Duel Maut di Pasar Antasari: Buruh Tewas, Dua Pelaku Ditangkap
Festival Seni Pawai Budaya Banjarbaru 2025 Resmi Dibuka, Lisa Halaby: Festival Ini Wadah Kita Merayakan Perbedaan
Ribuan Kingers se-Indonesia Padati Banjarbaru Ikut Jambore Nasional YRKI 2025
18 Tim Berlaga di Turnamen Futsal Piala Kapolresta Banjarmasin
Bupati Sebut Dua Oknum Dewan Balangan Diduga Terlibat Mark Up Pembelian Lahan PT. Asabaru
Duel Maut di Pasar Antasari: Buruh Tewas, Dua Pelaku Ditangkap
Festival Seni Pawai Budaya Banjarbaru 2025 Resmi Dibuka, Lisa Halaby: Festival Ini Wadah Kita Merayakan Perbedaan
Ribuan Kingers se-Indonesia Padati Banjarbaru Ikut Jambore Nasional YRKI 2025
18 Tim Berlaga di Turnamen Futsal Piala Kapolresta Banjarmasin
Bupati Sebut Dua Oknum Dewan Balangan Diduga Terlibat Mark Up Pembelian Lahan PT. Asabaru
Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatra Utara dinilai bukan hal yang mengejutkan. Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menyebut proyek pembangunan jalan selama ini memang menjadi ladang untuk
KPK menetapkan lima dari enam orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Sumatera Utara sebagai tersangka. Salah satu tersangka merupakan Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, Topan Ginting (TOP). “Menetapkan lima orang sebagai tersangka, yaitu satu TOP, selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengatakan lembaganya tengah berupaya untuk tetap memanggil Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta. Ia menyebut panggilan kedua untuk Filianingsih merupakan kewajiban yang harus dilakukan penyidik dalam mengusut dugaan korupsi dana program sosial BI dan Otoritas Jasa
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap enam orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Sumatera Utara (Sumut). “KPK telah mengamankan sejumlah enam orang dan malam ini langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” ujar Juru Bicara KPK Budi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah melakukan kegiatan Operasi Tangkap Tangkap (OTT) terhadap penyelenggara negara di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Jumat, 27 Juni 2025. Saat dikonfirmasi, Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto membenarkan bahwa KPK melakukan OTT di Medan pada hari
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit rumah senilai Rp1,3 miliar di Surabaya, Jawa Timur, terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jatim tahun anggaran 2021–2022. “Pada Kamis (26/6), disita satu rumah yang berlokasi di Surabaya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyidik kasus dugaan rasuah pengadaan electronic data capture (EDC) di Bank Rakyat Indonesia (BRI). Kantor pusat BRI pada dua lokasi digeledah penyidik, hari ini, 26 Juni 2025. “Tim juga melakukan penggeledahan di dua lokasi, yakni, di Kantor BRI
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami aliran dana yayasan penerima dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) Bank Indonesia. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa pendalaman tersebut dilakukan penyidik saat memeriksa seorang karyawan swasta bernama Sahruldin sebagai saksi kasus dugaan korupsi dalam penyaluran dana
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua saksi untuk mendalami kasus dugaan gratifikasi, terkait pengadaan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pemeriksaan telah dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Selasa, 24 Juni 2025. “Penyidik menggali terkait dengan pengadaan barang dan jasa, pada saat tempus (waktu)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Khalid Basalamah dalam penyelidikan dugaan korupsi kuota haji 2025. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan pemeriksaan untuk menggali informasi seputar pengetahuan pendakwah itu ihwal pengelolaan ibadah haji. “Benar, yang bersangkutan diperiksa, dimintai keterangannya terkait dengan perkara haji dan yang
