
Jakarta, Kakinews.id – Karier Irjen Eko Hadi Santoso di institusi Polri berakhir. Mantan perwira tinggi tersebut resmi dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) setelah dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri yang dikategorikan sebagai perbuatan tercela.
Putusan pemecatan itu dijatuhkan melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang digelar di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, sidang memutuskan dua jenis sanksi terhadap Eko Hadi, yakni sanksi etika dan administratif.
“Pada hasil sidang KEPP maka didapatkan putusan sidang KEPP. Pertama, terhadap terduga pelanggar EHS, sanksi bersifat etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela,” kata Trunoyudo.
Tidak berhenti pada penilaian etik, sidang juga menjatuhkan hukuman administratif berupa pemecatan dari institusi kepolisian.

“Yang kedua, sanksi administratif yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,” tegasnya.
Pemecatan Eko Hadi berkaitan dengan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dalam pengusutan kasus tersebut, Eko ditetapkan sebagai tersangka pada 3 November 2026.
Perkara ini turut menyeret sejumlah nama besar di lingkungan kepolisian. Selain Eko, mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Irjen Ahrie Sonta juga disebut telah ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik kemudian menetapkan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka baru.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin sebelumnya mengungkapkan, para tersangka diduga terlibat dalam praktik penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia.
“Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia,” ujar Asep dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Putusan PTDH terhadap Eko Hadi menjadi salah satu perkembangan dalam penanganan perkara tersebut. Sementara itu, proses hukum terhadap para tersangka lainnya menjadi bagian yang perlu dicermati dalam pengungkapan dugaan penyadapan terhadap kepala negara.









