Loncat Indah Kalsel Sabet 12 Emas
27 Peserta dari Berbagai Daerah di Even Ironcall Powerlifting
Pj Sekda Balangan Pimpin Peringatan Harkitnas ke-117, Ajak Seluruh Masyarakat Membangun Daerah
Pemkab Barito Kuala Rapat Evaluasi Sertifikat Tanah Eks Transmigrasi
Tim Hanyar Banjarbaru Ajukan Praperadilan atas Status Tersangka Syarifah Hayana
Loncat Indah Kalsel Sabet 12 Emas
27 Peserta dari Berbagai Daerah di Even Ironcall Powerlifting
Pj Sekda Balangan Pimpin Peringatan Harkitnas ke-117, Ajak Seluruh Masyarakat Membangun Daerah
Pemkab Barito Kuala Rapat Evaluasi Sertifikat Tanah Eks Transmigrasi
Tim Hanyar Banjarbaru Ajukan Praperadilan atas Status Tersangka Syarifah Hayana
Kuasa hukum KPU Kalimantan Selatan dan kuasa hukum Bawaslu Kota Banjarbaru selaku Termohon dalam petitumnya memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, serta menguatkan keputusan KPU Kalsel Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil PSU Pilakda Banjarbaru. Kedua
Ketua Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Provinsi Kalimantan Selatan Syarifah Hayana mengatakan dirinya diintimidasi oleh Kepolisian Resor Kota Banjarbaru setelah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Syarifah, penyidik berulang kali meminta dirinya hadir dalam pemeriksaan pada Rabu, 14 Mei 2025. Padahal, dia sudah meminta penundaan
Tim Hukum Hanyar Banjarbaru merespons atas sikap camat, lurah, dan perwakilan ketua RT di Banjarbaru yang membantah terlibat politik praktis PSU Pilkada Banjarbaru. Menurut tim Hukum Hanyar, Muhamad Pazri, hak mereka untuk mengklarifikasinya. “Itu hak mereka untuk mengklarifikasi, tapi salah satu parameter penilainya
Seluruh lurah, camat, serta perwakilan RT di Kota Banjarbaru mematahkan tudingan bahwa mereka berpihak pada salah satu pasangan calon saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Banjarbaru. Dalam jumpa pers di Aula Gawi Seberataan, Balai Kota Banjarbaru, Jumat siang, 16 Mei 2025, Camat Cempaka
Sidang perdana sengketa Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru resmi digelar di Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan ini diajukan oleh Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Kalimantan Selatan dan Prof. Udiansyah, didampingi Tim Hukum Hanyar (Haram Manyarah) yang dikomandoi
Dua permohonan Perselisihan Hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 resmi diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Perkara tersebut teregistrasi dengan Nomor 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025 dan 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025. Perkara Nomor 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025 diajukan oleh Syarifah Hayan yang mewakili pemantau pemilu
Mahkamah Konstitusi melaksanakan sidang panel PHPU pemungutan suara ulang Pilkada Kota Banjarbaru pada Kamis (15/5/2025). Agenda sidang panel: pemeriksaan pendahuluan atau mendengar permohonan Pemohon. Dua sidang panel terdiri dari PHPU Perkara No : 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota KOTA BANJARBARU Tahun 2024;
Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Andi Tenri Sompa tidak mempersoalkan laporan Tim Hukum Hanyar (Haram Manyarah) Banjarbaru ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Menurut Andi, pelaporan ke DKPP merupakan hak konstitusional individu atau lembaga, termasuk Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI). Andi Tenri
Keterlibatan TNI dalam mengamankan kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di seluruh Indonesia dikritik, sebab kewenangan pengamanan berada di tangan Polri. Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menegaskan, pelibatan TNI ke ranah keamanan, sejatinya harus melalui persetujuan Presiden Prabowo Subianto. “Sebab,
Anggota Komisi III DPR Fraksi NasDem Rudianto Lallo menilai pengerahan prajurit TNI di Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) perlu dikaji kembali. Ia menilai supremasi sipil di dalam penegakan hukum perlu dijaga sesuai semangat reformasi. “Sekalipun langkah tersebut tidak masuk dalam ranah
