Kabar Gembira ! ASN Dan Non ASN Akan Mendapat Failitas Rumah Laik Huni
BANJARBARU,
KN- ASN dan Non ASN lingkup Pemprov Kalsel akan
diberikan pemenuhan rumah laik huni oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
(Kalsel) ,melalui program pembangunan rumah subsidi.
Program tersebut merupakan upaya
Pemprov Kalsel untuk mengatasi permasalahan beadlock yang masih cukup tinggi di
Kalsel.
Hal tersebut disampaikan
Sekretatis Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar saat membuka
kegiatan Sosialisasi pembangunan rumah subsidi bagi ASN dan Non ASN lingkup
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) di Gedung Idham Chalid
Banjarbaru, Kamis (23/2/2023).
Roy Rizali Anwar mengatakan bahwa
pembangunan rumah subsidi bagi ASN dan Non ASN ini adalah bentuk kerja sama
Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor dengan BP Tapera untuk menyediakan
rumah bagi ASN dan Non ASN yang belum memiliki rumah.
âIni bentuk kerja sama Gubernur
Kalimantan Selatan dengan BP Tapera untuk menyediakan rumah khususnya bagi
masyarakat berpenghasilan rendah dalam hal ini adalah ASN dan Non ASN lingkup
Pemprov Kalsel,â? kata Roy.
Roy menuturkan, banyak keuntungan
yang bisa diambil dari pelaksanaan kerja sama dengan BP Tapera dan Bank Kalsel.
âBP Tapera memberikan DP 0
persen, bunga flat 5 persen dan tenornya bisa sampai 30 tahun, itu juga
keuntungan,â? ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, dengan
adanya pembangunan perumahan bagi ASN dan Non ASN ini, Roy mengintruksikan
kepada Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Kalsel menyeleksi para developer
agar memiliki kriteria yang berkualitas, profesional dan bertanggungjawab.
âDevelopernya jangan asal
mengerjakan dan dapat pembeli saja. Pastikan kualitas developer yang membangun
benar-benar baik, sehingga rumah yang ditempati juga nyaman dan enak,â? kata
Roy.
Sementara itu, Kepala Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalsel, Mursyidah Aminy
menambahkan, melalui sosialisasi ini diharapkan para ASN memahami pemanfaatan
tabungan perumahan rakyat untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi ASN dan non
ASN khususnya di kalsel.
Berdasarkan data susenas tahun
2020, backlog kepemilikan rumah mencapai 12,75 juta. Sedangkan di Kalsel
sendiri kepemilikan rumah mencapai angka 229.503 unit, hal ini disebabkan
ketidaksesuaian antara sisi penawaran dan permintaan angka perumahan.
Untuk mengatasi ini, Pemprov
Kalsel harus memberikan prioritas yang tinggi pada pembangunan perumahan rumah
rakyat dengan berbagai konsep, model, dan harga bahwa rumah yang layak adalah
hak dari warga negara Indonesia.
âOleh karena itu, upaya
pembangunan perumahan rumah rakyat terus dilakukan dengan harapan masyarakat
yang memiliki tempat tinggal yang layak akan memiliki kehidupan yang nyaman dan
baik,â? jelasnya.
Adapun lokasi perumahan ASN dan
Non ASN rencananya akan dibangun di Kota Banjarbaru atau Kabupaten Banjar yang
letaknya maksimal pada radius 10 km dari kawasan perkantoran Pemprov Kalsel.
(MC
Kalsel/Red)
