KAKINEWS – Pemerintah tak lagi menutup-nutupi badai hukum di internalnya. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan, penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta di kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bukan hal yang perlu ditutup-tutupi—bahkan didukung penuh oleh Istana.
Menurut Teddy, sikap pemerintah jelas: siapa pun yang terlibat, harus siap diperiksa. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto konsisten mendorong penegakan hukum tanpa pandang bulu, termasuk terhadap pejabat di lingkaran kekuasaan sendiri.
“Penggeledahan memang terjadi. Bahkan sebelumnya Menteri PU Dody Hanggodo sempat bertemu saya. Jadi ini bukan sesuatu yang ditutup-tutupi,” ujar Teddy, Sabtu (11/4/2026).
Langkah hukum ini menandai eskalasi serius. Tim Kejati DKI Jakarta menggeledah sejumlah ruangan strategis di kantor Kementerian PU pada Kamis (9/4/2026), termasuk ruang Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) dan Direktorat Jenderal Cipta Karya—dua sektor vital yang mengelola proyek-proyek infrastruktur bernilai jumbo.
Tak hanya ruang umum, penyidik juga menyasar ruang kerja pejabat kunci, yakni Dirjen SDA dan Dirjen Cipta Karya. Dari penggeledahan tersebut, aparat mengamankan berbagai dokumen penting dan perangkat elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara.
Kejati DKI Jakarta mengungkap, penggeledahan ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi pada sejumlah proyek tahun anggaran 2023–2024. Operasi ini dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan tertanggal 3 April 2026 dan Surat Perintah Penggeledahan tertanggal 9 April 2026.
Barang bukti yang disita kini tengah diteliti lebih dalam. Penyidik memastikan, seluruh temuan akan didalami untuk membongkar konstruksi perkara dan menguatkan pembuktian.
Kasus ini berpotensi menyeret nama-nama besar di sektor infrastruktur, sekaligus menjadi ujian komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi di tubuhnya sendiri.
Tinggalkan Balasan