JAKARTA, KAKINEWS.ID — Anggaran Bank Mandiri untuk kegiatan golf bersama stakeholder kini menjadi sorotan. Center for Budget Analysis (CBA) menilai penggunaan dana hingga Rp696.707.056 tersebut tidak boleh berhenti pada alasan klise berupa kegiatan membangun hubungan baik dengan pemangku kepentingan.
CBA justru menantang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan dan menguji secara serius penggunaan anggaran tersebut. Pertanyaan besarnya sederhana: siapa yang mengikuti, siapa yang menikmati, dan untuk kepentingan siapa uang itu dikeluarkan?
Direktur Eksekutif CBA Uchok Sky Khadafi menilai persoalan ini patut diperiksa karena kegiatan golf tersebut disebut dibebankan pada pos Humas dan Pengembangan Usaha Bank Mandiri.
“Bukan hanya OJK yang gila-gilaan menghabiskan anggaran untuk main golf. Rupanya Bank Mandiri juga lebih gila ikut-ikutan menghabiskan anggaran untuk main golf,” kata Uchok, Selasa (15/9/2026).
Sorotan CBA semakin tajam karena menurut Uchok, kegiatan golf bersama stakeholder tersebut disebut tidak dilengkapi bukti pendukung yang memadai, termasuk kuitansi tagihan pengeluaran golf dan daftar nama stakeholder yang mengikuti kegiatan.
Jika benar demikian, persoalannya bukan lagi sekadar soal perusahaan menggelar kegiatan olahraga. Yang harus dijawab adalah apakah seluruh uang yang dikeluarkan benar-benar digunakan untuk kepentingan korporasi dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
Uchok mengatakan alasan “menjalin hubungan baik dengan stakeholder” terdengar manis, tetapi justru harus dibuktikan dengan dokumen dan pertanggungjawaban yang jelas.
“Alasannya manis sekali, ‘menjalin hubungan baik dengan pemangku kepentingan’. Pos biayanya ditaruh di bawah Humas dan Pengembangan Usaha,” ujarnya.
CBA sebelumnya juga menyoroti anggaran fasilitas golf Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang menurut data yang disampaikan Uchok mencapai sekitar Rp15,8 miliar pada 2023 dan Rp12 miliar pada 2024.
Kini, perhatian diarahkan kepada Bank Mandiri. CBA mempertanyakan laporan pertanggungjawaban kegiatan golf yang disebut bernilai Rp696.707.056.
Uchok menilai angka sebesar itu harus dapat dijelaskan secara terang: kegiatan apa yang dilakukan, siapa pesertanya, siapa stakeholder yang hadir, kepada siapa pembayaran dilakukan, serta apa manfaat konkret kegiatan tersebut bagi perusahaan.
“Laporan pertanggungjawaban Bank Mandiri atas kegiatan tersebut sebesar Rp696.707.056 tidak dapat diyakini kebenarannya untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi,” kata Uchok.
Pernyataan tersebut tentu merupakan penilaian CBA yang masih perlu diuji melalui dokumen, audit, maupun pemeriksaan aparat penegak hukum. Namun, justru di titik inilah KPK dinilai perlu melihat persoalan secara lebih dalam apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.
CBA mendesak KPK tidak sekadar melihat ada atau tidaknya kuitansi, tetapi menelusuri alur penggunaan uang, pihak penerima pembayaran, peserta kegiatan, hubungan para stakeholder dengan Bank Mandiri, serta manfaat kegiatan terhadap kepentingan perusahaan.
“Maka untuk itu, CBA mendesak kepada KPK untuk membuka penyelidikan atas Bank Mandiri yang melakukan kegiatan main golf,” tegas Uchok.
Ia juga meminta KPK memanggil jajaran direksi dan komisaris Bank Mandiri apabila hasil penelusuran awal menemukan indikasi yang perlu didalami.
“Sekali lagi CBA meminta KPK turun tangan. Panggil jajaran direksi dan komisaris Bank Mandiri,” ujarnya.
Bagi CBA, persoalan utamanya bukan golf. Masalahnya adalah ketika uang perusahaan digunakan untuk kegiatan yang diklaim berkaitan dengan kepentingan bisnis, tetapi pihak yang menikmati fasilitas dan bukti pertanggungjawabannya justru dipertanyakan.
