KAKINEWS.ID Amuntai – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) terus memperkuat standar kesehatan lingkungan, khususnya pada fasilitas penyediaan pangan. Hingga kini, sebanyak 16 Sarana Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2) Dinkes HSU, Fajeri menyebut sertifikasi tersebut menjadi indikator penting untuk menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat. “SPPG yang sudah memiliki SLHS berarti telah memenuhi standar kebersihan, sanitasi, dan pengelolaan pangan yang aman,” ujarnya).

Menurutnya, sertifikat ini penting untuk mencegah risiko gangguan kesehatan akibat makanan yang tidak higienis.

Ke depan, jumlah SPPG di HSU ditargetkan mencapai 26 unit. Namun, sebagian masih dalam tahap pembangunan dan pemenuhan persyaratan teknis maupun administrasi. “Masih ada yang berproses. Kami akan terus melakukan pendampingan agar seluruhnya memenuhi standar sebelum beroperasi,” jelasnya.

Dukungan juga datang dari kepolisian. Kapolres HSU AKBP Agus Nuryanto melalui Kasi Humas Iptu Asep menegaskan pentingnya SLHS sebagai jaminan keamanan pangan, terutama dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

“SLHS memastikan makanan yang diproduksi benar-benar aman dikonsumsi dan mencegah potensi gangguan kesehatan,” tegasnya.

“Pemkab HSU menegaskan komitmen dalam pelaksanaan program MBG agar berjalan optimal dan berdampak bagi masyarakat,” sambung Bupati HSU, H Sahrujani.

Itu pada rapat dihadiri Wakil Bupati HSU, Hero Setiawan dan Sekda HSU, H Adi Lesmana, para asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala SKPD, serta pemilik dapur MBG se-Kabupaten HSU.

Dalam arahannya, Sahrujani menekankan pentingnya kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai kunci keberhasilan program, sekaligus mendukung visi Indonesia Emas di masa mendatang.

Menurut dia, kualitas SDM harus sejalan dengan pengelolaan program yang baik dan berkelanjutan. Selain itu, ia meminta pengelolaan bahan dan olahan makanan dalam program MBG dilakukan secara transparan. Penggunaan produk lokal juga didorong untuk memperkuat perekonomian daerah.

“Pengelolaan harus terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan, serta memanfaatkan potensi lokal yang ada di HSU,” ujarnya.

Bupati juga mengingatkan agar pelaksanaan program memperhatikan potensi risiko yang dapat timbul, terutama terkait kesehatan masyarakat. Pasalnya, ketersediaan fasilitas dan persediaan medis di daerah masih terbatas