JAKARTA, KAKINEWS.ID – Kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kian melebar. Bukan hanya soal delapan tersangka dan uang tunai senilai sekitar Rp106,3 miliar, perkara ini kini ikut menyorot posisi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid.
Sorotan tersebut mengemuka setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 14 September 2026 dan menyita uang dalam jumlah besar dari sejumlah lokasi. Di antara delapan tersangka, terdapat empat orang yang disebut KPK sebagai pihak yang diduga merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid.
Fakta itu membuat Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus mempertanyakan posisi Nusron dalam pusaran perkara tersebut.
“Katanya Menteri ATR/BPN sudah ‘diamankan’? Diamankan dari kasus atau diamankan oleh KPK? Bingung…. Ratusan miliar gak mungkin cuma kerja anak buah!!” kata Deddy dalam keterangan tertulisnya.
Pernyataan tersebut menyoroti satu fakta yang sulit diabaikan: perkara ini tidak berhenti pada dugaan penyimpangan di level bawah, karena nilai uang yang disita KPK mencapai sekitar Rp106,3 miliar dan sejumlah tersangka disebut memiliki kedekatan dengan Menteri ATR/BPN.
Namun, sampai saat ini Nusron Wahid belum ditetapkan sebagai tersangka. KPK juga belum menyatakan uang yang ditemukan di rumah Arif Sugiyanto sebagai milik Nusron.
Rp106,3 Miliar Menggunung, Jejak Uang Dibongkar
Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengungkapkan uang yang disita penyidik ditemukan di sejumlah lokasi.
Dari rumah Arif Sugiyanto, KPK menyita Rp31,86 miliar, USD2.611.500, SGD1.974.500, SAR910, dan RM981.
Penyidik juga menyita sekitar Rp896 juta dari rumah Rizal Pahlevi, Rp8 juta dari rumah Zimamun Ni’am Aulawi, serta sekitar Rp49,5 juta dari rumah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung.
Jumlah tersebut membuat perkara HGB Bogor menjadi perkara yang tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan administratif pertanahan.
KPK kini harus mengurai dari mana uang tersebut berasal, untuk kepentingan apa dikumpulkan, siapa yang mengendalikan alirannya, serta bagaimana uang tersebut berkaitan dengan proses pengurusan HGB yang tengah diselidiki.
Empat Orang Dekat Nusron Masuk Daftar Tersangka
KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka, yakni Lampri, Sontang Coin Manurung, Adrianto Pitojo Adi, Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin, Muhammad Fakhry, dan Rizal Pahlevi.
Empat nama—Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, dan Muhammad Fakhry—disebut KPK sebagai pihak yang diduga merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid.
KPK juga mengungkap dugaan peran Arif sebagai pihak yang mengumpulkan uang dari Erwin dan Muhammad Fakhry. Uang tersebut kemudian diduga diberikan kepada Fahd El Fouz yang disebut berperan sebagai penampung.
Asal-usul dan peruntukan uang tersebut masih didalami penyidik.
Di titik inilah perhatian publik tertuju pada struktur perkara. Sebab, ketika sejumlah orang yang disebut memiliki kedekatan dengan pejabat kementerian terseret sebagai tersangka dalam perkara yang berkaitan dengan layanan pertanahan, pengusutan tidak hanya dituntut berhenti pada siapa yang menerima dan menyerahkan uang.
KPK perlu mengungkap seluruh rantai peristiwa berdasarkan alat bukti yang dimiliki, termasuk bagaimana proses pengurusan HGB berlangsung dan apakah ada pihak lain yang memiliki peran dalam perkara tersebut.
Posisi Nusron Kini Jadi Sorotan
Pertanyaan Deddy Sitorus pada dasarnya menempatkan posisi Nusron sebagai salah satu titik perhatian politik dan publik dalam kasus ini.
Terlebih, Nusron merupakan Menteri ATR/BPN, sementara perkara yang diusut KPK berkaitan dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan HGB di lingkungan pertanahan.
