Pemkot Banjarbaru Resmikan Bank Sampah Induk di Setiap Kecamatan, Dorong Sistem Pengelolaan Sampah Terintegrasi
Bupati Tekankan UMKM Jadi Tulang Punggung Ekonomi, Pemkab HSS Gelar Pelatihan Kewirausahaan
Adaro Group Peduli Korban Kebakaran di Desa Baruh Bahinu Dalam
Status Siaga Karhutla Balangan Berakhir 30 September, Evaluasi Cuaca Jadi Penentu
PWI Kalsel Dukung Penuh Konferkab Balangan
Pemkot Banjarbaru Resmikan Bank Sampah Induk di Setiap Kecamatan, Dorong Sistem Pengelolaan Sampah Terintegrasi
Bupati Tekankan UMKM Jadi Tulang Punggung Ekonomi, Pemkab HSS Gelar Pelatihan Kewirausahaan
Adaro Group Peduli Korban Kebakaran di Desa Baruh Bahinu Dalam
Status Siaga Karhutla Balangan Berakhir 30 September, Evaluasi Cuaca Jadi Penentu
PWI Kalsel Dukung Penuh Konferkab Balangan
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan hingga saat ini DPR belum memiliki rencana membahas revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) dan Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004
Banjarmasin, Gerakan Masyarakat Peduli Demokrasi (GMPD) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Selatan (Kalsel), agar membuka ruang bagi lembagapemantau pemilu untuk turut berpartisipasi melakukan pemantauan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kota Banjarbaru. Ketua GMPD, Rachmadi menyampaikan, jelang PSU kondisi makin panas, walaupun melawan
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) TB Hasanuddin mengungkapkan tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan bertambah dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI, antara lain menjaga ketahanan siber dan mengatasi masalah narkoba. Ia menjelaskan tugas TNI tersebut masuk dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP),
Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU RI, Idham Holik, mengungkap mengenai aturan larangan pelaksanaan rapat umum atau kampanye akbar dalam proses pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024. Dia beralasan larangan kampanye akbar dilakukan demi efisiensi anggaran. “Untuk kampanye rapat umum ini ditiadakan karena memperhatikan
Wali Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Aditya Mufti Ariffin mengundurkan diri dari jabatan meskipun masa jabatan belum berakhir sebagai kepala daerah, usai menjadi petinggi salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Aditya menyampaikan pengunduran diri saat Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarbaru yang
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotabaru menggelar Rapat Paripurna serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru dari masa kepemimpinan dari Haji Sayed Jafar Alaydrus, S.H kepada Bupati Kotabaru terpilih Haji Muhammad Rusli, S.Sos, dan Wakil Bupati terpilih Syairi Mukhlis, S.Sos untuk
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan mulai menyiapkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu. Besaran anggaran PSU Pilkada Banjarbaru diperkirakan Rp11 miliar atau separuh dari anggaran Pilkada serentak 2024 lalu. Komisioner KPU Kota Banjarbaru, Haris
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam sidang kesimpulan yang dibacakan pada Jumat (28/2/2025) siang, resmi menghentikan jabatan Empat komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banjarbaru. Keputusan itu, dibacakan Ketua DKPP, Heddy Lugito, dengan nomor perkara 25-PKE-DKPP/2025. Pengadu merupakan mantan calon Wakil Wali Kota Banjarbaru, Said
Komite Anti Korupsi Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan (KAKI Kalsel) bersama perwakilan masyarakat Kota Banjarbaru melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta pada Jumat 21 Februari 2025. Ketua LSM KAKI Kalsel, H. Akhmad Husaini, mengatakan aksi unjuk rasa ini meminta agar
Koalisi Masyarakat Sipil mengkritik wacana penambahan kewenangan penegak hukum dan TNI berdasarkan sejumlah draf RUU yang sudah dibahas di DPR. Koalisi sipil menilai perlunya ada pembenahan penegak hukum dan TNI, bukan penambahan kewenangan. Koalisi Masyarakat Sipil ini terdiri dari PBHI, Imparsial, Elsam, HRWG,