Terlebih Bank Mandiri merupakan bank milik negara yang menjalankan kegiatan usaha dengan menghimpun dan mengelola dana masyarakat. Karena itu, standar transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran semestinya tidak boleh longgar.
Pertanyaan yang kini dilempar CBA kepada KPK pun semakin keras: apakah Rp696 juta itu benar-benar biaya bisnis, atau ada pihak tertentu yang memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut?
“Karena di lapangan golf yang indah itu, bisa jadi ada hal yang jauh lebih penting daripada skor permainan. KPK harus tahu siapa yang benar-benar membayar dan siapa yang sebenarnya diuntungkan,” kata Uchok.
Ia menegaskan, kegiatan membangun relasi dengan stakeholder tidak otomatis bermasalah. Namun, kegiatan tersebut harus memiliki dasar kepentingan perusahaan, mekanisme pengeluaran yang jelas, peserta yang dapat diverifikasi, serta pertanggungjawaban yang dapat diuji.
“Ini bukan lagi soal olahraga. Ini soal, kalau setiap kali ingin akrab dengan mitra kita harus memukul bola dengan biaya ratusan juta tanpa bukti, lalu bedanya apa antara ‘menjalin hubungan’ dan sekadar menikmati fasilitas mewah gratis atas uang milik publik?” tanya Uchok.
CBA juga mempertanyakan urgensi kegiatan semacam itu bagi sebuah bank milik negara.
“Apakah ini kegiatan lembaga keuangan milik negara, atau sekadar pesta bola yang ditanggung duit para nasabah?” tutup Uchok.
Kini bola justru berada di tangan aparat penegak hukum. Jika seluruh pengeluaran tersebut memang sah, memiliki dasar bisnis yang kuat, dan didukung pertanggungjawaban yang lengkap, maka pemeriksaan dapat menjadi momentum untuk membuktikannya. Namun jika terdapat kejanggalan, publik berhak mengetahui ke mana uang Rp696,7 juta tersebut mengalir dan siapa yang memperoleh manfaatnya.
![**Rp40 Miliar Tan Kian ke Febrie Jadi Sorotan: Disebut Hakim, Dikaitkan Kejagung dengan Tindak Pidana Asal Asabri** JAKARTA — Dugaan aliran uang Rp40 miliar dari taipan properti Tan Kian kembali menjadi sorotan dalam perkara yang menjerat mantan Jampidsus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah. Nilai Rp40 miliar tersebut bukan sekadar informasi yang beredar. Nama dan nominal itu tercantum dalam pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) ketika memutus perkara praperadilan Febrie dalam perkara Nomor 134. Hakim tunggal PN Jaksel Richard Edwin mengungkap adanya keterangan Tan Kian mengenai dugaan penyerahan uang Rp40 miliar kepada Febrie. Keterangan tersebut disebut telah menjadi bagian dari konstruksi bukti yang digunakan dalam penetapan Febrie sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi Asabri dan Jiwasraya. Namun, hakim menegaskan bahwa forum praperadilan tidak berwenang menguji kebenaran materi keterangan tersebut karena substansinya telah masuk ke pokok perkara penyidikan. “Menimbang bahwa dalam praperadilan hakim tidak dibenarkan melanjutkan pemeriksaan sampai menentukan apakah keterangan Tan Kian tersebut benar,” ujar Richard dalam persidangan di PN Jaksel, Kamis (27/8/2026). Perkara tersebut kembali mencuat setelah penyidik Kejaksaan Agung memeriksa Febrie. Kuasa hukumnya, Febri Diansyah, mengatakan kliennya dicecar 22 pertanyaan terkait dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Salah satu materi pemeriksaan menyangkut hubungan Febrie dengan Tan Kian serta dugaan penerimaan uang dari pengusaha tersebut. “Ada 22 pertanyaan ya seingat saya. Kalau pertanyaan-pertanyaan terkait dengan nama-nama lain tidak ada. Tadi lebih ke terkait dengan Tan Kian, misalnya apakah mengenal Tan Kian atau terkait dengan apakah ada pernah ada penerimaan dari Tan Kian,” kata Febri di Kejaksaan Agung, Selasa (8/9/2026). Febri menegaskan kliennya membantah pernah menerima Rp40 miliar dari Tan Kian untuk penanganan perkara Asabri. Di sisi lain, Kejaksaan Agung justru menyebut dugaan uang Rp40 miliar tersebut berkaitan dengan tindak pidana asal dalam perkara TPPU yang menjerat Febrie. Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna menjelaskan terdapat dua dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan perkara Febrie, yakni TPPU dan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal. Menurut Anang, salah satu tindak pidana asal tersebut berkaitan dengan penanganan perkara korupsi Asabri. Dalam konstruksi perkara itu, Febrie diduga menerima uang Rp40 miliar dari Tan Kian. “Tindak TPPU dan tindak pidana korupsi asalnya. Nah, itu yang saudara sebutkan [uang Rp40 miliar dari Tan Kian] itu berarti ke tindak pidana asalnya, salah satunya,” ujar Anang di Kejagung, Kamis (3/9/2026). Keterangan tersebut membuat dugaan aliran uang Rp40 miliar menjadi salah satu bagian penting yang perlu diuji dalam proses penyidikan. Sebab, di satu sisi, nama Febrie dan nominal Rp40 miliar muncul dalam pertimbangan hakim berdasarkan keterangan Tan Kian. Di sisi lain, kubu Febrie membantah adanya penerimaan uang tersebut. Versi kubu Febrie menyebut keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tan Kian tidak secara tegas menyatakan uang Rp40 miliar diberikan kepada Febrie Adriansyah. Menurut Febri Diansyah, berdasarkan BAP Tan Kian, pengusaha tersebut awalnya dihubungi seseorang bernama Lucy. Tan Kian disebut mendapat informasi mengenai perkara yang sedang berjalan dan adanya potensi dirinya menjadi tersangka apabila perkara tersebut tidak “diurus”. Komunikasi kemudian disebut berlanjut dengan seseorang bernama Fery Hongkiriwang alias Fery Boboho. Febri mengatakan, berdasarkan BAP tersebut, uang diserahkan Tan Kian kepada Fery, bukan kepada Febrie Adriansyah. “Fery tidak pernah menyampaikan sama sekali di BAP Tan Kian tersebut bahwa uang tersebut nanti akan diberikan kepada Pak FA. Itu tegas sekali di BAP tersebut,” kata Febri. Febri juga menyebut Tan Kian dalam BAP hanya menyampaikan kemungkinan uang tersebut ditujukan kepada empat pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Namun, identitas keempat pejabat tersebut tidak diungkap secara rinci oleh kubu Febrie. “Tan Kian justru mengatakan di BAP itu, menggunakan kata ‘menurut saya, bisa saja’. Tan Kian mengatakan, bisa saja uang tersebut adalah untuk ada empat nama pejabat di Kejaksaan Agung,” ujarnya. Kubu Febrie juga menegaskan bahwa Tan Kian tidak menyatakan secara pasti kepada siapa uang tersebut ditujukan, digunakan, maupun disimpan setelah diserahkan kepada Fery. Dengan demikian, terdapat dua versi yang kini berhadapan dalam perkara tersebut. Pertimbangan hakim mencatat keterangan Tan Kian mengenai dugaan penyerahan Rp40 miliar kepada Febrie, sementara kubu Febrie menyatakan BAP Tan Kian tidak secara tegas menyebut uang itu diberikan kepada Febrie. Sementara Kejaksaan Agung menempatkan dugaan Rp40 miliar tersebut dalam konteks tindak pidana asal yang berkaitan dengan perkara TPPU Febrie. Tan Kian sendiri sebelumnya telah diperiksa dalam rangka penyidikan perkara dugaan korupsi Asabri. Setelah penanganan perkara berada di Kejaksaan Agung, Tan Kian diperiksa oleh penyidik Tim 9 pada Kamis (30/7/2026) dan Selasa (1/9/2026). Penyidik masih memiliki kewenangan untuk menguji seluruh keterangan, aliran dana, pihak yang menyerahkan maupun menerima uang, serta keterkaitannya dengan perkara Asabri dan Jiwasraya. Hingga proses penyidikan berjalan, dugaan penerimaan Rp40 miliar tersebut masih menjadi bagian dari perkara yang harus dibuktikan melalui alat bukti di tahap penanganan perkara.](https://kakinews.id/wp-content/uploads/2026/09/Febrie-Pakai-Rompi-Tahanan-Kejagung-270x152.jpeg)
