
Jakarta, Kakinews.id – Pengambilalihan kembali lahan konsesi PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) milik taipan Sukanto Tanoto oleh negara membuka persoalan serius terkait pengelolaan sumber daya alam, potensi kerugian negara, hingga kerusakan lingkungan di Provinsi Riau.
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Kamrussamad, mendesak pemerintah tidak berhenti pada pencabutan izin dan penguasaan kembali kawasan hutan. Pemerintah diminta segera menghitung seluruh potensi kerugian negara yang diduga berkaitan dengan aktivitas perusahaan tersebut.
Menurut Kamrussamad, penghitungan harus mencakup dugaan praktik under-invoicing, penggelapan pajak, transfer pricing, kerusakan ekosistem lingkungan, hingga dampak terhadap tatanan sosial dan budaya masyarakat adat.
“(Kami) mendesak pemerintah segera menghitung kerugian negara dari praktik under-invoicing, penggelapan pajak, transfer pricing, kerusakan ekosistem lingkungan, kerusakan tatanan sosial dan budaya masyarakat adat,” kata Kamrussamad dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (22/11/2026).
Desakan tersebut muncul setelah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengambil alih kembali lahan konsesi PT RAPP seluas sekitar 338.536 hektare di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau.

Pengambilalihan tersebut menyusul pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT RAPP melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.
Kamrussamad juga menyoroti struktur kendali bisnis Sukanto Tanoto yang disebut berpusat di Singapura, meskipun kegiatan operasional PT RAPP berlangsung di Indonesia.
“Meskipun pabrik, lahan, dan operasional lapangan PT RAPP sepenuhnya beroperasi di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Indonesia dan berbadan hukum Indonesia (PT), namun pusat kendali korporasi dan strategi globalnya berada di Singapura. Hal ini menunjukkan komitmen untuk memajukan NKRI jauh dari semangat pendiri bangsa,” ungkapnya.
Dia meminta pemerintah menelusuri aspek perpajakan dan transaksi keuangan perusahaan, termasuk kemungkinan adanya praktik yang berdampak terhadap penerimaan negara.
Selain persoalan keuangan negara, pemerintah juga diminta memastikan pengambilalihan kawasan tersebut tidak menimbulkan persoalan ketenagakerjaan. Nasib karyawan, pekerja, pemasok, dan mitra bisnis PT RAPP harus menjadi perhatian dalam proses pengalihan penguasaan perusahaan kepada negara.
“Kami mengingatkan agar pemerintah memitigasi risiko nasib karyawan, pekerja, supplier, mitra bisnis RAPP agar memastikan keberlangsungan bisnis tersebut dalam kendali negara tetap stabil,” jelasnya.
Sebelumnya, Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengungkapkan pencabutan PBPH PT RAPP didasarkan pada sejumlah temuan pelanggaran di kawasan konsesi perusahaan.
Temuan tersebut meliputi kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang kali, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin seluas 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung sekitar 211,54 hektare.
Satgas PKH juga menemukan persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat gajah Sumatera.
“Selain itu, ditemukan pula permasalahan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat gajah Sumatera,” kata Barita.
Atas temuan tersebut, pemerintah menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan PBPH PT RAPP. Seluruh kegiatan di areal yang izinnya dicabut harus dihentikan dan kawasan tersebut kembali berada dalam penguasaan negara.
Barita menegaskan, pengambilalihan kawasan tidak menghapus kewajiban perusahaan untuk melakukan pemulihan lingkungan maupun mempertanggungjawabkan aspek hukum atas pelanggaran yang ditemukan.
“Meski demikian, kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku,” tegasnya.
Dengan penguasaan kembali 338.536 hektare kawasan konsesi tersebut, pemerintah kini menghadapi pekerjaan lanjutan: memastikan seluruh temuan pelanggaran ditindaklanjuti, menghitung potensi kerugian negara, menelusuri kewajiban perpajakan, serta mengukur dampak kerusakan lingkungan.
Desakan Gerindra agar pemerintah menghitung kerugian negara menempatkan persoalan PT RAPP bukan semata-mata sebagai perkara pencabutan izin kehutanan, melainkan juga menyangkut akuntabilitas pengelolaan sumber daya alam dan kewajiban korporasi terhadap negara.








