KAKINEWS — Barisan Rakyat Nusantara (BaraNusa) bersiap meledakkan skandal yang berpotensi mengguncang kepercayaan publik. Organisasi ini menegaskan akan menyeret Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan penyimpangan serius dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah ini bukan sekadar laporan biasa, melainkan tekanan terbuka agar aparat penegak hukum tidak lagi bermain aman. Ketua Umum BaraNusa, Adi Kurniawan, secara tegas menyebut ada indikasi kuat “kebocoran” anggaran dalam program bernilai besar yang seharusnya menjadi penopang masa depan generasi muda, namun justru dipenuhi masalah di lapangan.
“Program yang digadang-gadang menyelamatkan gizi anak bangsa justru berubah jadi sumber persoalan. Ini bukan kelalaian—ini sinyal kuat kegagalan sistemik,” tegas Adi, Minggu (12/4/2026).
BaraNusa menguliti dua persoalan utama sekaligus: dugaan penyelewengan anggaran dan ancaman serius terhadap keselamatan anak-anak. Fakta di lapangan dinilai tak bisa lagi ditutup-tutupi. Gelombang kasus keracunan yang dikaitkan dengan MBG menjadi bukti nyata bahwa program ini tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat angka yang mencengangkan—12.658 anak di 38 provinsi dilaporkan mengalami keracunan sepanjang 2025 usai mengonsumsi makanan dari program tersebut. Angka ini menjadi tamparan keras bagi pengelola program yang seharusnya menjamin keamanan konsumsi.
Di Sragen, Jawa Tengah, situasi bahkan sempat berubah kacau. Ratusan siswa dilaporkan tumbang dengan gejala mual, pusing, hingga diare massal setelah menyantap menu MBG. Insiden ini memperlihatkan bahwa persoalan bukan lagi sekadar teknis dapur, melainkan indikasi kelalaian sistemik yang berpotensi memakan korban lebih luas.
“Ini bukan soal makan gratis, ini soal nyawa. Ketika anak-anak keracunan massal, itu bukan kecelakaan—itu kegagalan fatal yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum,” kata Adi dengan nada tajam.
Tak berhenti di KPK, BaraNusa juga membuka jalur hukum lain dengan mendorong laporan ke kepolisian di berbagai daerah. Langkah ini berpotensi menyeret kasus MBG menjadi skandal nasional yang menyerempet banyak pihak.
“Selain dugaan korupsi, kami akan kejar juga unsur kelalaian pidana di daerah. Ini tidak boleh dipendam. Semua yang terlibat harus diperiksa,” ujarnya.
Desakan keras juga diarahkan ke pemerintah untuk melakukan audit total tanpa kompromi—mulai dari pengadaan bahan makanan, distribusi, hingga sistem pengawasan yang dinilai bobrok. Program dengan dana jumbo dari uang rakyat, menurut BaraNusa, tidak boleh dikelola secara ugal-ugalan tanpa akuntabilitas.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Badan Gizi Nasional maupun Dadan Hindayana masih bungkam. Sikap diam ini justru memperkeruh situasi dan mempertebal kecurigaan publik: ada apa yang sebenarnya disembunyikan di balik program yang semestinya menyehatkan, namun kini dibayangi dugaan skandal serius?
Tinggalkan Balasan