Meski demikian, penting ditegaskan bahwa kedekatan atau hubungan kerja dengan seseorang yang menjadi tersangka tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan pidana. Status hukum setiap pihak harus ditentukan berdasarkan alat bukti dan proses hukum yang berlaku.
Karena itu, sorotan terhadap Nusron kini berada pada pertanyaan faktual mengenai apa yang diketahui, bagaimana kewenangan berjalan, serta apakah penyidikan KPK nantinya menemukan bukti yang mengarah kepadanya.
Deddy sendiri menilai besarnya uang yang ditemukan menjadi alasan agar perkara tersebut dibongkar secara menyeluruh.
“Ratusan miliar gak mungkin cuma kerja anak buah!!” tegasnya.
Kini bola berada di tangan KPK. Bukan sekadar menghitung uang yang disita, melainkan membongkar asal-usul, jalur distribusi, pihak-pihak yang terlibat, serta seluruh rangkaian pengurusan HGB yang menjadi objek penyidikan.
Jika ada pihak lain yang terlibat, termasuk pada level pengambil keputusan, fakta tersebut harus dibuktikan melalui proses hukum. Sebaliknya, jika tidak ditemukan bukti keterlibatan, hal itu juga harus dijelaskan secara terang.
Perkara HGB Bogor kini menunggu satu hal: seberapa jauh KPK mampu membuka seluruh rantai kasus tersebut tanpa menyisakan ruang gelap di balik besarnya uang dan kedekatan para tersangka dengan lingkaran kekuasaan.
![**Rp40 Miliar Tan Kian ke Febrie Jadi Sorotan: Disebut Hakim, Dikaitkan Kejagung dengan Tindak Pidana Asal Asabri** JAKARTA — Dugaan aliran uang Rp40 miliar dari taipan properti Tan Kian kembali menjadi sorotan dalam perkara yang menjerat mantan Jampidsus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah. Nilai Rp40 miliar tersebut bukan sekadar informasi yang beredar. Nama dan nominal itu tercantum dalam pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) ketika memutus perkara praperadilan Febrie dalam perkara Nomor 134. Hakim tunggal PN Jaksel Richard Edwin mengungkap adanya keterangan Tan Kian mengenai dugaan penyerahan uang Rp40 miliar kepada Febrie. Keterangan tersebut disebut telah menjadi bagian dari konstruksi bukti yang digunakan dalam penetapan Febrie sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi Asabri dan Jiwasraya. Namun, hakim menegaskan bahwa forum praperadilan tidak berwenang menguji kebenaran materi keterangan tersebut karena substansinya telah masuk ke pokok perkara penyidikan. “Menimbang bahwa dalam praperadilan hakim tidak dibenarkan melanjutkan pemeriksaan sampai menentukan apakah keterangan Tan Kian tersebut benar,” ujar Richard dalam persidangan di PN Jaksel, Kamis (27/8/2026). Perkara tersebut kembali mencuat setelah penyidik Kejaksaan Agung memeriksa Febrie. Kuasa hukumnya, Febri Diansyah, mengatakan kliennya dicecar 22 pertanyaan terkait dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Salah satu materi pemeriksaan menyangkut hubungan Febrie dengan Tan Kian serta dugaan penerimaan uang dari pengusaha tersebut. “Ada 22 pertanyaan ya seingat saya. Kalau pertanyaan-pertanyaan terkait dengan nama-nama lain tidak ada. Tadi lebih ke terkait dengan Tan Kian, misalnya apakah mengenal Tan Kian atau terkait dengan apakah ada pernah ada penerimaan dari Tan Kian,” kata Febri di Kejaksaan Agung, Selasa (8/9/2026). Febri menegaskan kliennya membantah pernah menerima Rp40 miliar dari Tan Kian untuk penanganan perkara Asabri. Di sisi lain, Kejaksaan Agung justru menyebut dugaan uang Rp40 miliar tersebut berkaitan dengan tindak pidana asal dalam perkara TPPU yang menjerat Febrie. Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna menjelaskan terdapat dua dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan perkara Febrie, yakni TPPU dan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal. Menurut Anang, salah satu tindak pidana asal tersebut berkaitan dengan penanganan perkara korupsi Asabri. Dalam konstruksi perkara itu, Febrie diduga menerima uang Rp40 miliar dari Tan Kian. “Tindak TPPU dan tindak pidana korupsi asalnya. Nah, itu yang saudara sebutkan [uang Rp40 miliar dari Tan Kian] itu berarti ke tindak pidana asalnya, salah satunya,” ujar Anang di Kejagung, Kamis (3/9/2026). Keterangan tersebut membuat dugaan aliran uang Rp40 miliar menjadi salah satu bagian penting yang perlu diuji dalam proses penyidikan. Sebab, di satu sisi, nama Febrie dan nominal Rp40 miliar muncul dalam pertimbangan hakim berdasarkan keterangan Tan Kian. Di sisi lain, kubu Febrie membantah adanya penerimaan uang tersebut. Versi kubu Febrie menyebut keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tan Kian tidak secara tegas menyatakan uang Rp40 miliar diberikan kepada Febrie Adriansyah. Menurut Febri Diansyah, berdasarkan BAP Tan Kian, pengusaha tersebut awalnya dihubungi seseorang bernama Lucy. Tan Kian disebut mendapat informasi mengenai perkara yang sedang berjalan dan adanya potensi dirinya menjadi tersangka apabila perkara tersebut tidak “diurus”. Komunikasi kemudian disebut berlanjut dengan seseorang bernama Fery Hongkiriwang alias Fery Boboho. Febri mengatakan, berdasarkan BAP tersebut, uang diserahkan Tan Kian kepada Fery, bukan kepada Febrie Adriansyah. “Fery tidak pernah menyampaikan sama sekali di BAP Tan Kian tersebut bahwa uang tersebut nanti akan diberikan kepada Pak FA. Itu tegas sekali di BAP tersebut,” kata Febri. Febri juga menyebut Tan Kian dalam BAP hanya menyampaikan kemungkinan uang tersebut ditujukan kepada empat pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Namun, identitas keempat pejabat tersebut tidak diungkap secara rinci oleh kubu Febrie. “Tan Kian justru mengatakan di BAP itu, menggunakan kata ‘menurut saya, bisa saja’. Tan Kian mengatakan, bisa saja uang tersebut adalah untuk ada empat nama pejabat di Kejaksaan Agung,” ujarnya. Kubu Febrie juga menegaskan bahwa Tan Kian tidak menyatakan secara pasti kepada siapa uang tersebut ditujukan, digunakan, maupun disimpan setelah diserahkan kepada Fery. Dengan demikian, terdapat dua versi yang kini berhadapan dalam perkara tersebut. Pertimbangan hakim mencatat keterangan Tan Kian mengenai dugaan penyerahan Rp40 miliar kepada Febrie, sementara kubu Febrie menyatakan BAP Tan Kian tidak secara tegas menyebut uang itu diberikan kepada Febrie. Sementara Kejaksaan Agung menempatkan dugaan Rp40 miliar tersebut dalam konteks tindak pidana asal yang berkaitan dengan perkara TPPU Febrie. Tan Kian sendiri sebelumnya telah diperiksa dalam rangka penyidikan perkara dugaan korupsi Asabri. Setelah penanganan perkara berada di Kejaksaan Agung, Tan Kian diperiksa oleh penyidik Tim 9 pada Kamis (30/7/2026) dan Selasa (1/9/2026). Penyidik masih memiliki kewenangan untuk menguji seluruh keterangan, aliran dana, pihak yang menyerahkan maupun menerima uang, serta keterkaitannya dengan perkara Asabri dan Jiwasraya. Hingga proses penyidikan berjalan, dugaan penerimaan Rp40 miliar tersebut masih menjadi bagian dari perkara yang harus dibuktikan melalui alat bukti di tahap penanganan perkara.](https://kakinews.id/wp-content/uploads/2026/09/Febrie-Pakai-Rompi-Tahanan-Kejagung-270x152.jpeg)
