JAKARTA, KAKINEWS.ID – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum bagi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta Pusat untuk melontarkan kritik keras terhadap penanganan krisis lingkungan. Massa mendesak Presiden mencopot Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Menteri Lingkungan Hidup M. Jumhur Hidayat.
Desakan itu disuarakan melalui aksi unjuk rasa bertajuk “Negara Terbakar, Kesejahteraan Hangus” di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2026). HMI Jakarta Pusat menyoroti persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pencemaran udara akibat kabut asap, serta pengawasan terhadap kerusakan lingkungan.
Ketua HMI Cabang Jakarta Pusat, Yohan Saputra, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan janji pemerintahan Prabowo-Gibran, khususnya komitmen yang tertuang dalam delapan butir Asta Cita.
“Aksi demonstrasi yang hari ini kami laksanakan adalah dalam rangka mengevaluasi kinerja pemerintah Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran selama dua tahun pemerintahannya. Momentum ini merupakan waktu yang tepat untuk melihat kembali sejauh mana pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran mewujudkan janji-janjinya yang dituangkan dalam delapan butir Asta Cita mereka itu,” ujar Yohan.
Dalam aksi tersebut, massa membentangkan spanduk bertuliskan “Copot Menteri Kehutanan” dan “Copot Menteri Lingkungan Hidup”. Dua tuntutan itu secara langsung menyasar pimpinan kementerian yang dinilai HMI Jakarta Pusat perlu dievaluasi atas penanganan persoalan lingkungan.
Karhutla di Tiga Pulau, Kinerja Raja Juli Dipertanyakan
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjadi salah satu sasaran kritik HMI Jakarta Pusat. Organisasi mahasiswa tersebut menyoroti kebakaran hutan dan lahan yang, menurut Yohan, terjadi secara bersamaan di Kalimantan, Sumatera, dan Papua.
Yohan mempertanyakan langkah pencegahan yang dilakukan Kementerian Kehutanan. Ia menilai kondisi tersebut bertolak belakang dengan komitmen Asta Cita untuk memperkuat kehidupan yang harmonis dengan lingkungan.
“Dalam butir Asta Cita terdapat komitmen untuk memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, akan tetapi yang saat ini terjadi adalah kebakaran hutan dan lahan yang sangat besar secara bersamaan di tiga pulau, yaitu Kalimantan, Sumatera, dan Papua,” kata Yohan.
Ia juga mempertanyakan peran kementerian dalam mengantisipasi kebakaran sebelum meluas. Menurutnya, ketika api sudah telanjur menyebar, upaya pemadaman menjadi lebih sulit dan dampaknya meluas ke masyarakat.
“Kemana Kementerian Kehutanan? Kenapa tidak melakukan langkah pencegahan sebelumnya, padahal kementerian ini mempunyai tugas untuk mencegah agar hutan tidak terbakar,” ujarnya.
Yohan menegaskan, HMI Jakarta Pusat menilai persoalan tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius terhadap kepemimpinan Kementerian Kehutanan. Ia pun secara terbuka meminta Presiden Prabowo mencopot Raja Juli Antoni dari jabatannya.
“Kalau sudah separah ini kan repot untuk dipadamkan, dan yang menanggung dampaknya adalah masyarakat luas hingga komunitas internasional. Oleh karena itu, HMI Jakarta Pusat menuntut pencopotan Raja Juli Antoni dari jabatannya sebagai Menteri Kehutanan,” tegas Yohan.
Jumhur Hidayat Turut Disorot, HMI Desak Pergantian Menteri
Kritik HMI Jakarta Pusat tidak berhenti pada Kementerian Kehutanan. Menteri Lingkungan Hidup M. Jumhur Hidayat juga menjadi sasaran desakan pencopotan.
Yohan menyoroti penanganan pencemaran udara akibat kabut asap karhutla, pengawasan terhadap kerusakan lingkungan, serta fungsi pengendalian dan penegakan hukum lingkungan hidup. Menurutnya, persoalan lingkungan yang terus berulang menuntut langkah penanganan yang efektif dari kementerian terkait.
“Dampak kerusakan lingkungan dan ancaman bencana ekologis di berbagai daerah kian nyata. Krisis lingkungan hidup terus berulang, kabut asap merugikan kesehatan jutaan warga, namun fungsi pengendalian dan penegakan hukum lingkungan hidup seakan tidak berjalan maksimal,” kata Yohan.
Atas dasar itu, HMI Cabang Jakarta Pusat mendesak Presiden Prabowo mencopot M. Jumhur Hidayat dan menggantinya dengan figur yang dinilai lebih cakap dan progresif dalam menangani persoalan lingkungan.
Yohan mempertanyakan langkah konkret Kementerian Lingkungan Hidup dalam mengantisipasi dan menangani krisis ekologis. Ia menegaskan, persoalan tersebut tidak cukup dijawab dengan komitmen, tetapi membutuhkan tindakan nyata.
“Kejadian seperti ini, ke mana Kementerian Lingkungan Hidup? Apa saja yang dikerjakan oleh Menteri Lingkungan Hidup selama ini? Persoalan ini bukan hanya menyangkut sistem, melainkan ketidakmampuan pimpinan di balik kementerian tersebut dalam memitigasi krisis lingkungan,” pungkasnya.
Melalui aksi bertajuk “Negara Terbakar, Kesejahteraan Hangus”, HMI Jakarta Pusat menempatkan penanganan karhutla, pencemaran udara, dan kerusakan lingkungan sebagai persoalan yang harus dievaluasi dalam dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Organisasi mahasiswa itu secara tegas meminta Presiden mengevaluasi kepemimpinan kedua kementerian dengan mencopot Raja Juli Antoni dan M. Jumhur Hidayat dari jabatan masing-masing.
