Tim Tangkap Buronan (Tabur) gabungan Kejaksaan Agung (Kejagung), Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali, dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya berhasil mengamankan terpidana buron kasus korupsi kredit fiktif salah satu bank milik pemerintah, Mila Indriani Notowibowo. Penangkapan dilakukan di wilayah Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Kakinews.id – Tim Tangkap Buronan (Tabur) gabungan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Bali, dan Kejaksaan Negeri Surabaya akhirnya mengakhiri pelarian panjang terpidana korupsi kredit fiktif bank milik negara, Mila Indriani Notowibowo. Buronan kasus rasuah yang merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah itu ditangkap di Kabupaten Bangli, Bali, setelah hampir dua tahun mangkir dari eksekusi putusan pengadilan.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Surabaya, Putu Arya Wibisana, mengungkapkan penangkapan dilakukan pada Selasa (13/1) sekitar pukul 21.00 WITA di Banjar Seri Batu, Desa Kayuambua, Kecamatan Susut. Mila diamankan oleh tim gabungan dengan bantuan aparat desa adat setempat.

Lihat Juga:
KPK Tambah Tersangka Baru di Skandal Gratifikasi Bea Cukai, Pejabat P2 Diciduk Bersama Jejak Rp5 Miliar
KPK Bongkar Bukti Baru Korupsi Rejang Lebong, Jejak Proyek Diduga Merembet ke Daerah Lain

“Penangkapan berjalan lancar. Terpidana diamankan tanpa perlawanan,” kata Putu Arya, Kamis (15/1/2026).

Mila Indriani Notowibowo merupakan terpidana kasus tindak pidana korupsi pemberian kredit investasi fiktif yang menimbulkan kerugian negara sekitar Rp1,3 miliar hingga Rp1,4 miliar. Ia divonis bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Surabaya pada 2023 dengan hukuman 7 tahun 6 bulan penjara.

Namun, alih-alih mempertanggungjawabkan perbuatannya, Mila justru memilih kabur dan menghindari eksekusi. Sejak Februari 2023, ia resmi masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejari Surabaya karena tidak menjalani putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Lihat Juga:
KAKINEWS.ID, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) terus memperluas penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Kali ini, penyidik menggeledah rumah advokat Don Ritto di Bandung dan menyita sejumlah dokumen yang diduga menjadi mata rantai penting dalam pengusutan perkara tersebut. Penggeledahan dilakukan pada Selasa (4/8/2026) di kediaman Don Ritto. Langkah ini merupakan bagian dari upaya penyidik menelusuri dugaan aliran aset dan dokumen yang berkaitan dengan perkara TPPU yang sedang dikembangkan. "Tim penyidik melakukan penggeledahan satu tempat di daerah Bandung milik saudara DR (Don Ritto)," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, di Jakarta, Rabu (5/8/2026). Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen yang diduga memiliki keterkaitan langsung dengan Don Ritto maupun Febrie Adriansyah. Namun, Kejagung belum membuka rincian dokumen yang diamankan karena masih menjadi bagian dari materi penyidikan. "Diperoleh beberapa dokumen yang diduga ada keterkaitan dengan perkara DR sendiri dan FA (Febrie Adriansyah)," kata Anang. Selain melakukan penggeledahan, penyidik juga memeriksa sekitar tujuh orang saksi yang berasal dari kalangan swasta dan pihak perusahaan untuk memperkuat konstruksi perkara. "Sebagian besar dari pihak swasta dan ada dari pihak perusahaan," ujarnya. Sebelumnya, Kejagung telah lebih dulu menggeledah kantor Don Ritto di Jakarta Selatan, rumah Nurman Herin di Depok, serta empat perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Don Ritto, yakni PT HI, PT PIS, PT KPE, dan PT SME. Keempat perusahaan tersebut diduga digunakan sebagai sarana untuk menyamarkan asal-usul aset hasil tindak pidana melalui praktik pencucian uang. Saat ditanya mengenai hubungan Febrie Adriansyah dengan perusahaan-perusahaan tersebut, Anang menegaskan penyidik masih terus mendalami fakta melalui pemeriksaan saksi dan analisis barang bukti yang telah disita. "Pendalaman dilakukan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi serta barang bukti yang diperoleh penyidik, baik dari perkara sebelumnya yang dilimpahkan Kortastipidkor Polri maupun dari hasil penggeledahan dan penyidikan Tim 9," jelasnya. Dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan Febrie Adriansyah dan Nurman Herin sebagai tersangka dugaan TPPU berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-03/F.2/Fd.2/07/2026 tertanggal 20 Juli 2026. Penyidikan dimulai setelah Kejagung menerima pelimpahan perkara beserta barang bukti dari Polri, termasuk emas seberat 74 kilogram dan uang dalam berbagai mata uang asing bernilai ratusan miliar rupiah. Sebelumnya, Kejagung juga menerbitkan tiga surat perintah penyidikan baru menyusul pelimpahan perkara dari Polri. Ketiga perkara tersebut meliputi dugaan korupsi dan TPPU di PT KNI, dugaan korupsi tata kelola batu bara yang diduga memicu pemadaman listrik (blackout), serta dugaan korupsi dan TPPU dalam penanganan perkara PT Asabri. Dengan rangkaian penyidikan yang terus berkembang, Kejagung kini menelusuri seluruh jaringan, aset, dan pihak-pihak yang diduga berperan dalam perkara yang menyeret mantan petinggi Korps Adhyaksa tersebut.
Kasus Febrie Adriansyah Melebar! Kejagung Geledah Rumah Don Ritto, Dokumen Diduga Kunci TPPU Disita

Usai diringkus, terpidana menjalani pemeriksaan medis dan administrasi di Kejati Bali sebelum diterbangkan ke Surabaya pada Rabu (14/1) untuk menjalani pidana badan.

“Terpidana akan langsung menjalani masa hukuman di Lapas Wanita Sukun,” tegas Putu Arya.

Penangkapan ini menegaskan komitmen aparat penegak hukum bahwa tidak ada ruang aman bagi buronan korupsi, seberapa jauh pun mereka bersembunyi.