
JAKARTA, KAKINEWS.ID – Surat dakwaan JPU dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Febrie Adriansyah mengungkap dugaan aliran uang dan aset dalam jumlah besar yang disebut berkaitan dengan penanganan perkara di Kejaksaan Agung.
Dalam dakwaan tersebut, JPU mendalilkan Febrie menerima Rp60 miliar dari Andy Chandra Tan selaku pemilik manfaat PT BAS dan Heri Janto selaku Direktur Utama PT BAS. Penerimaan itu disebut dilakukan melalui Don Ritto alias Idon dan Nurman Herin dengan menggunakan PT Kresna Pusaka Energi (PT KPE).
Dakwaan JPU juga menguraikan pemberian aset tanah dan bangunan senilai sekitar Rp77,07 miliar serta tiga aset tanah dan/atau bangunan di Bali senilai total Rp19,98 miliar.
Rangkaian pemberian tersebut, menurut dakwaan, bermula dari perkara dugaan korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam importasi tekstil pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2018–2020 atas nama tersangka Irianto.
Pada 27 April 2020, Febrie yang ketika itu menjabat Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung disebut menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-22/F.2/Fd.2/04/2020.

Heri Janto kemudian diperiksa sebagai saksi dalam perkara tersebut. Menurut dakwaan JPU, Heri melaporkan pemeriksaan itu kepada Andy Chandra Tan.
Keduanya kemudian disebut menghubungi Don Ritto alias Idon, yang dalam dakwaan disebut sebagai orang kepercayaan Febrie. Tujuannya, menurut JPU, agar Heri dan Andy tidak dikaitkan dengan perkara korupsi tersebut dengan menjanjikan sejumlah imbalan.
“Atas permintaan tersebut, DON RITTO alias IDON menyanggupinya. Selanjutnya DON RITTO alias IDON melaporkan kepada Terdakwa, dan atas laporan tersebut Terdakwa menyetujuinya,” demikian kutipan surat dakwaan JPU sebagaimana diperoleh Monitorindonesia.com, Rabu (7/10/2026).
Perkara importasi tekstil tersebut kemudian diputus pengadilan pada 2022 dan berkekuatan hukum tetap. Dalam dakwaan disebutkan, nama Heri Janto maupun Andy Chandra Tan tidak masuk sebagai saksi dalam berkas perkara.
Namun, menurut uraian JPU, perkara tersebut kemudian menjadi pintu masuk bagi rangkaian pemberian berikutnya.
Sekitar Juli 2024, Don Ritto disebut bertemu dengan Heri Janto dan Andy Chandra Tan di Hotel Mason Pine, Kota Baru Parahyangan, Bandung.
Dalam pertemuan itu, menurut dakwaan, Don Ritto meminta sejumlah uang. Pemberian tersebut kemudian disepakati dengan modus seolah-olah sebagai kerja sama survei batu bara antara PT KPE yang dikelola Don Ritto dan Nurman Herin dengan PT Sangga Mitra Sedaya (PT SMS) yang dipimpin Heri Janto.
Dari sinilah aliran Rp60 miliar tersebut mulai diuraikan secara rinci oleh JPU.
Pada 11, 12, dan 13 November 2024, Febrie disebut melalui Don Ritto dan Nurman Herin dengan menggunakan PT KPE menerima uang Rp60 miliar dari Andy Chandra Tan melalui PT SMS.
JPU menyebut sumber dana tersebut berasal dari PT BAS. Sebelumnya, PT BAS disebut mentransfer Rp60.011.250.000 kepada PT Pasupati Persada Investama (PT PPI).
Dari PT PPI, dana tersebut kemudian dipecah menjadi dua aliran, yakni Rp12.498.750.000 kepada PT Buana Multi Servis (PT BMS) dan Rp47.512.500.000 kepada PT SMS.
PT BMS kemudian kembali mentransfer Rp12.498.750.000 kepada PT SMS. Setelah dana terkumpul di PT SMS, perusahaan tersebut disebut mentransfer Rp60 miliar kepada PT KPE.
Dakwaan JPU kemudian mengungkap pemberian yang tidak berhenti pada uang.
Sekitar Oktober 2025, Don Ritto disebut kembali meminta sebidang tanah kepada Heri Janto. Permintaan tersebut kemudian dilaporkan kepada Andy Chandra Tan dan disebut mendapat persetujuan.
Aset yang diberikan berupa tanah seluas 9.260 meter persegi beserta bangunan di Jalan Cajung Cilincing No. 20, Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara.
Aset tersebut tercatat atas nama PT Tunggal Podo Pakerti dan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 155 tanggal 24 Oktober 2025 memiliki nilai Rp77.070.980.000.
