumlah saksi pada Jumat (24/1/2025). “Para saksi didalami terkait dengan proses pengadaan proyek digitalisasi SPBU oleh PT Telkom. Kemudian, peran
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberlakukan larangan bepergian ke luar negeri terhadap lima tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan fly over Simpang Jalan Tuanku Ambusai–Jalan Soekarno Hatta di Provinsi Riau. Pada tanggal 16 Januari 2025, kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK,
Sidang pemeriksaan saksi kasus korupsi Dinas PUPR Kalsel kembali bergulir, kali ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan tiga saksi, di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin, Jumat (24/1/2025). Adapun ketiga saksi tersebut adalah Mahdi, sopir dari Yulianti
Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami kasus proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). KTP yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara nasional. Terkait hal itu, KPK kembali melakukan pemeriksaan terhadap Andi Agustinus alias Andi Narogong. Andi Narogong adalah seorang pengusaha yang
Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mengembangkan kasus Harun Masiku. Terkini, Penyidik KPK masih mendalami dugaan keterlibatan mantan Wantimpres era SBY, Djan Faridz terkait dugaan korupsi Harun Masiku. “Itu masih didalami bagaimana peran beliau dan kita tunggu saja sama-sama,” kata Juru Bicara
Sidang kasus korupsi Dinas PUPR Kalsel kembali bergulir dengan agenda pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin, Kamis (23/1/2025). Pada sidang kali ini terungkap benar merah kronologi permintaan uang suap sebesar Rp 1 miliar kepada terdakwa Andi Susanto dan Sugeng
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tessa Mahardhika mengungkapkan bahwa sebuah rumah yang tengah digeledah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, ternyata milik eks Anggota Dewan Pertimbangan Presiden era Joko Widodo, Djan Faridz. “Info ter-update rumah Djan Faridz,” kata Tessa Mahardhika, dalam keterangan tertulis, Rabu
Jakarta- Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan pemanggilan paksa Walikota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu bersama suaminya Alwin Basri. Setelah keduanya mangkir alias tidak hadir panggilan KPK, Rabu (22/1/2025). “Kita tunggu saja, apakah ada proses penjemputan paksa, proses penangkapan atau proses-proses penyidikan lainnya,”
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (22/1/2025), memanggil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita (HGR) untuk keperluan pemeriksaan terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. “Pemeriksaan di Kantor KPK, Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta Selatan,
Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Bupati Situbondo Karena Suswandi (KS) dan Kepala Bidang Bina Marga PUPP Kabupaten Situbondo Eko Prionggo Jati (EPJ). Keduanya ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya pada pengelolaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
