Purbaya Sindir Laporan Gratifikasi Mobil Mewah Pejabat Kemenkeu: Isu Digoreng untuk Jegal Orang Dalam
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Dok KN)
Kakinews.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tak tinggal diam menghadapi laporan dugaan gratifikasi satu unit mobil mewah yang menyeret seorang pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ia justru menilai laporan yang dilayangkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu sarat kepentingan dan sengaja “digoreng” untuk menjegal langkahnya.
Purbaya secara terbuka menduga ada manuver dari pihak tertentu yang tidak menginginkan pejabat berinisial RLM masuk dalam jajaran manajemen Kemenkeu. Nama RLM belakangan disebut-sebut akan ditarik memperkuat struktur internal kementerian, namun justru diterpa isu dugaan gratifikasi.
“Ini ada beberapa kalangan yang sengaja mengembus-embuskan itu karena sepertinya pejabat itu akan saya tarik ke dalam manajemen Kemenkeu, tetapi sepertinya ada yang enggak setuju. Kita akan lihat case-nya seperti apa,” tegas Purbaya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Ia mengisyaratkan, laporan tersebut bukan sekadar isu hukum, tetapi bisa saja bagian dari tarik-menarik kepentingan di balik layar. Menurutnya, jangan sampai tudingan gratifikasi mobil mewah dijadikan alat untuk menjatuhkan figur tertentu sebelum fakta terungkap secara terang.
Purbaya mengaku telah mengetahui adanya laporan tersebut dan memastikan akan berkomunikasi langsung dengan pimpinan KPK guna mengklarifikasi duduk perkaranya. “Nanti saya akan diskusi dengan KPK,” ujarnya singkat namun penuh penekanan.
Lebih jauh, ia menegaskan komitmennya untuk melihat persoalan ini secara objektif dan adil. Purbaya tidak ingin ada pihak yang dikorbankan oleh opini liar atau laporan yang belum tentu benar.
“Kita akan lihat pejabat secara fair. Betul enggak seperti itu,” imbuhnya.
Pernyataan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa polemik dugaan gratifikasi di tubuh Kemenkeu bukan sekadar isu etik biasa, melainkan sudah menyerempet dinamika politik dan persaingan internal. Kini publik menanti, apakah laporan itu benar-benar berdasar atau hanya menjadi peluru untuk menjegal langkah seseorang di lingkar kekuasaan fiskal negeri ini.