“Selanjutnya sekira Januari 2026, HERI JANTO dan ANDY CHANDRA menyerahkan SHGB tersebut kepada Terdakwa melalui DON RITTO alias IDON,” demikian bunyi surat dakwaan JPU.
Belum berhenti di sana. JPU juga menguraikan penyerahan tiga sertifikat asli Hotel The Nyaman Bali kepada Febrie melalui Don Ritto.
Dalam dakwaan disebutkan, penyerahan sertifikat dilakukan pada 28 November 2025 dan seolah-olah dibungkus dalam bentuk kerja sama pengelolaan hotel.
Tiga aset tersebut masing-masing berupa tanah dan/atau bangunan seluas 296 meter persegi senilai Rp4,44 miliar, seluas 213 meter persegi senilai Rp3,54 miliar, serta seluas 880 meter persegi senilai Rp12 miliar.
Total nilai tiga aset di Bali tersebut mencapai Rp19,98 miliar.
JPU menyebut penyerahan aset tersebut dilakukan atas pengetahuan Febrie.
“Bahwa selain penerimaan uang dan sebidang tanah tersebut, atas sepengetahuan Terdakwa, DON RITTO alias IDON kembali meminta aset lain kepada ANDY CHANDRA TAN,” demikian bunyi dakwaan JPU.
Dengan demikian, dakwaan JPU menggambarkan rangkaian pemberian yang tidak hanya berupa Rp60 miliar. Ada pula aset tanah dan bangunan di Cilincing senilai Rp77,07 miliar serta tiga aset di Bali senilai Rp19,98 miliar.
Jika dijumlahkan, nilainya mencapai sekitar Rp157,05 miliar.
Angka tersebut berasal dari Rp60 miliar uang yang disebut diterima, ditambah Rp77,070 miliar aset Cilincing dan Rp19,980 miliar tiga aset di Bali. Nilai aset saja mencapai Rp97,05 miliar.
Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (7/10/2026), tim kuasa hukum Febrie tidak menyampaikan keberatan terhadap pembacaan dakwaan.
“Kami sudah bicara kepada terdakwa Pak Febrie. Kami pada prinsipnya karena ini hanya teknis pembacaan dan juga terkait dengan usulan penuntut umum, dari tim kuasa hukum kami tidak keberatan. Terima kasih,” kata salah seorang anggota tim kuasa hukum Febrie dalam persidangan.
Perkara tersebut teregister dengan nomor 78/Pid.Sus-TPK/2026/PN Jkt.Pst dan disidangkan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Selain Febrie, perkara tersebut juga menyeret advokat Don Ritto dan pengusaha Nurman Herin yang menjalani persidangan secara bersamaan.
Seluruh penerimaan uang dan aset di atas merupakan uraian dalam surat dakwaan JPU dan masih harus dibuktikan melalui proses persidangan. Febrie tetap memiliki hak untuk mengajukan pembelaan serta membantah dakwaan yang ditujukan kepadanya.



![**Rp40 Miliar Tan Kian ke Febrie Jadi Sorotan: Disebut Hakim, Dikaitkan Kejagung dengan Tindak Pidana Asal Asabri** JAKARTA — Dugaan aliran uang Rp40 miliar dari taipan properti Tan Kian kembali menjadi sorotan dalam perkara yang menjerat mantan Jampidsus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah. Nilai Rp40 miliar tersebut bukan sekadar informasi yang beredar. Nama dan nominal itu tercantum dalam pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) ketika memutus perkara praperadilan Febrie dalam perkara Nomor 134. Hakim tunggal PN Jaksel Richard Edwin mengungkap adanya keterangan Tan Kian mengenai dugaan penyerahan uang Rp40 miliar kepada Febrie. Keterangan tersebut disebut telah menjadi bagian dari konstruksi bukti yang digunakan dalam penetapan Febrie sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi Asabri dan Jiwasraya. Namun, hakim menegaskan bahwa forum praperadilan tidak berwenang menguji kebenaran materi keterangan tersebut karena substansinya telah masuk ke pokok perkara penyidikan. “Menimbang bahwa dalam praperadilan hakim tidak dibenarkan melanjutkan pemeriksaan sampai menentukan apakah keterangan Tan Kian tersebut benar,” ujar Richard dalam persidangan di PN Jaksel, Kamis (27/8/2026). Perkara tersebut kembali mencuat setelah penyidik Kejaksaan Agung memeriksa Febrie. Kuasa hukumnya, Febri Diansyah, mengatakan kliennya dicecar 22 pertanyaan terkait dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Salah satu materi pemeriksaan menyangkut hubungan Febrie dengan Tan Kian serta dugaan penerimaan uang dari pengusaha tersebut. “Ada 22 pertanyaan ya seingat saya. Kalau pertanyaan-pertanyaan terkait dengan nama-nama lain tidak ada. Tadi lebih ke terkait dengan Tan Kian, misalnya apakah mengenal Tan Kian atau terkait dengan apakah ada pernah ada penerimaan dari Tan Kian,” kata Febri di Kejaksaan Agung, Selasa (8/9/2026). Febri menegaskan kliennya membantah pernah menerima Rp40 miliar dari Tan Kian untuk penanganan perkara Asabri. Di sisi lain, Kejaksaan Agung justru menyebut dugaan uang Rp40 miliar tersebut berkaitan dengan tindak pidana asal dalam perkara TPPU yang menjerat Febrie. Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna menjelaskan terdapat dua dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan perkara Febrie, yakni TPPU dan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal. Menurut Anang, salah satu tindak pidana asal tersebut berkaitan dengan penanganan perkara korupsi Asabri. Dalam konstruksi perkara itu, Febrie diduga menerima uang Rp40 miliar dari Tan Kian. “Tindak TPPU dan tindak pidana korupsi asalnya. Nah, itu yang saudara sebutkan [uang Rp40 miliar dari Tan Kian] itu berarti ke tindak pidana asalnya, salah satunya,” ujar Anang di Kejagung, Kamis (3/9/2026). Keterangan tersebut membuat dugaan aliran uang Rp40 miliar menjadi salah satu bagian penting yang perlu diuji dalam proses penyidikan. Sebab, di satu sisi, nama Febrie dan nominal Rp40 miliar muncul dalam pertimbangan hakim berdasarkan keterangan Tan Kian. Di sisi lain, kubu Febrie membantah adanya penerimaan uang tersebut. Versi kubu Febrie menyebut keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tan Kian tidak secara tegas menyatakan uang Rp40 miliar diberikan kepada Febrie Adriansyah. Menurut Febri Diansyah, berdasarkan BAP Tan Kian, pengusaha tersebut awalnya dihubungi seseorang bernama Lucy. Tan Kian disebut mendapat informasi mengenai perkara yang sedang berjalan dan adanya potensi dirinya menjadi tersangka apabila perkara tersebut tidak “diurus”. Komunikasi kemudian disebut berlanjut dengan seseorang bernama Fery Hongkiriwang alias Fery Boboho. Febri mengatakan, berdasarkan BAP tersebut, uang diserahkan Tan Kian kepada Fery, bukan kepada Febrie Adriansyah. “Fery tidak pernah menyampaikan sama sekali di BAP Tan Kian tersebut bahwa uang tersebut nanti akan diberikan kepada Pak FA. Itu tegas sekali di BAP tersebut,” kata Febri. Febri juga menyebut Tan Kian dalam BAP hanya menyampaikan kemungkinan uang tersebut ditujukan kepada empat pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Namun, identitas keempat pejabat tersebut tidak diungkap secara rinci oleh kubu Febrie. “Tan Kian justru mengatakan di BAP itu, menggunakan kata ‘menurut saya, bisa saja’. Tan Kian mengatakan, bisa saja uang tersebut adalah untuk ada empat nama pejabat di Kejaksaan Agung,” ujarnya. Kubu Febrie juga menegaskan bahwa Tan Kian tidak menyatakan secara pasti kepada siapa uang tersebut ditujukan, digunakan, maupun disimpan setelah diserahkan kepada Fery. Dengan demikian, terdapat dua versi yang kini berhadapan dalam perkara tersebut. Pertimbangan hakim mencatat keterangan Tan Kian mengenai dugaan penyerahan Rp40 miliar kepada Febrie, sementara kubu Febrie menyatakan BAP Tan Kian tidak secara tegas menyebut uang itu diberikan kepada Febrie. Sementara Kejaksaan Agung menempatkan dugaan Rp40 miliar tersebut dalam konteks tindak pidana asal yang berkaitan dengan perkara TPPU Febrie. Tan Kian sendiri sebelumnya telah diperiksa dalam rangka penyidikan perkara dugaan korupsi Asabri. Setelah penanganan perkara berada di Kejaksaan Agung, Tan Kian diperiksa oleh penyidik Tim 9 pada Kamis (30/7/2026) dan Selasa (1/9/2026). Penyidik masih memiliki kewenangan untuk menguji seluruh keterangan, aliran dana, pihak yang menyerahkan maupun menerima uang, serta keterkaitannya dengan perkara Asabri dan Jiwasraya. Hingga proses penyidikan berjalan, dugaan penerimaan Rp40 miliar tersebut masih menjadi bagian dari perkara yang harus dibuktikan melalui alat bukti di tahap penanganan perkara.](https://kakinews.id/wp-content/uploads/2026/09/Febrie-Pakai-Rompi-Tahanan-Kejagung-100x100.jpeg)




