Mahasiswa Banjarmasin Demonstrasi Tolak Pengesahan RUU Pilkada

Mahasiswa Banjarmasin Demonstrasi Tolak Pengesahan RUU Pilkada

Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Kalsel, Jumat (23/8/2024) siang. Kedatangan mereka ke Kantor DPRD Kalsel, tak lain untuk menyuarakan penolakan Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada. Ketua Umum BEM ULM, Muhammad Syamsu Rizal mengatakan,

Polresta Banjarmasin Gelar Operasi Mantab Praja Intan

Polresta Banjarmasin Gelar Operasi Mantab Praja Intan

Kapolresta Banjarmasin Kombes Cuncun Kurniadi memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Mantab Praja (OMP) Intan 2024 di halaman Mapolresta Jalan S Parman, Jumat (23/8/2024) pagi. OMP itu merupakan pengamanan jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bakal calon Gubernur Kalsel dan wakil gubernur, serta bakal calon

DPR Batalkan Pengesahan RUU Pilkada dan Pakai Putusan MK

DPR Batalkan Pengesahan RUU Pilkada dan Pakai Putusan MK

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan pembahasan revisi Undang-undang atau UU Pilkada batal. Hal itu disampaikan Dasco lewat akun media sosial X miliknya pada pukul 17.18 WIB. “Pengesahan revisi UU Pilkada yang direncanakan hari ini tanggal 22 Agustus BATAL dilaksanakan. Oleh karenanya,

Goenawan Mohamad Serukan Revolusi dan Bubarkan DPR

Goenawan Mohamad Serukan Revolusi dan Bubarkan DPR

Sastrawan Goenawan Mohamad atau GM tak mampu menahan air matanya saat berbicara di depan perwakilan Mahkamah Konstitusi atau MK dalam audiensi menolak sikap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) soal UU Pilkada pada Kamis, 22 Agustus 2024. Dia tampak terisak menangis ketika berbicara perihal demokrasi hari

Masyarakat Sipil Desak Penghentian Pengesahan RUU Pilkada, Bukan Ditunda !

Masyarakat Sipil Desak Penghentian Pengesahan RUU Pilkada, Bukan Ditunda !

Koalisi Masyarakat Sipil mendesak DPR dan pemerintah segera menghentikan pelbagai pembangkangan yang dilakukan terhadap demokrasi dan negara. Salah satuya adalah rencana pengesahan revisi Undang-Undang atau UU Pilkada di rapat paripurna DPR. Anggota Constitutional and Administrative Law Society (Cals), Herdiansyah Hamzah, mengatakan penundaan rapat

Ikut Putusan MK, PDIP Umumkan 169 Calon Kepala Daerah Hari Ini

Ikut Putusan MK, PDIP Umumkan 169 Calon Kepala Daerah Hari Ini

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP bakal mengumumkan 169 calon kepala daerah dan wakilnya yang diusung di Pilkada serentak 2024. Pengumuman pengusungan bakal calon kepala daerah gelombang kedua ini akan disampaikan oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri pada Kamis, 22 Agustus 2024. Sekretaris Jenderal

Guru Besar, Ilmuwan Politik, Ahli Hukum, dan Aktivis 98 Demonstrasi Protes Pembangkangan DPR

Guru Besar, Ilmuwan Politik, Ahli Hukum, dan Aktivis 98 Demonstrasi Protes Pembangkangan DPR

Sejumlah guru besar, akademisi, ilmuwan politik, ahli hukum tata negara yang didukung oleh aktivis 98 akan melangsungkan aksi unjuk rasa di depan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis, 22 Agustus 2024 pukul 10 WIB. Aksi ini merupakan bentuk protes atas pembangkangan Dewan Perwakilan Rakyat

Ketua MKMK Sebut Pembahasan RUU Pilkada Bentuk Pembangkangan

Ketua MKMK Sebut Pembahasan RUU Pilkada Bentuk Pembangkangan

Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Gede Dewa Palguna mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang Pilkada yang dibahas di Badan Legislatif DPR RI merupakan bentuk pembangkangan secara telanjang. Palguna mengatakan MKMK tidak perlu bersikap apa-apa terkait dinamika yang terjadi di antara pembentuk undang-undang, yakni

Bahlil Lahadalia: Raja Jawa Kalau Kita Main-main, Celaka Kita

Bahlil Lahadalia: Raja Jawa Kalau Kita Main-main, Celaka Kita

Bahlil Lahadalia menyinggung soal ‘Raja Jawa’ di dalam pidato perdananya setelah resmi ditunjuk sebagai ketua umum Partai Golkar baru pengganti Airlangga Hartarto. Kepada para kadernya, Bahlil mengingatkan agar tidak bermain-main dengan ‘Raja Jawa’ apabila tidak mau celaka. Pernyataan itu Bahlil sampaikan saat membacakan

Masyarakat Sipil Boikot Pilkada 2024 Jika DPR dan Pemerintah Mengabaikan Putusan MK

Masyarakat Sipil Boikot Pilkada 2024 Jika DPR dan Pemerintah Mengabaikan Putusan MK

Para akademisi pakar hukum tata negara dan konstitusi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society (CALS) menyerukan boikot Pilkada 2024 jika DPR dan Pemerintah mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi. MK mengeluarkan Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024 pada 20 Agustus 2024. Putusan MK