Pasca Putusan MK, PKS Minta Kader Tidak Terkoyak

Pasca Putusan MK, PKS Minta Kader Tidak Terkoyak

Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Syaikhu mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang menurunkan ambang batas kursi parpol sebagai syarat pencalonan kepala daerah cukup mengejutkan. “Tidak 20 persen lagi, tapi 7,5 persen,” kata Presiden PKS Ahmad Syaikhu dalam acara konsolidasi nasional calon kepala

MK Putuskan Parpol Tanpa Kursi DPRD Bisa Mengusung Paslon Pilkada

MK Putuskan Parpol Tanpa Kursi DPRD Bisa Mengusung Paslon Pilkada

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap UU Pilkada. MK menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD. Putusan terhadap perkara nomor 60/PUU-XXII/2024 yang diajukan Partai

Pemilih Kritis Bisa Pilih Kotak Kosong Pilkada Banjarbaru

Pemilih Kritis Bisa Pilih Kotak Kosong Pilkada Banjarbaru

Direktur Indonesia Strategic Institute (Instrat), Adi Nugroho, mengungkapkan fenomena melawan kotak kosong dalam Pilkada bukan hal baru di Indonesia, dan dianggap sebagai tantangan serius. Potensi melawan kotak kosong terbuka lebar di Pilwali Kota Banjarbaru tahun 2024, setelah bakal calon wali kota dan wakil

PKB Dinilai Mencederai Demokrasi Pindah Dukungan di Pilwali Banjarbaru

PKB Dinilai Mencederai Demokrasi Pindah Dukungan di Pilwali Banjarbaru

Fenomena aksi borong partai tak hanya terjadi di Jakarta saja, namun juga di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan: Banjarbaru. Strategi menyulitkan langkah calon petahana Walikota Banjarbaru saat ini, Muhammad Aditya Mufti Ariffin, untuk kembali naik ke panggung kontestasi Pilkada Banjarbaru. Figur penantangnya seorang

Kisah Yasonna Laoly Bersua Presiden Jokowi Sebelum Reshuffle Kabinet

Kisah Yasonna Laoly Bersua Presiden Jokowi Sebelum Reshuffle Kabinet

Mentan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebut telah menemui Presiden Joko Widodo alias Jokowi sebelum reshuffle kabinet yag dilakukan pada Senin, 19 Agustus 2024. Pernyataan itu dia sampaikan saat memimpin upacara terakhir kalinya sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) pada

Ketua DPD PKS Terima Berkas Pendaftaran Bacabup Rahmadian Noor Dari DPD Partai Golkar Batola

Ketua DPD PKS Terima Berkas Pendaftaran Bacabup Rahmadian Noor Dari DPD Partai Golkar Batola

Kaki News, Marabahan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Barito Kuala (Batola), Ir. H. Rahmadian Noor ST di dampingi Sekretarisnya Abdullah Khair menyerahkan berkas Pendaftaran sebagai Calon Bupati Batola ke DPD PKS (Partai Keadilan Sejahtera) Handil Bhakti Batola. Berkas pendaftaran tersebut diterima langsung oleh

Pergantian Menkumham Diduga Pengkondisian Partai Golkar

Pergantian Menkumham Diduga Pengkondisian Partai Golkar

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menyoroti kocok ulang alias reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo menjelang dua bulan akhir masa pemerintahannya. Salah satu yang menjadi sorotan ialah reshuffle terhadap menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Hamonangan Laoly. Menurut Agung, reshuffle

Cak Imin Tegaskan PKB Gabung Koalisi Prabowo, Dukung Makan Bergizi Gratis

Cak Imin Tegaskan PKB Gabung Koalisi Prabowo, Dukung Makan Bergizi Gratis

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan partainya bergabung dengan koalisi pendukung Presiden dan Wapres terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dia mengatakan dukungan tersebut sudah dibahas sejak putusan MK atas hasil Pilpres 2024. “PKB sudah melakukan pembicaraan intensif dari sejak keputusan MK

LSI: Elektabilitas Aditya Ariffin Unggul Telak di Pilwali Banjarbaru

LSI: Elektabilitas Aditya Ariffin Unggul Telak di Pilwali Banjarbaru

Lembaga Survei Indonesia (LSI) menempatkan elektabilitas Aditya Mufti Ariffin unggul telak di Pilkada Banjarbaru 2024. Dari survei itu, elektabilitas calon petahana itu unggul jauh dari kandidat lainnya. Angkanya mencapai 47,8 persen. Unggul hampir 30 persen di atas Erna Lisa Halaby. Keunggulan Aditya menebal

Wakil Jaksa Agung: Kita Tidak Boleh Terpengaruh Tekanan Politik

Wakil Jaksa Agung: Kita Tidak Boleh Terpengaruh Tekanan Politik

Kejaksaan Agung mengingatkan sejumlah hal menjelang Pilkada 2024. Salah satunya, jaksa tidak boleh terpengaruh tekanan politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang diselenggarakan pada 27 November 2024. “Ingat! Kita harus netral, tidak boleh terpengaruh oleh tekanan politik, atau menjadi alat kekuasaan bagi pihak