Kakinews.id, MARTAPURA – Keluhan masyarakat Desa Rantau Bakula, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar, terkait dampak aktivitas pertambangan PT Merge Mining Industry (MMI) mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar, Rabu (30/9/2026).
Sebelumnya, masyarakat Rantau Bakula menyampaikan sejumlah tuntutan dan keluhan yang berkaitan dengan kondisi masyarakat di sekitar wilayah aktivitas pertambangan PT MMI.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Banjar H Saidi Mansyur mengatakan Pemkab Banjar telah melakukan tindak lanjut atas tuntutan yang disampaikan masyarakat.
Menurut Saidi, salah satu langkah yang telah dilakukan Pemkab Banjar yakni membentuk tim terpadu untuk menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat.
“Tentu tindak lanjut dari Pemda, terkait tuntutan masyarakat kemarin. Pemda sudah memenuhi tuntutan warga bahwa kita sudah membentuk tim terpadu,” ujar Saidi.
Ia menjelaskan, dalam tim terpadu tersebut, Asisten II Setda Banjar H Ikhwansyah ditunjuk sebagai ketua harian.
Tim tersebut nantinya diharapkan dapat menginventarisasi sekaligus menindaklanjuti berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat Rantau Bakula.
Saidi juga menyebut Pemkab Banjar akan kembali memastikan terkait pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak.
“Kami juga akan menanyakan kembali pemenuhan dasar. Kami sudah tanya ke staf ahli, sudah dilakukan,” katanya.
Menurutnya, pemerintah daerah akan terus melihat apa saja yang menjadi kebutuhan dan tuntutan masyarakat untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai kewenangan pemerintah daerah.
“Mudah-mudahan apa yang menjadi tuntutan menjadi kewajiban Pemda dalam bentuk perhatian kepada masyarakat, baik pemenuhan dasar maupun hal-hal yang lain,” ucap Saidi.
Sebelumnya, persoalan masyarakat Rantau Bakula juga mendapat perhatian dari Anggota Komisi XIII DPR RI H Muhammad Rofiqi yang turun langsung ke wilayah tersebut untuk mendengarkan aspirasi warga.
Masyarakat menyampaikan berbagai keluhan yang mereka rasakan di tengah aktivitas pertambangan PT MMI. Aspirasi tersebut kemudian menjadi perhatian dan turut mendorong adanya langkah tindak lanjut dari pemerintah daerah.
Dengan dibentuknya tim terpadu, masyarakat kini menunggu sejauh mana tindak lanjut Pemkab Banjar terhadap berbagai tuntutan yang telah disampaikan, khususnya terkait pemenuhan kebutuhan dasar dan perhatian terhadap kondisi warga di sekitar wilayah tambang.
